- Perbedaan mendasar antara proposal Jepang dan China, potensi masalah pada skema bisnis Transit Oriented Development (TOD).
- Setelah menjelaskan struktur pendanaan, Seto juga menyoroti sisi bisnis proyek yang dianggap belum matang sejak awal, yakni sektor TOD.
- Kerugian kurs menjadi salah satu penyebab utama tekanan finansial proyek.
Kerugian kurs menjadi salah satu penyebab utama tekanan finansial proyek. Sebagian besar pinjaman berdenominasi dolar AS (USD), menyebabkan kerugian ketika nilai tukar melemah.
“Dan kerugian terbesar itu di generate karena kerugian kurs dari USD, loan yang kita miliki,” katanya.
Pemerintah kini mempertimbangkan opsi restrukturisasi pinjaman, baik dengan memperpanjang tenor, mengubah denominasi ke Rupiah atau Yuan, maupun menurunkan bunga.
“Kita harus do something nih, supaya memperkecil rugi kursnya. Apakah kita lakukan perubahan karansi, apakah nanti jadi Rupiah semua, atau kita jadikan Yuan,” ujarnya.
Dari sisi operasional, KCJB mulai menunjukkan hasil menggembirakan. Proyek ini disebut sudah mencapai Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) positif menandakan pendapatan operasional mampu menutup biaya harian.
“Kalau EBITDA itu kita hanya menghitung pendapatan dikurangi beban-beban operasional. ini berarti kita mampu lah untuk running. Karena tadi ini sudah positif. Tahun ini mungkin kira-kira 700 miliar,” jelasnya.
Namun ketika beban bunga dan depresiasi aset dimasukkan, profit bersih masih negatif.
“Namun kemudian yang jadi masalah adalah tadi. Oh ketika kita mulai masukin interest expense ya jebol,” jelas Seto.
Narasi “jebakan utang” ala Sri Lanka kembali mencuat, namun narasumber menilai perbandingan tersebut tidak relevan.
Baca Juga: KPK Pastikan Korupsi Whoosh Masuk Penyelidikan, Dugaan Mark Up Gila-gilaan 3 Kali Lipat Diusut!
“Maksudnya pemerintah menjaminkan apa gitu ya... nggak ada,” katanya.
Menurutnya, kasus Sri Lanka melibatkan divestasi aset dengan nilai transaksi, bukan pemberian gratis.
“China membayar 1,2 miliar dolar untuk 70 persen... Cina juga menanggung 70 persen dari utang itu.” ujar sekretaris itu.
Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena
Berita Terkait
-
Babak Baru Skandal Whoosh: Pakar Hukum Desak KPK 'Seret' Jokowi ke Meja Pemeriksaan
-
KCIC Siap Bekerja Sama dengan KPK soal Dugaan Mark Up Anggaran Proyek Kereta Cepat Whoosh
-
Penyelidikan Kasus Whoosh Sudah Hampir Setahun, KPK Klaim Tak Ada Kendala
-
KPK Pastikan Korupsi Whoosh Masuk Penyelidikan, Dugaan Mark Up Gila-gilaan 3 Kali Lipat Diusut!
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
Terkini
-
DPD RI Gelar DPD Award Perdana, Apresiasi Pahlawan Lokal Penggerak Kemajuan Daerah
-
Program Learning for Life, Upaya Kemenpar Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
-
Ada 4,8 Juta Kelahiran Setahun, Menkes Budi Dorong Perbanyak Fasilitas Kesehatan Berkualitas
-
Menkes Budi: Populasi Lansia di Jakarta Meningkat, Layanan Kesehatan Harus Beradaptasi
-
Berkas Lengkap! Aktivis Delpedro Cs akan Dilimpahkan ke Kejati DKI Rabu Besok
-
Sudah Vonis Final, Kenapa Eksekusi Harvey Moeis Molor? Kejagung Beri Jawaban
-
Sinergi Polri dan Akademi Kader Bangsa: Bangun Sekolah Unggul Menuju Indonesia Emas 2045
-
Blueprint Keberlanjutan Ride-Hailing Indonesia: Motor Penggerak UMKM dan PDB Nasional
-
Anggota DPR Non Aktif Korban Disinformasi dan Fitnah, Bukan Pelaku Kejahatan
-
Jejak Korupsi POME: Dari Kantor ke Rumah, Kejagung 'Kunci' Pejabat Bea Cukai