- DPRD dan Pemprov DKI telah menyepakati penambahan sekolah gratis menjadi 258 sekolah.
- Ramli menilai program sekolah swasta gratis merupakan salah satu langkah paling strategis untuk memperluas akses pendidikan berkualitas.
- Pengurangan jumlah sekolah dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan di Jakarta.
Suara.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak mengurangi jumlah sekolah swasta yang masuk dalam program sekolah gratis pada 2026.
DPRD meminta agar target 258 sekolah swasta gratis yang sebelumnya dibahas bersama tetap dipertahankan.
Sebelumnya, DPRD dan Pemprov DKI telah menyepakati penambahan sekolah gratis menjadi 258 sekolah.
Namun, ketika Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 disahkan, jumlah sekolah yang masuk dalam program tersebut justru berkurang drastis menjadi hanya 105 sekolah.
"DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan agar sekolah swasta gratis tidak dikurangi, bahkan ditingkatkan jumlahnya melebihi dari 105 sekolah sebagaimana target 2026. Target 2026 yang dibahas di Komisi E adalah 258. Ternyata hanya disetujui 105," tutur Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta, Ramli Muhamad, Jumat (14/11/2025).
Ramli menilai program sekolah swasta gratis merupakan salah satu langkah paling strategis untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.
Karena itu, pengurangan jumlah sekolah dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan di Jakarta.
Ia juga mengingatkan komitmen Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang telah menandatangani Pergub tentang Sekolah Swasta Gratis pada 16 Oktober 2025.
Ramli menyebut komitmen itu harus diwujudkan dalam realisasi anggaran.
Baca Juga: Gaji ASN DKI Aman! Walau Dana Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Tunjangan Ini Dipastikan Tak Tersentuh
"Kami mohon, Pak Gubernur, dengan kemampuan Pak Gubernur, pasti 258 sekolah gratis. Karena Pak Gubernur sudah menandatangani Pergub sekolah gratis tanggal 16 Oktober. Tinggal selangkah lagi kita jalan," ungkap Ramli.
Ramli menekankan bahwa perluasan program tersebut harus menjadi prioritas pada penyusunan anggaran 2026.
Ia meminta Dinas Pendidikan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mencari sumber pendanaan tambahan agar target kembali ke angka 258 sekolah.
"DPRD Provinsi Jakarta meminta agar Dinas Pendidikan bersama TAPD mencari alokasi tambahan dana bagi perluasan program sekolah swasta dari 105 menjadi 258," tegasnya.
Dalam pembahasan sebelumnya, pemerintah dan DPRD telah merencanakan perluasan ratusan satuan pendidikan dalam program sekolah gratis melalui dokumen KUA-PPAS APBD 2026.
Tahun 2025, program ini lebih dulu diuji coba di 40 sekolah swasta yang mencakup 4.932 siswa dari 142 rombongan belajar untuk kelas awal.
Berita Terkait
-
Mesin Catur Ibu Kota Kian Panas! DKI Pertahankan Gelar Juara Umum Kejurnas 2025
-
DPRD DKI Usul Kembangkan Transportasi Laut, Impikan Kepulauan Seribu Jadi Maldives-nya Jakarta
-
Berantas TBC Lintas Sektor, Pemerintah Libatkan TNI-Polri Lewat Revisi Perpres
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
Disaksikan Pemiliknya, KPK Geledah Rumah Ono Surono Terkait Skandal Proyek di Pemkab Bekasi
-
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Guru Besar UI: Indonesia Tak Bisa Gugat Langsung, Harus Lewat PBB
-
Terima Aduan Kasus Pelecehan Seksual Mandek Setahun, Anggota DPR Bakal Minta Penjelasan APH
-
Terkuak! Ini Alasan Polisi Periksa Karni Ilyas Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Trump: AS Akan Keluar dari NATO! PM Inggris Balas 'Bodo Amat'
-
Pakai Absensi 'Real Time', ASN DKI Tak Bisa Tipu-tipu WFH Jumat Jadi Long Weekend
-
KPK Hadirkan Eks Menhub Budi Karya Sumadi di Kasus DJKA Medan
-
Blok M Square Dibersihkan, Enam Jukir Liar Tak Berkutik Terjaring Razia Gabungan
-
Pemerintah Tegaskan Siswa SD-SMA Tetap Belajar Tatap Muka Secara Normal
-
Hikmahanto: Tuduhan Israel ke Hizbullah Soal Tewasnya Prajurit TNI Masih Narasi Politik