- Apdesi unjuk rasa di sekitar Istana Negara pada Senin (8/12/2025) menentang aturan baru Kementerian Keuangan.
- Pengamanan aksi melibatkan 1.825 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemprov DKI Jakarta.
- Protes ini terkait Peraturan Menteri Keuangan yang dinilai menghambat pencairan dan mengalihkan alokasi dana desa.
Suara.com - Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap aturan baru Kementerian Keuangan yang dinilai menghambat pencairan dana desa.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menyebut total personel gabungan yang dikerahkan mencapai 1.825 orang. Mereka meliputi unsur Polri, TNI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Total 1.825 personel untuk pelayanan unjuk rasa DPP APDESI,” ujar Susatyo kepada wartawan.
Susatyo menegaskan telah meminta seluruh personel mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis selama kegiatan berlangsung. Petugas juga tidak dibekali senjata api untuk menjaga situasi tetap kondusif.
“Dalam pengamanan kegiatan ini, kami mengedepankan pendekatan yang persuasif dan ramah. Semua personel sudah kami arahkan agar tidak membawa senjata api,” kata dia.
Untuk mendukung kelancaran pengamanan, pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan Istana dilakukan secara dinamis menyesuaikan kondisi massa.
Polisi juga mengimbau masyarakat menghindari kawasan Medan Merdeka dan sekitarnya guna mengurangi potensi kemacetan.
Sebagaimana diketahui, aksi Apdesi ini digelar sebagai respons atas terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Aturan tersebut dinilai menghambat penyaluran Dana Desa Tahap II serta mengalihkan sebagian anggaran ke program yang dianggap tidak berada dalam kewenangan pemerintah desa.
Baca Juga: Demo Satu Tahun Prabowo-Gibran, Sebagian Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup
Demonstrasi ini menjadi salah satu aksi besar yang digelar Apdesi sepanjang 2025, dengan tuntutan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
Pilihan
-
Yaqut Diperiksa KPK Pekan Ini Usai Praperadilannya Ditolak, Langsung Ditahan?
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
Terkini
-
Spanyol Tarik Permanen Dubes dari Israel, Ketegangan Diplomatik Makin Memanas
-
Garda Revolusi Iran: Hai Musuh-musuh Kami, Menyerah atau Hancur Lebur!
-
Detik-detik Rudal Iran Hantam Israel: 5 Jam Hening, Sirene Berbunyi, Duaarrr!
-
Netanyahu Siap Gunakan Bom Nuklir? Eks Kolonel AS Lawrence Wilkerson Bongkar Skenario Kiamat Iran
-
Memahami Status Siaga 1 TNI: Ancaman Global, Kritik Pengamat, dan Apa Dampaknya bagi Publik?
-
Sekolah Rakyat Permanen di Sigi dan Lombok Tengah Diminta Gus Ipul Segera Dipercepat
-
Perkuat Pendidikan, Wamensos Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat Maybrat
-
Anies Ingatkan Indonesia Tak Boleh Bungkam di Tengah Ketidakadilan Global: Ada Kontrak dengan Dunia
-
Dipanggil KPK Saat Praperadilan, Kubu Yaqut Cium Indikasi Intervensi: Ini Sangat Aneh
-
Menhaj Tegaskan Persiapan Haji 2026 Tetap On Schedule di Tengah Situasi Timur Tengah