- Irwasum Polri memaparkan data penegakan etik dan disiplin anggota di Mabes Polri pada 30 Desember 2025.
- Sepanjang 2025, Polri menjatuhkan 9.817 putusan sidang etik, termasuk 689 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.
- Polri juga mencatat 5.061 putusan sidang disiplin, menunjukkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi.
Suara.com - Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada memaparkan penegakan sanksi etik dan disiplin terhadap anggota Polri sepanjang 2025. Paparan tersebut disampaikan dalam Rilis Akhir Tahun Polri 2025 di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Wahyu menyebut sepanjang tahun ini sebanyak 689 anggota Polri dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Sanksi tersebut, menurutnya, diberikan sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas organisasi.
“Polri secara konsisten melakukan penegakan disiplin dan kode etik terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh personel,” ungkap Wahyu.
Secara keseluruhan, Polri telah menjatuhkan 9.817 putusan sidang Kode Etik Profesi Polri sepanjang 2025.
Rinciannya, 2.707 sanksi etik berupa pernyataan perbuatan tercela, 1.951 permintaan maaf secara lisan maupun tertulis, 1.709 sanksi penempatan khusus (patsus) selama 30 hari, 1.196 sanksi demosi, 689 sanksi PTDH, 637 sanksi penundaan pangkat dan penundaan pendidikan, serta 44 sanksi lainnya.
Selain sidang etik, Polri juga mencatat 5.061 putusan sidang disiplin selama 2025. Sanksi yang dijatuhkan antara lain 1.711 penempatan dalam tempat khusus (patsus), 1.289 teguran tertulis, 804 sanksi penundaan pendidikan, 510 sanksi penundaan pangkat, 354 sanksi demosi, serta 393 sanksi disiplin lainnya.
Wahyu menjelaskan, meningkatnya jumlah pelanggaran yang terungkap pada tahun ini menunjukkan semakin terbukanya akses pelaporan masyarakat serta meningkatnya transparansi pengawasan internal Polri. Menurutnya, kondisi tersebut membuat mekanisme kontrol dan akuntabilitas organisasi berjalan lebih efektif.
Ia menegaskan, pengawasan internal Polri tidak berhenti pada proses pemantauan semata, tetapi juga diikuti dengan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran yang terbukti.
“Jadi kalau sudah diawasi, tetap melakukan pelanggaran, ya tinggal digigit. Karena kalau nggak digigit ya percuma saja. Oleh karena itu ketegasan pimpinan, dalam hal ini perintah langsung Pak Kapolri, untuk selalu menindak tegas dan jangan ragu-ragu terhadap setiap anggota yang melakukan pelanggaran, terus akan kita tindak lanjuti,” ujar Wahyu.
Baca Juga: 436 SPPG Polri Mulai Dibangun, Target Layani 3,4 Juta Penerima
Data penegakan etik dan disiplin tersebut, lanjut Wahyu, menjadi bagian dari upaya transformasi Polri menuju organisasi yang semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.
Berita Terkait
-
436 SPPG Polri Mulai Dibangun, Target Layani 3,4 Juta Penerima
-
Polri Kerahkan Tambahan 1.500 Personel, Perkuat Penanganan Bencana Sumatra
-
1.392 Personel Siaga di Silang Monas, Kawal Aksi Buruh Hari Ini!
-
Polisi Kantongi 3 Alat Bukti Termasuk 7 Video CCTV Dugaan Zina Inara Rusli dan Insanul Fahmi
-
Derita WNI Hamil 6 Bulan di Kamboja, Lolos dari Siksaan Sindikat Judi Online
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
-
Selain 10 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,59 Miliar
-
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara!
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
Terkini
-
Gelombang Panas Mematikan di Eropa: 1300 Orang Tewas, Suhu Tembus 41,7 C di Jerman
-
Di Balik Viral Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung: Tradisi Adat atau Simbol Politik?
-
Potongan Jadi 8 Persen Mulai Besok, Koalisi Ojol Nasional: Janji Prabowo-Dasco Terbukti
-
MUI Usul RUU Pidana LGBT, Gus Ipul: Patut Ditindaklanjuti, Tapi Dibahas Dulu
-
TKD Anjlok 59 Persen, Jakarta Tak Bisa Lagi Bergantung pada APBD demi Kejar Status Kota Global
-
Sempat Tertahan di Papua, Bobby Nasution Pastikan Kontingen Pesparawi Sumut Pulang Besok
-
PDIP Surati Nanik S Deyang Minta Data Nama-nama Kader yang Terlibat MBG
-
BNN Catat 50 Orang Meninggal Tiap Hari Akibat Narkoba, Rehabilitasi Harus Jadi Prioritas
-
Buru Bupati dan Sekda Kuansing, KPK Telusuri Dugaan Kebocoran Informasi
-
Dittipideksus Bareskrim Sita 18,1 Ton Sianida Ilegal, Dua Tersangka Ditetapkan