- Ridho Rahmadi sebut kedaulatan digital RI terancam karena infrastruktur dikuasai perusahaan Cina.
- Dominasi ini membuat seluruh data aktivitas digital masyarakat Indonesia mudah diakses pihak asing.
- Solusinya adalah Indonesia harus membangun infrastruktur digital & aplikasi sentral milik sendiri.
Suara.com - Politikus, Ridho Rahmadi, mengingatkan ancaman serius terhadap kedaulatan digital Indonesia yang kini dinilai berada di bawah bayang-bayang Cina.
Ia menyebut, dominasi perusahaan asal Cina dalam pembangunan infrastruktur digital nasional membuat seluruh aktivitas masyarakat Indonesia mudah diakses pihak asing.
“Sekarang ini, Bang, data itu dikatakan the new oil, the new black gold. Yang menguasai data, menguasai masa depan,” ujar Ridho dalam Podcast Refly Harun, dikutip Jumat (31/10/2025).
Ia menjelaskan, di era digital saat ini, representasi manusia di dunia maya sepenuhnya berupa data, mulai dari aktivitas di WhatsApp, riwayat belanja online, hingga preferensi politik.
Semua itu, katanya, bisa dengan mudah diakses oleh pihak yang memiliki infrastruktur digital.
“Yang punya infrastruktur digital itu siapa? Sayangnya, Bang, infrastruktur digital kita dikuasai Cina,” tegasnya.
Menurutnya, Tiongkok kini menguasai lebih dari 41 proyek digitalisasi di Indonesia sejak 2022, termasuk pembangunan kabel internet bawah laut, sistem fiber optik, hingga pusat data.
Salah satu contohnya adalah kabel laut Palapa Ring sepanjang 35.000 km, di mana 1.600 km nya dibangun oleh perusahaan asal Cina di simpul timur Indonesia.
“Mereka ngambil simpul paling penting, salah satunya yang menghubungkan Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara,” katanya.
Baca Juga: Kritik Prabowo Soal Ini, Refly Harun: Suka-suka Lah Mumpung Berkuasa, Apa Juga Halal
Selain itu, Cina juga disebut membangun proyek Fiberstar sepanjang 3.000 km dari Jakarta ke Surabaya, yang menghubungkan 95 kota besar.
Hal ini, menurutnya, membuat data seluruh aktivitas digital masyarakat Indonesia dapat diakses dengan mudah oleh pihak luar.
“Ibarat manusia, kita ini udah telanjang di depan Cina,” katanya.
Pakar tersebut mengingatkan bahwa gangguan sistem Pusat Data Nasional (PDN) yang baru-baru ini terjadi hanyalah puncak kecil dari masalah besar kedaulatan digital.
“PDN tumbang itu hanya skala kecil dibanding kalau Cina matikan internet hari ini. Selesai kita,” ujarnya.
“Bayangkan, Bang, kalau mereka matikan banking, payment, aplikasi belanja online, bahkan internet sekaligus. Tinggal tersampaikan ini semua, Whatsapp mati, belanja online mati, dan itu Cina,” lanjutnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat
-
Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel
-
Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran
-
Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur
-
Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha
-
Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar
-
9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi
-
DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan
-
Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara
-
Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau