- Ridho Rahmadi sebut kedaulatan digital RI terancam karena infrastruktur dikuasai perusahaan Cina.
- Dominasi ini membuat seluruh data aktivitas digital masyarakat Indonesia mudah diakses pihak asing.
- Solusinya adalah Indonesia harus membangun infrastruktur digital & aplikasi sentral milik sendiri.
Suara.com - Politikus, Ridho Rahmadi, mengingatkan ancaman serius terhadap kedaulatan digital Indonesia yang kini dinilai berada di bawah bayang-bayang Cina.
Ia menyebut, dominasi perusahaan asal Cina dalam pembangunan infrastruktur digital nasional membuat seluruh aktivitas masyarakat Indonesia mudah diakses pihak asing.
“Sekarang ini, Bang, data itu dikatakan the new oil, the new black gold. Yang menguasai data, menguasai masa depan,” ujar Ridho dalam Podcast Refly Harun, dikutip Jumat (31/10/2025).
Ia menjelaskan, di era digital saat ini, representasi manusia di dunia maya sepenuhnya berupa data, mulai dari aktivitas di WhatsApp, riwayat belanja online, hingga preferensi politik.
Semua itu, katanya, bisa dengan mudah diakses oleh pihak yang memiliki infrastruktur digital.
“Yang punya infrastruktur digital itu siapa? Sayangnya, Bang, infrastruktur digital kita dikuasai Cina,” tegasnya.
Menurutnya, Tiongkok kini menguasai lebih dari 41 proyek digitalisasi di Indonesia sejak 2022, termasuk pembangunan kabel internet bawah laut, sistem fiber optik, hingga pusat data.
Salah satu contohnya adalah kabel laut Palapa Ring sepanjang 35.000 km, di mana 1.600 km nya dibangun oleh perusahaan asal Cina di simpul timur Indonesia.
“Mereka ngambil simpul paling penting, salah satunya yang menghubungkan Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara,” katanya.
Baca Juga: Kritik Prabowo Soal Ini, Refly Harun: Suka-suka Lah Mumpung Berkuasa, Apa Juga Halal
Selain itu, Cina juga disebut membangun proyek Fiberstar sepanjang 3.000 km dari Jakarta ke Surabaya, yang menghubungkan 95 kota besar.
Hal ini, menurutnya, membuat data seluruh aktivitas digital masyarakat Indonesia dapat diakses dengan mudah oleh pihak luar.
“Ibarat manusia, kita ini udah telanjang di depan Cina,” katanya.
Pakar tersebut mengingatkan bahwa gangguan sistem Pusat Data Nasional (PDN) yang baru-baru ini terjadi hanyalah puncak kecil dari masalah besar kedaulatan digital.
“PDN tumbang itu hanya skala kecil dibanding kalau Cina matikan internet hari ini. Selesai kita,” ujarnya.
“Bayangkan, Bang, kalau mereka matikan banking, payment, aplikasi belanja online, bahkan internet sekaligus. Tinggal tersampaikan ini semua, Whatsapp mati, belanja online mati, dan itu Cina,” lanjutnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri