- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serius berniat membekukan unit Eselon I DJBC jika kinerja mereka tidak membaik.
- Purbaya memberi waktu satu tahun untuk perbaikan kinerja DJBC sebelum opsi pembekuan diberlakukan.
- Permasalahan utama Bea Cukai meliputi adanya *under-invoicing* ekspor dan dugaan barang ilegal masuk negara.
Purbaya menegaskan akan melakukan investigasi lebih lanjut perihal temuan tersebut.
"Untuk semua jenis ekspor, apakah seperti itu? Atau apakah ada penggelapan? Ini masih kita kerjakan manual. Nggak lama lagi kita akan kerjakan pakai AI. Jadi akan lebih cepat," kata Purbaya.
Niat Bekukan Bea Cukai
Sebelumnya, Purbaya tampaknya mulai geram dengan kinerja yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Banyaknya kasus yang terus disorot publik pada lembaga ini membuat dirinya berniat membekukan peran Bea Cukai.
Meski demikian langkah ini tak akan ia langsung terapkan. Purbaya berjanji akan terlebih dahulu memperbaiki kinerja Bea Cukai. Dia meminta waktu 1 tahun untuk membereskan semua persoalan yang ada.
"Saya bereskan waktu saya untuk memperbaiki bea cukai, karena ini ancaman serius," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Jika dalam kurun waktu tersebut tidak ada perkembangan untuk diperbaiki, Purbaya membuka opsi mengganti peran Bea Cukai dengan operator swasta SGS (Société Générale de Surveillance) asal Swiss.
"Kalau bea cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas, bea cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi," tegas Purbaya.
Purbaya mengakui, jika nantinya kebijakan ini benar-benar dilakukan setidaknya akan berdampak pada 16 ribu pegawai Bea Cukai yang terancam dibekukan.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Pangkas Kuota Produksi Kawasan Berikat Jadi 25%, Akui Banyak Barang Bocor
"Kalau dia gagal memperbaiki, [bisa-bisa] nanti 16 ribu orang pegawai bea cukai dirumahkan." katanya.
Berita Terkait
-
Airlangga Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Capai 5,6 Persen, Kalah Optimistis dari Purbaya
-
Menkeu Purbaya Siap Kirim Bea Cukai ke Bandara IMIP, Akui Ada Kekosongan Petugas
-
Purbaya Sebut Ekonomi RI Lambat 8 Bulan Pertama 2025 karena Salah Urus, Sindir Sri Mulyani?
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
Terkini
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP