Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total

Suara.com - Praktik lancung dinasti politik yang berujung pada korupsi kembali terbongkar lewat operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tertangkapnya Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang, bersama ayahnya sendiri, HM Kunang, dalam kasus dugaan suap ijon proyek menjadi alarm paling keras yang menuntut adanya reformasi total di tubuh pemerintah daerah.

Kasus ini bukan sekadar menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat korupsi, tetapi secara telanjang mempertontonkan bagaimana kekuasaan yang terkonsentrasi dalam satu keluarga menjadi sangat rentan disalahgunakan.

Lembaga penelitian kebijakan publik The Indonesian Institute (TII) menegaskan, kasus ini adalah puncak gunung es dari masalah tata kelola pemerintahan yang kronis.

Menurut Manajer Riset dan Program TII, Felia Primaresti, lingkaran setan korupsi di daerah, terutama yang melibatkan suap dan jual-beli proyek, hanya bisa diputus dengan perombakan sistem secara mendasar. Transparansi menjadi kunci yang tidak bisa ditawar lagi.

"Beragam kasus korupsi yang ada menunjukkan bahwa reformasi harus dilakukan pada tata kelola pengadaan, termasuk mekanisme tender dan pemberian persetujuan anggaran agar informasi setiap tahapan bisa diakses publik," ujar Manajer Riset dan Program TII Felia Primaresti dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Selasa (23/12/2025).

Penyakit Kronis Nepotisme dan Pengawasan Lemah

Keterlibatan ayah sang bupati, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa, dalam pusaran kasus ini menyoroti betapa berbahayanya nepotisme.

Ketika batas antara hubungan keluarga dan urusan pemerintahan menjadi kabur, potensi penyalahgunaan wewenang terbuka lebar.

Baca Juga: Modus Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di Kasus 'Ijon' Proyek, Hapus Jejak Digital

Felia menekankan perlunya mekanisme pengawasan berlapis untuk mencegah hal ini.

Selain itu, Felia mengatakan mekanisme pengawasan yang kuat terhadap pemerintah desa dan pemda dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan jabatan atas nama hubungan keluarga.

Pengawasan ini, menurutnya, tidak bisa lagi hanya mengandalkan aparat internal. Peran aktif masyarakat menjadi sangat vital untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.

Menurut dia, upaya tersebut dapat melibatkan partisipasi publik agar pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh dan berbasis bukti.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi, kasus ini adalah sebuah tamparan keras sekaligus momentum emas untuk berbenah total. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa birokrasi bisa dibersihkan dari praktik koruptif dan kepentingan kroni.

Dia menyebut kasus tersebut dapat menjadi momentum bagi Pemkab Bekasi untuk memperbaiki kelembagaan tata kelola pemerintahan lokal.