- Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan pertama kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri usai melantik ketua dan anggotanya di Istana Merdeka.
- Prabowo meminta komisi yang dipimpin Jimly Asshiddiqie itu menyusun kajian dan rekomendasi sebagai dasar tindakan pembenahan kepolisian.
- Komisi ini diisi tokoh penting, termasuk sejumlah menteri, Kapolri Listyo Sigit, dan mantan pejabat tinggi Polri.
Suara.com - Presiden Prabwo Subianto memberikan arahan kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri. Prabowo mengumpulkan ketua dan anggota Komisi di Istana Merdeka, Jakarta, usai pelantikan.
Hadir dalam pertemuan, sejumlah menteri koordintor, menteri, serta kepala badan.
Melalui arahannya, Prabowo meminta Komisi Percepatan Reformasi Polri melakukan kajian sebagai bahan rekomendasi untuk presiden dalam mengambil tindakan.
"Tugas utama adalah mempelajari, mengkaji, dan memberikan rekomendasi kepada saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan," kata Prabowo, Jumat (7/11/2025).
Tampak sejumlah anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang mencatat arahan-arahan dari Prabowo.
Sebelumnya, Prabowo melantik Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat sore. Menteri, Kapolri, hingga mantan Kapolri turut dilantik sebagai anggota Komite.
Pelantikan keanggotan Komisi Percepatan Reformasi Polri berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia.
Diketahui Komite Reformasi Polri dipimpin Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.
Prabowo selanjutnya mengambil sumpah jabatan ketua dan para anggota Komite Reformasi Polri. Setelahnya ketua dan anggota Komite menandatangani berkas acara pelantikan.
Baca Juga: Lifter Rizki Juniansyah Diangkat Jadi Letnan Dua TNI usai Juara Dunia 2025
Berikut daftar anggota Komite Reformasi Polri yang dilantik presiden:
Ketua (merangkap anggota):
- Jimly Asshiddiqie
Anggota:
- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra
- Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan
- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
- Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
- Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD
- Mantan Kapolri Idham Aziz
- Mantan Kapolri Badrodin Haiti
- Eks Wakapolri, kini Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Ahmad Dofiri.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
-
Selain 10 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,59 Miliar
-
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara!
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
Terkini
-
Gelombang Panas di Prancis: Bayi Kembar 15 Bulan Tewas, Orang Tua Ditangkap
-
Gelombang Panas Mematikan di Eropa: 1300 Orang Tewas, Suhu Tembus 41,7 C di Jerman
-
Di Balik Viral Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung: Tradisi Adat atau Simbol Politik?
-
Potongan Jadi 8 Persen Mulai Besok, Koalisi Ojol Nasional: Janji Prabowo-Dasco Terbukti
-
MUI Usul RUU Pidana LGBT, Gus Ipul: Patut Ditindaklanjuti, Tapi Dibahas Dulu
-
TKD Anjlok 59 Persen, Jakarta Tak Bisa Lagi Bergantung pada APBD demi Kejar Status Kota Global
-
Sempat Tertahan di Papua, Bobby Nasution Pastikan Kontingen Pesparawi Sumut Pulang Besok
-
PDIP Surati Nanik S Deyang Minta Data Nama-nama Kader yang Terlibat MBG
-
BNN Catat 50 Orang Meninggal Tiap Hari Akibat Narkoba, Rehabilitasi Harus Jadi Prioritas
-
Buru Bupati dan Sekda Kuansing, KPK Telusuri Dugaan Kebocoran Informasi