- Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan program Makan Bergizi Gratis tidak membutuhkan ahli gizi.
- Pernyataan kontroversial ini muncul pada Senin (17/11/2025) di Kabupaten Bandung setelah adanya usulan kerja sama dengan ahli gizi.
- Cucun berencana mengubah nomenklatur program agar peran ahli gizi digantikan tenaga bersertifikasi singkat.
Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, khususnya di media sosial, menyusul pernyataannya yang kontroversial.
Dalam sebuah rekaman video yang viral pada Senin (17/11/2025), Cucun secara terbuka menyebut bahwa program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak memerlukan keterlibatan tenaga profesional seperti ahli gizi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG se-Kabupaten Bandung.
Cucun mengungkapkan pandangan bahwa program gizi yang ditujukan langsung untuk masyarakat dan anak-anak sekolah tersebut tidak membutuhkan standar profesional tinggi.
"Tidak perlu ahli gizi, tidak perlu Persagi. Yang penting adalah satu tenaga yang mengawasi gizi. Tidak perlu orang-orang seperti kalian yang merasa sombong," ujar Cucun dengan nada tinggi dalam video yang tersebar luas, merujuk pada Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi).
Kontroversi ini bermula ketika seorang ahli gizi dalam forum tersebut menyampaikan masukan konstruktif.
Ahli gizi tersebut mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) dapat menjalin kerja sama dengan Persagi untuk memastikan kualitas dan standar gizi dalam pelaksanaan program MBG.
Namun, usulan tersebut ditanggapi secara keras oleh Cucun. Ia menolak ide tersebut dan justru menyebut bahwa profesi ahli gizi tidak lagi dibutuhkan dalam program yang ia dukung penuh.
Cucun bahkan menyatakan rencana strategisnya untuk menyelesaikan masalah tersebut di level parlemen dan kementerian. Ia bertekad mengubah nomenklatur resmi dalam program tersebut.
Baca Juga: 500 Ribu Unit iPhone 17 Series Tenggelam di Lautan, Netizen: Dugong Duluan yang Pake!
"Saya akan ajak rapat BGN, mengubah diksi ‘Ahli Gizi’ ini menjadi tenaga yang menangani gizi. Tidak perlu ahli gizi, nanti saya akan selesaikan di DPR," ungkapnya.
Untuk menggantikan peran ahli gizi, Cucun mengusulkan solusi yang cepat dan praktis: "Saya enggak mau dengar orang-orang sombong mengatakan 'karena saya ahli gizi'. Nanti tinggal ibu Kadinkes melatih orang, bila perlu anak-anak SMA cerdas fresh graduate dilatih tiga bulan kasih sertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)," jelas Cucun.
"Kita sampaikan kepada para mengingatkan kepada semuanya, karena yang digunakan ini APBN. Saya tadi ingatkan, di ujung akan ada pos audit kepada mitra, KSPPG, kepada tenaga yang mengawasi gizi," imbuhnya.
Profil Cucun Ahmad Syamsurijal
Cucun Ahmad Syamsurijal adalah politisi yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 8 Oktober 1972. Ia menempuh pendidikan di IAIC Tasikmalaya pada tahun 1996.
Karier politiknya cukup panjang dan dinamis. Sebelum aktif di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan terpilih sebagai anggota DPR, Cucun mengawali kiprahnya di Nahdlatul Ulama (NU) sejak 1998.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya