- KPK secara resmi tengah mempersiapkan pembentukan Kedeputian Intelijen baru melalui revisi Ortaka untuk memperkuat fungsi pemberantasan korupsi
- Kedeputian ini akan bertindak sebagai 'mata dan telinga' pimpinan KPK, bertugas mengumpulkan informasi untuk memaksimalkan kerja Direktorat Penyelidikan
- Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa kehadiran unit intelijen ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penindakan, dengan target "akan banyak yang ditangkap"
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah strategis untuk mengasah taringnya dalam memberantas korupsi dengan mempersiapkan pembentukan Kedeputian Intelijen. Unit baru ini dirancang untuk menjadi 'mata-mata' lembaga yang akan memperkuat seluruh lini kerja penindakan.
Langkah ini dipastikan akan dilegalkan melalui Revisi Organisasi dan Tata Kerja (Ortaka) yang tengah digodok oleh internal lembaga antirasuah.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pembentukan unit intelijen ini merupakan bagian dari arah kebijakan baru untuk mengefektifkan kerja pemberantasan korupsi di Tanah Air.
“Dalam arah kebijakan bahwa harus ada satu bagian, satu kedeputian yang kemudian nanti kami akan sesuaikan revisi Ortaka-nya menjadi Kedeputian Intelijen,” kata Setyo di Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/11/2025).
Setyo menjelaskan, pembahasan revisi Ortaka ini dilakukan secara cermat dan menyeluruh untuk memastikan tidak ada tumpang tindih kewenangan dengan direktorat lain yang sudah ada.
Ia membandingkan KPK dengan aparat penegak hukum (APH) lain yang umumnya sudah memiliki unit intelijen. Menurutnya, keberadaan Direktorat Penyelidikan di KPK akan semakin maksimal dengan dukungan dari Kedeputian Intelijen.
Dengan adanya unit ini, instrumen pemberantasan korupsi yang dimiliki KPK akan menjadi lebih komprehensif dan setara dengan lembaga penegak hukum modern lainnya.
“(KPK) akan lebih lengkap lagi, karena ada komunitas intelijen, di mana-mana ada intelijen, bahkan swasta pun punya intelijen,” ujar Setyo.
Secara spesifik, Kedeputian Intelijen akan berfungsi sebagai pemasok informasi utama bagi pimpinan dan tim penindak. Mereka akan menjadi garda terdepan dalam mengendus praktik rasuah sebelum tim penyelidik turun tangan.
Baca Juga: Putusan MK Soal Polisi di Jabatan Sipil, KPK Jelaskan Posisi Ketua KPK
Setyo bahkan memberikan sinyal keras kepada para koruptor dengan menyebut hasil kerja unit ini akan berujung pada peningkatan operasi tangkap tangan.
“Bisa dikatakan sebagai mata dan telinga pimpinan, tapi juga bisa untuk mendukung tugas-tugas pemberantasan tindak pidana Korupsi. Jadi akan banyak yang ditangkap,” ucap Setyo.
Meskipun demikian, Setyo belum membeberkan detail lebih lanjut mengenai struktur maupun mekanisme kerja dari Kedeputian Intelijen ini.
Proses finalisasi revisi Ortaka kini berada di tangan Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa.
“Mudah-mudahan nanti akan dilakukan oleh Pak Sekjen. Akan disesuaikan dengan nomenklatur yang ada,” tandas Setyo.
Berita Terkait
-
Putusan MK Soal Polisi di Jabatan Sipil, KPK Jelaskan Posisi Ketua KPK
-
Setyo Budiyanto Berharap Apa yang Menjadi Kewenangan KPK Tidak Berubah dengan Adanya UU KUHAP Baru
-
Ketua KPK Buka Suara Soal 'Tukar Guling' Perkara dengan Kejagung: Ini Bukan Kesepakatan!
-
Beririsan dengan Kasus Chromebook, KPK akan Limpahkan Perkara Korupsi Google Cloud ke Kejagung
-
Kasatgas KPK Diadukan ke Dewas, Benarkah Bobby Nasution 'Dilindungi' di Kasus Korupsi Jalan Sumut?
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 10 Rekomendasi Skincare Wardah untuk Atasi Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
-
Danantara 'Wajibkan' Menkeu Purbaya Ikut Rapat Masalah Utang Whoosh
Terkini
-
Minta Pemerintah Pikirkan Nasib Bisnis Thrifting, Adian: Rakyat Butuh Makan, Jangan Ditindak Dulu
-
Peneliti IPB Ungkap Kondisi Perairan Pulau Obi
-
Ngaku Dikeroyok Duluan, Penusuk 2 Pemuda di Condet: Saya Menyesal, Cuma Melawan Bela Diri
-
Kepala BGN: Minyak Jelantah Bekas MBG Diekspor Jadi Avtur Singapore Airlines, Harganya Dobel
-
Tegas Tolak Mediasi dengan Jokowi, Roy Suryo Cs Lebih Pilih Dipenjara?
-
PKS Minta Raperda Perubahan Wilayah Jakarta Ditunda: KTP hingga Sertifikat Diubah Semua, Bikin Kacau
-
Dukung Langkah Prabowo Setop Tradisi Kerahkan Siswa saat Penyambutan, KPAI Ungkap Potensi Bahayanya
-
KPK Sita Rumah hingga Mobil dan Motor yang Diduga Hasil dari Korupsi Kuota Haji
-
Usai KUHAP Rampung Dibahas, Kapan DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset? Ini Kata Ketua Komisi III
-
Mencuat di Komisi Reformasi Polri: Mungkinkah Roy Suryo Cs dan Jokowi Dimediasi?