- Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan pertama kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri usai melantik ketua dan anggotanya di Istana Merdeka.
- Prabowo meminta komisi yang dipimpin Jimly Asshiddiqie itu menyusun kajian dan rekomendasi sebagai dasar tindakan pembenahan kepolisian.
- Komisi ini diisi tokoh penting, termasuk sejumlah menteri, Kapolri Listyo Sigit, dan mantan pejabat tinggi Polri.
Suara.com - Presiden Prabwo Subianto memberikan arahan kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri. Prabowo mengumpulkan ketua dan anggota Komisi di Istana Merdeka, Jakarta, usai pelantikan.
Hadir dalam pertemuan, sejumlah menteri koordintor, menteri, serta kepala badan.
Melalui arahannya, Prabowo meminta Komisi Percepatan Reformasi Polri melakukan kajian sebagai bahan rekomendasi untuk presiden dalam mengambil tindakan.
"Tugas utama adalah mempelajari, mengkaji, dan memberikan rekomendasi kepada saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan," kata Prabowo, Jumat (7/11/2025).
Tampak sejumlah anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang mencatat arahan-arahan dari Prabowo.
Sebelumnya, Prabowo melantik Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat sore. Menteri, Kapolri, hingga mantan Kapolri turut dilantik sebagai anggota Komite.
Pelantikan keanggotan Komisi Percepatan Reformasi Polri berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia.
Diketahui Komite Reformasi Polri dipimpin Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.
Prabowo selanjutnya mengambil sumpah jabatan ketua dan para anggota Komite Reformasi Polri. Setelahnya ketua dan anggota Komite menandatangani berkas acara pelantikan.
Baca Juga: Lifter Rizki Juniansyah Diangkat Jadi Letnan Dua TNI usai Juara Dunia 2025
Berikut daftar anggota Komite Reformasi Polri yang dilantik presiden:
Ketua (merangkap anggota):
- Jimly Asshiddiqie
Anggota:
- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra
- Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan
- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
- Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
- Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD
- Mantan Kapolri Idham Aziz
- Mantan Kapolri Badrodin Haiti
- Eks Wakapolri, kini Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Ahmad Dofiri.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Pramono Anung: Pelayanan Publik Jakarta Tak Ikut WFH Tiap Jumat
-
Versi PBB, Israel Biang Kerok Prajurit TNI Gugur di Lebanon
-
Perang Iran Vs AS-Israel Terus Memanas, BEM SI Desak Program MBG Dievaluasi Tapi Jangan Disetop
-
Ambisi Perang AS-Zionis Bikin Rakyat Israel Sengsara, Muncul Seruan Gulingkan Netanyahu
-
Indonesia Marah Besar di PBB Setelah 3 Pasukan TNI Gugur Akibat Serangan Militer Israel
-
Mendagri Terbitkan SE, Atur Ketentuan Transformasi Budaya Kerja bagi ASN Pemda
-
Tak Semua ASN Bisa WFH, Ini Daftar Sektor Pelayanan Publik yang Tetap Wajib Masuk Kantor
-
Update Kasus TPKS Gedung DPP Bapera: Konfrontir Saksi Berujung Ricuh, Polisi Amankan Pelaku
-
WFH ASN Bukan Work From Anywhere, Kemenag Tegaskan Pegawai Harus Standby di Rumah
-
Indonesia Berduka Nama Personel UNIFIL yang Tewas Dibacakan Lantang di Depan Dewan Keamanan PBB