- Apdesi unjuk rasa di sekitar Istana Negara pada Senin (8/12/2025) menentang aturan baru Kementerian Keuangan.
- Pengamanan aksi melibatkan 1.825 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemprov DKI Jakarta.
- Protes ini terkait Peraturan Menteri Keuangan yang dinilai menghambat pencairan dan mengalihkan alokasi dana desa.
Suara.com - Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap aturan baru Kementerian Keuangan yang dinilai menghambat pencairan dana desa.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menyebut total personel gabungan yang dikerahkan mencapai 1.825 orang. Mereka meliputi unsur Polri, TNI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Total 1.825 personel untuk pelayanan unjuk rasa DPP APDESI,” ujar Susatyo kepada wartawan.
Susatyo menegaskan telah meminta seluruh personel mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis selama kegiatan berlangsung. Petugas juga tidak dibekali senjata api untuk menjaga situasi tetap kondusif.
“Dalam pengamanan kegiatan ini, kami mengedepankan pendekatan yang persuasif dan ramah. Semua personel sudah kami arahkan agar tidak membawa senjata api,” kata dia.
Untuk mendukung kelancaran pengamanan, pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan Istana dilakukan secara dinamis menyesuaikan kondisi massa.
Polisi juga mengimbau masyarakat menghindari kawasan Medan Merdeka dan sekitarnya guna mengurangi potensi kemacetan.
Sebagaimana diketahui, aksi Apdesi ini digelar sebagai respons atas terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Aturan tersebut dinilai menghambat penyaluran Dana Desa Tahap II serta mengalihkan sebagian anggaran ke program yang dianggap tidak berada dalam kewenangan pemerintah desa.
Baca Juga: Demo Satu Tahun Prabowo-Gibran, Sebagian Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup
Demonstrasi ini menjadi salah satu aksi besar yang digelar Apdesi sepanjang 2025, dengan tuntutan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Cekcok Rebutan Lapak Mangkal, Sopir Angkot di Tanah Abang Bakar Teman Sendiri Hidup-hidup
-
Agar MBG Tak Berhenti Usai Ganti Presiden, APPMBGI Dorong Payung Hukun Setingkat UU
-
Maling Motor di Tanjung Duren Diamuk Warga saat Kepergok Beraksi, Tangan Diikat Kepala Diinjak!
-
Belajar dari Kasus Daycare Little Aresha, KPAI: Ortu Wajib Cek Izin dan Latar Belakang Pengasuh!
-
BNI Pastikan Koperasi Swadharma Berdiri Sendiri di Luar Struktur Bank
-
BRIN dan Wanadri Siapkan Misi Selamatkan Terumbu Karang Pulau Buru yang Hancur Akibat Bom Ikan
-
Belajar dari Kasus Little Aresha, Ini 3 Cara Cek Legalitas Daycare dan PAUD Agar Anak Aman
-
Kebakaran Maut di Lubang Buaya: Wanita 53 Tahun Pengidap Stroke Tewas Terjebak Dalam Rumah
-
Gus Ipul: Persiapan Muktamar NU Terus Berjalan, Tim Panel Tuntaskan SK Sebelum Agustus
-
Niat Lindungi Anak dari Amukan Ibu, Anggota TNI Berpangkat Peltu Malah Dikeroyok di Stasiun Depok