-
Presiden Trump mendesak Partai Republik untuk mengalihkan subsidi asuransi kesehatan ACA (ObamaCare) menjadi BLT.
-
Trump ingin ratusan miliar dolar subsidi yang saat ini masuk ke perusahaan asuransi dialihkan.
-
Usulan ini muncul di tengah penutupan pemerintahan AS terpanjang, di mana Partai Demokrat dan Republik berselisih.
Suara.com - Lanskap politik Amerika Serikat kembali memanas dengan usulan kontroversial dari Presiden Donald Trump terkait sistem layanan kesehatan.
Trump mendesak para senator dari Partai Republik agar mengalihkan dana federal yang selama ini digunakan untuk mensubsidi biaya asuransi kesehatan di bawah Undang-Undang Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act/ACA), atau yang dikenal sebagai ObamaCare, menjadi pembayaran tunai langsung kepada masyarakat.
Konsep usulan ini mirip dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterapkan di Indonesia.
Melalui unggahan di platform media sosialnya, Truth Social, Trump secara eksplisit menargetkan ratusan miliar dolar yang saat ini mengalir ke perusahaan asuransi.
“Saya merekomendasikan kepada Senat Republik agar Ratusan Miliar Dolar yang saat ini dikirim ke Perusahaan Asuransi yang menyedot uang untuk menyelamatkan layanan kesehatan buruk yang disediakan oleh ObamaCare, DIKIRIM LANGSUNG KE RAKYAT AGAR MEREKA DAPAT MEMBELI LAYANAN KESEHATAN MEREKA SENDIRI YANG JAUH LEBIH BAIK dan memiliki sisa uang,” tulis Trump, dikutip Minggu (9/11/2025).
Hingga berita ini diturunkan, perwakilan dari Gedung Putih belum memberikan komentar resmi mengenai detail teknis bagaimana rencana "BLT" yang diusulkan oleh Trump ini akan diimplementasikan.
Usulan radikal Trump ini muncul satu hari setelah Senator Republik menolak kesepakatan yang diajukan oleh pemimpin minoritas Demokrat, Chuck Schumer, untuk membuka kembali pemerintahan AS yang telah mengalami penutupan (government shutdown) terpanjang dalam sejarah AS, sejak 1 Oktober 2025.
Perbedaan pendapat antara legislator terkait cara mengakhiri penutupan pemerintah semakin meruncing.
Partai Demokrat bersikeras bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) pendanaan harus mencakup subsidi perawatan kesehatan bagi 24 juta warga AS yang akan berakhir pada akhir tahun.
Baca Juga: BLT Kesra Rp900 Ribu Mulai Cair! Cek Status Penerima dan Solusi Jika Dana Belum Diterima
Di sisi lain, Partai Republik—yang berpihak pada pemerintahan Trump—menuntut agar Kongres lebih dahulu mengesahkan RUU pendanaan tanpa syarat agar pemerintahan dapat dibuka kembali, sebelum membahas isu-isu lainnya.
Ide Trump ini mendapat dukungan terbuka dari dua anggota parlemen Republik, yaitu Senator AS James Lankford dari Oklahoma dan Lindsey Graham dari Carolina Selatan.
Mereka sepakat bahwa subsidi ACA selama ini hanya memompa uang kepada perusahaan asuransi, dan bukannya langsung membantu rakyat mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik.
Dukungan ini mengindikasikan bahwa usulan cash payment (pembayaran tunai) alih-alih subsidi korporasi akan menjadi salah satu alat tawar menawar utama dalam perdebatan anggaran di Kongres.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh, Kapan Waktu yang Tepat untuk Membacanya?
- Menkeu Purbaya Pastikan THR ASN Rp55 Triliun Cair Awal Ramadan
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
Pilihan
-
Warga Boyolali Gugat Gelar Pahlawan Soeharto, Gara-gara Ganti Rugi Waduk Kedungombo Belum Dibayar
-
Persib Bandung Gugur di AFC Champions League Meski Menang Tipis Lawan Ratchaburi FC
-
KPK akan Dalami Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Menag dari Ketum Hanura OSO
-
7 Fakta Viral Warga Sumsel di Kamboja, Mengaku Dijual dan Minta Pulang ke Palembang
-
Hasil Investigasi: KPF Temukan Massa Suruhan di Aksi Penjarahan Rumah Sahroni Hingga Uya Kuya
Terkini
-
Kasatgas Tito Apresiasi Dukungan DPR Percepat Rehabilitasi & Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
-
Jalan Lingkar Sumbing Wonosobo Resmi Beroperasi, Dongkrak Ekonomi Tani dan Wisata Pegunungan
-
Eks Menkumham hingga Ketua MK Ajukan Amicus Curiae Bela Tian Bahtiar, Singgung Kebebasan Pers
-
Putus Rantai Stunting, PAM JAYA Bekali Ibu di Jakarta Edukasi Gizi hingga Ketahanan Air
-
KPK akan Dalami Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Menag dari Ketum Hanura OSO
-
SBY Bawakan Lagu Hening di Perayaan Imlek Demokrat: Izinkan Seniman Ini Bicara
-
Hasil Investigasi: KPF Temukan Massa Suruhan di Aksi Penjarahan Rumah Sahroni Hingga Uya Kuya
-
KPK Minta Menag Nasaruddin Umar Klarifikasi Jet Pribadi OSO: Jangan Tunggu Dipanggil
-
Munculnya Grup WhatsApp KPR-Depok hingga Pasukan Revolusi Jolly Roger Sebelum Aksi Demo Agustus 2025
-
Latih Operator Dinsos Cara Reaktivasi BPJS PBI, Kemensos Pastikan Pengajuan Bisa Sehari Selesai