Ambisi Panas Trump di Kutub Utara: Incar Greenland, Denmark dan Warga Lokal Murka

Suara.com - Di tengah panasnya situasi geopolitik pasca-intervensi militer di Venezuela, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyalakan api kontroversi dengan target baru: Greenland.

Presiden Donald Trump secara terbuka dan berulang kali menyatakan bahwa AS harus mengambil alih pulau terbesar di dunia itu dengan dalih untuk kepentingan keamanan nasional negaranya.

Langkah ini sontak memicu reaksi keras, bukan hanya dari para pemimpin Greenland, tetapi juga dari Denmark, negara sekutu AS di NATO yang menaungi Greenland sebagai wilayah semi-otonom.

Sehari setelah operasi militer yang menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro, Trump tanpa ragu menegaskan ambisinya di hadapan wartawan.

"Kita membutuhkan Greenland dari segi keamanan nasional. Itu sangat strategis. Saat ini, Greenland dipenuhi dengan kapal-kapal Rusia dan China di mana-mana," kata Trump sebagaimana disitat dari BBC Indonesia.

Namun, gagasan untuk menjadi bagian dari Amerika Serikat ditolak mentah-mentah oleh penduduk dan pemerintah setempat.

Perdana Menteri Greenland, Jens Frederik Nielsen, memberikan respons tegas terhadap ancaman yang dilontarkan Trump pada awal tahun 2026.

"Tidak ada lagi tekanan. Tidak ada lagi sindiran. Tidak ada lagi fantasi aneksasi," ujar Nielsen. "Kami terbuka untuk dialog. Kami terbuka untuk pembicaraan. Namun, hal ini harus dilakukan melalui saluran yang tepat dan dengan menghormati hukum internasional."

Sikap penolakan ini sudah mengakar di kalangan masyarakat. Ketika koresponden BBC Fergal Keane mengunjungi pulau itu pada 2025, dia sering mendengar kalimat ini: "Greenland milik orang Greenland. Jadi, Trump boleh berkunjung, tapi itu saja."

Baca Juga: Sentuhan Humanis di Depan Kedubes AS, Polwan Polres Jakpus Sambut Pendemo sebagai Pejuang Aspirasi

Bahkan, isu ini menjadi sorotan utama dalam pemilihan umum di wilayah tersebut. Survei menunjukkan, meski sebagian besar penduduk Greenland mendukung kemerdekaan dari Denmark, mayoritas mutlak menentang keras ide untuk bergabung dengan Amerika Serikat.

Sentimen ini bukanlah hal baru. Saat Trump pertama kali melontarkan ide membeli Greenland pada 2019, warga lokal sudah menunjukkan penolakannya.

"Ini adalah ide yang sangat berbahaya," kata Dines Mikaelsen, seorang operator tur.

"Dia memperlakukan kami seperti barang yang bisa dibeli," ujar Aleqa Hammond, perdana menteri perempuan pertama Greenland.

Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, juga tak kalah keras. Ia menegaskan bahwa "AS tidak memiliki hak untuk mencaplok salah satu dari tiga negara di Kerajaan Denmark".

Mengapa Greenland Begitu Vital Bagi Trump?

Terletak strategis di Kutub Utara, Greenland bukan hanya sekadar daratan es raksasa. Pulau dengan populasi sekitar 56.000 jiwa ini memiliki nilai geopolitik yang krusial.

"Jika Rusia mengirim misil ke AS, rute terpendek untuk senjata nuklir adalah melalui Kutub Utara dan Greenland," kata Marc Jacobsen, dosen di Royal Danish Defence College. "Itulah mengapa Pituffik Space Base sangat penting dalam mempertahankan Amerika Serikat."

Pangkalan Luar Angkasa Pituffik, yang sebelumnya dikenal sebagai Pangkalan Udara Thule, telah dioperasikan oleh militer AS sejak Perang Dunia II.

Perjanjian pertahanan tahun 1951 dengan Denmark memberikan AS peran sentral dalam pertahanan wilayah tersebut.

Selain pertahanan, Greenland menyimpan kekayaan alam yang melimpah. Minat global terhadap sumber daya mineral tanah jarang, uranium, dan besi di sana terus meningkat.

Pemanasan global yang mencairkan lapisan es bahkan diprediksi akan membuat sumber daya ini lebih mudah diakses.

Meski demikian, Trump bersikeras bahwa motif utamanya adalah keamanan. "Kami membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional, bukan untuk mineral," tegasnya.

Bukan Kali Pertama AS Mengincar Greenland

Ambisi Amerika untuk menguasai Greenland ternyata sudah berakar sejak lama, jauh sebelum era Trump.

"Amerika Serikat telah beberapa kali mencoba untuk mengusir Denmark dari Greenland dan mengambil alih wilayah tersebut sebagai bagian dari Amerika Serikat, atau setidaknya memiliki kendali keamanan penuh atas Greenland," kata Lukas Wahden, penulis buletin keamanan Arktik 66° North.

Pada tahun 1867, setelah membeli Alaska dari Rusia, AS mencoba membeli Greenland namun gagal. Upaya serupa kembali dilakukan pada tahun 1946, ketika AS menawarkan $100 juta, namun tawaran itu kembali ditolak oleh pemerintah Denmark.

Kini, Trump menghidupkan kembali minat lama itu dengan pendekatan yang lebih agresif. Setelah kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025, ia tidak menyingkirkan kemungkinan penggunaan kekuatan.

Tensi semakin memanas ketika pada akhir 2025, Trump menunjuk utusan khusus untuk Greenland, Jeff Landry, yang secara terbuka berbicara tentang menjadikan pulau itu bagian dari AS.

Langkah ini, ditambah kunjungan kontroversial Wakil Presiden JD Vance pada Maret sebelumnya, telah mengejutkan Denmark dan memicu krisis diplomatik baru di lingkar Arktik.