News / Nasional
Selasa, 28 Oktober 2025 | 10:45 WIB
Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta. [Suara.com/Alfian Winanto]
Baca 10 detik
  • Perbedaan mendasar antara proposal Jepang dan China, potensi masalah pada skema bisnis Transit Oriented Development (TOD).
  • Setelah menjelaskan struktur pendanaan, Seto juga menyoroti sisi bisnis proyek yang dianggap belum matang sejak awal, yakni sektor TOD.
  • Kerugian kurs menjadi salah satu penyebab utama tekanan finansial proyek. 

Kerugian kurs menjadi salah satu penyebab utama tekanan finansial proyek. Sebagian besar pinjaman berdenominasi dolar AS (USD), menyebabkan kerugian ketika nilai tukar melemah.

“Dan kerugian terbesar itu di generate karena kerugian kurs dari USD, loan yang kita miliki,” katanya.

Pemerintah kini mempertimbangkan opsi restrukturisasi pinjaman, baik dengan memperpanjang tenor, mengubah denominasi ke Rupiah atau Yuan, maupun menurunkan bunga.

“Kita harus do something nih, supaya memperkecil rugi kursnya. Apakah kita lakukan perubahan karansi, apakah nanti jadi Rupiah semua, atau kita jadikan Yuan,” ujarnya.

Dari sisi operasional, KCJB mulai menunjukkan hasil menggembirakan. Proyek ini disebut sudah mencapai Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) positif menandakan pendapatan operasional mampu menutup biaya harian.

“Kalau EBITDA itu kita hanya menghitung pendapatan dikurangi beban-beban operasional. ini berarti kita mampu lah untuk running. Karena tadi ini sudah positif. Tahun ini mungkin kira-kira 700 miliar,” jelasnya.

Namun ketika beban bunga dan depresiasi aset dimasukkan, profit bersih masih negatif.

“Namun kemudian yang jadi masalah adalah tadi. Oh ketika kita mulai masukin interest expense ya jebol,” jelas Seto.

Narasi “jebakan utang” ala Sri Lanka kembali mencuat, namun narasumber menilai perbandingan tersebut tidak relevan.

Baca Juga: KPK Pastikan Korupsi Whoosh Masuk Penyelidikan, Dugaan Mark Up Gila-gilaan 3 Kali Lipat Diusut!

“Maksudnya pemerintah menjaminkan apa gitu ya... nggak ada,” katanya.

Menurutnya, kasus Sri Lanka melibatkan divestasi aset dengan nilai transaksi, bukan pemberian gratis.

“China membayar 1,2 miliar dolar untuk 70 persen... Cina juga menanggung 70 persen dari utang itu.” ujar sekretaris itu.

Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena

Load More