Deforestasi Diklaim Turun, Kenapa Banjir di Sumatra Tetap Menggila?

Suara.com - Sebuah data yang memicu tanda tanya besar dipaparkan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di hadapan para wakil rakyat. Di satu sisi, pemerintah mengklaim laju kerusakan hutan atau deforestasi di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatra, menunjukkan tren penurunan yang signifikan.

Namun di sisi lain, bencana banjir dan longsor justru semakin ganas menerjang. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi?

Dalam Rapat Kerja krusial bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025), Menhut Raja Juli Antoni membeberkan angka terbaru yang menjadi sorotan. Secara nasional, laju kehilangan hutan hingga September 2025 berhasil ditekan.

"Pada tahun 2025, deforestasi di Indonesia hingga bulan September menurun sebesar 49.700 hektare jika dibandingkan tahun 2024, atau menurun 23,01 persen," ujar Raja dalam rapat.

Tren positif ini, menurutnya, juga tercermin di tiga provinsi yang baru saja luluh lantak akibat bencana hidrometeorologi.

Tercatat, deforestasi di Aceh turun 10,04 persen, Sumatera Utara turun 13,98 persen, dan Sumatera Barat mengalami penurunan 14 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024.

Namun, di balik angka-angka yang tampak menggembirakan itu, tersembunyi sebuah 'bom waktu' ekologis. Menhut menyoroti fakta yang jauh lebih mengkhawatirkan yakni adanya akumulasi kerusakan atau perubahan tutupan lahan secara masif yang telah terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dari 2019 hingga 2024.

Kerusakan ini terkonsentrasi di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), area yang berfungsi sebagai 'kepala' bagi sistem sungai dan menjadi benteng pertahanan alami dari bencana.

Berdasarkan analisis citra satelit yang dilakukan Kementerian Kehutanan, terungkap potret kerusakan yang menjadi jawaban atas amukan banjir baru-baru ini.

Baca Juga: Dasco: Anak Korban Bencana Sumatera Jangan Dipaksa Sekolah Dulu, Wajib Trauma Healing

Di Provinsi Aceh, tim mengidentifikasi 70 titik banjir yang tersebar di 31 DAS. Di area hulu DAS tersebut, telah terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi non-hutan seluas 21.476 hektare hanya dalam waktu lima tahun. Yang lebih mencengangkan, sebagian besar kerusakan justru terjadi di dalam kawasan yang seharusnya dilindungi.

"Terdiri dari perubahan tutupan hutan di kawasan hutan seluas 12.159 hektare atau 56,61 persen, serta di luar kawasan hutan seluas 9.317 hektare atau 43,39 persen," papar Raja Juli.

Kondisi ini diperparah dengan adanya lahan kritis seluas 217.301 hektare, atau sekitar 7,1 persen dari total luasan DAS yang terdampak bencana di Serambi Mekkah.

Situasi tak kalah genting terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Sebanyak 92 titik banjir teridentifikasi berada di 13 DAS.

Analisis satelit menunjukkan wilayah hulu DAS di provinsi ini telah kehilangan tutupan hutan seluas 9.424 hektare dalam periode yang sama. Berbeda dengan Aceh, kerusakan di Sumut didominasi oleh alih fungsi lahan di luar kawasan hutan atau Area Penggunaan Lain (APL).

"Terdiri dari kawasan hutan seluas 3.427 hektare atau 36,36 persen, serta di luar kawasan hutan atau area penggunaan lainnya seluas 5.997 hektare atau 63,64 persen," jelasnya.

Raja Juli juga memberikan penekanan pada tingginya angka lahan kritis di DAS terdampak Sumut yang mencapai 207.000 hektare. Angka ini setara dengan 14,7 persen dari total luasan DAS tersebut, menunjukkan betapa rentannya wilayah itu terhadap bencana.