-
Presiden Trump mendesak Partai Republik untuk mengalihkan subsidi asuransi kesehatan ACA (ObamaCare) menjadi BLT.
-
Trump ingin ratusan miliar dolar subsidi yang saat ini masuk ke perusahaan asuransi dialihkan.
-
Usulan ini muncul di tengah penutupan pemerintahan AS terpanjang, di mana Partai Demokrat dan Republik berselisih.
Suara.com - Lanskap politik Amerika Serikat kembali memanas dengan usulan kontroversial dari Presiden Donald Trump terkait sistem layanan kesehatan.
Trump mendesak para senator dari Partai Republik agar mengalihkan dana federal yang selama ini digunakan untuk mensubsidi biaya asuransi kesehatan di bawah Undang-Undang Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act/ACA), atau yang dikenal sebagai ObamaCare, menjadi pembayaran tunai langsung kepada masyarakat.
Konsep usulan ini mirip dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterapkan di Indonesia.
Melalui unggahan di platform media sosialnya, Truth Social, Trump secara eksplisit menargetkan ratusan miliar dolar yang saat ini mengalir ke perusahaan asuransi.
“Saya merekomendasikan kepada Senat Republik agar Ratusan Miliar Dolar yang saat ini dikirim ke Perusahaan Asuransi yang menyedot uang untuk menyelamatkan layanan kesehatan buruk yang disediakan oleh ObamaCare, DIKIRIM LANGSUNG KE RAKYAT AGAR MEREKA DAPAT MEMBELI LAYANAN KESEHATAN MEREKA SENDIRI YANG JAUH LEBIH BAIK dan memiliki sisa uang,” tulis Trump, dikutip Minggu (9/11/2025).
Hingga berita ini diturunkan, perwakilan dari Gedung Putih belum memberikan komentar resmi mengenai detail teknis bagaimana rencana "BLT" yang diusulkan oleh Trump ini akan diimplementasikan.
Usulan radikal Trump ini muncul satu hari setelah Senator Republik menolak kesepakatan yang diajukan oleh pemimpin minoritas Demokrat, Chuck Schumer, untuk membuka kembali pemerintahan AS yang telah mengalami penutupan (government shutdown) terpanjang dalam sejarah AS, sejak 1 Oktober 2025.
Perbedaan pendapat antara legislator terkait cara mengakhiri penutupan pemerintah semakin meruncing.
Partai Demokrat bersikeras bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) pendanaan harus mencakup subsidi perawatan kesehatan bagi 24 juta warga AS yang akan berakhir pada akhir tahun.
Baca Juga: BLT Kesra Rp900 Ribu Mulai Cair! Cek Status Penerima dan Solusi Jika Dana Belum Diterima
Di sisi lain, Partai Republik—yang berpihak pada pemerintahan Trump—menuntut agar Kongres lebih dahulu mengesahkan RUU pendanaan tanpa syarat agar pemerintahan dapat dibuka kembali, sebelum membahas isu-isu lainnya.
Ide Trump ini mendapat dukungan terbuka dari dua anggota parlemen Republik, yaitu Senator AS James Lankford dari Oklahoma dan Lindsey Graham dari Carolina Selatan.
Mereka sepakat bahwa subsidi ACA selama ini hanya memompa uang kepada perusahaan asuransi, dan bukannya langsung membantu rakyat mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik.
Dukungan ini mengindikasikan bahwa usulan cash payment (pembayaran tunai) alih-alih subsidi korporasi akan menjadi salah satu alat tawar menawar utama dalam perdebatan anggaran di Kongres.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- Mitsubishi Destinator dan XForce Lagi Promo di Bulan Mei, Harga Jadi Segini
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- 8 Sepatu Adidas untuk Jalan Kaki yang Sedang Diskon di Toko Resmi, Harga Jadi Rp500 Ribuan
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
Eks Gubernur BI Beri Masukan ke Prabowo soal Penanganan Hadapi Krisis
-
Jakarta Barat Kini Berjuluk 'Gotham City', Hardiyanto Kenneth: Saya Jadi Batman!
-
Menteri PANRB Tekankan Transformasi Digital Harus Sesuai Realitas Masyarakat
-
Usman Hamid Semprot Pemerintah: Nobar Film Pesta Babi Dibungkam, Papua Jadi Tabu!
-
E-Katalog Cuma Formalitas? KPK Bongkar Siasat 'Deal' Haram Proyek Tulungagung di Luar Sistem
-
Orasi Lantang Wanda Hamidah di Kedubes AS, Tuding Indonesia Turut Mentoleransi Genosida Palestina
-
Siap-siap! BPKP dan Kejagung Bidik 10 Perusahaan Sawit Usai Purbaya Lapor ke Prabowo
-
3,4 Juta Situs Judol Diblokir Tapi Masih Menjamur, Pakar Hukum: Negara Belum Serius!
-
Prabowo Dorong Konversi Kendaraan Listrik, Mampukah Pangkas Impor Energi?
-
Polisi Cuma 'Wait and See', KontraS Cium Aroma Pelimpahan Berkas Terselubung ke Puspom TNI