- Apdesi unjuk rasa di sekitar Istana Negara pada Senin (8/12/2025) menentang aturan baru Kementerian Keuangan.
- Pengamanan aksi melibatkan 1.825 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemprov DKI Jakarta.
- Protes ini terkait Peraturan Menteri Keuangan yang dinilai menghambat pencairan dan mengalihkan alokasi dana desa.
Suara.com - Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap aturan baru Kementerian Keuangan yang dinilai menghambat pencairan dana desa.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menyebut total personel gabungan yang dikerahkan mencapai 1.825 orang. Mereka meliputi unsur Polri, TNI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Total 1.825 personel untuk pelayanan unjuk rasa DPP APDESI,” ujar Susatyo kepada wartawan.
Susatyo menegaskan telah meminta seluruh personel mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis selama kegiatan berlangsung. Petugas juga tidak dibekali senjata api untuk menjaga situasi tetap kondusif.
“Dalam pengamanan kegiatan ini, kami mengedepankan pendekatan yang persuasif dan ramah. Semua personel sudah kami arahkan agar tidak membawa senjata api,” kata dia.
Untuk mendukung kelancaran pengamanan, pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan Istana dilakukan secara dinamis menyesuaikan kondisi massa.
Polisi juga mengimbau masyarakat menghindari kawasan Medan Merdeka dan sekitarnya guna mengurangi potensi kemacetan.
Sebagaimana diketahui, aksi Apdesi ini digelar sebagai respons atas terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Aturan tersebut dinilai menghambat penyaluran Dana Desa Tahap II serta mengalihkan sebagian anggaran ke program yang dianggap tidak berada dalam kewenangan pemerintah desa.
Baca Juga: Demo Satu Tahun Prabowo-Gibran, Sebagian Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup
Demonstrasi ini menjadi salah satu aksi besar yang digelar Apdesi sepanjang 2025, dengan tuntutan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Timur Kapadze Tolak Timnas Indonesia karena Komposisi Pemain
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 19 Kode Redeem FC Mobile 5 Desember 2025: Klaim Matthus 115 dan 1.000 Rank Up Gratis
- 7 Rekomendasi Sabun Cuci Muka dengan Niacinamide untuk Mencerahkan Kulit Kusam
- John Heitingga: Timnas Indonesia Punya Pemain Luar Biasa
Pilihan
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
Terkini
-
WN China Direktur PT PMT Jadi Tersangka Kasus Radiasi Cikande, Sempat 'Kabur' ke Luar Negeri
-
UMP Jakarta 2026: Tarik Ulur Antara Buruh dan Pengusaha
-
Pesantren Krapyak Dorong Musyawarah, Tegaskan Dukungan pada Kepemimpinan Gus Yahya
-
Bantah Dukung Pleno PBNU, Ponpes Krapyak Tegaskan Dukungan Penuh pada Kepemimpinan Gus Yahya
-
Tangan Terikat, Kaki Diseret di Aspal: Teka-teki Kematian Wanita Jaksel di Bogor
-
Sudah Terima Insentif Rp 6 Juta per Hari, Wakil Kepala BGN Ingatkan Pekerja SPPG Tetap Profesional
-
Dinilai Sarat Kepentingan Politik, Mantan Jubir KPK Tolak Amnesti untuk Sekjen PDIP
-
RSUD Aceh Tamiang Dibersihkan Pascabanjir, Kemenkes Targetkan Layanan Kesehatan Segera Pulih
-
RS Kapal Terapung IKA Unair Siap Dikerahkan ke Aceh, Waspada Penyakit Pascabanjir
-
Sinyal Tegas Kapolri di Tengah Banjir Sumatra, Ujian Nyata Reformasi dan Presisi Polri