- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendesak BPS menyelesaikan pendataan dampak banjir Aceh dalam satu minggu.
- Instruksi ini disampaikan di Banda Aceh pada 10 Januari 2026 untuk percepatan hak masyarakat.
- Mendagri Tito Karnavian mengarahkan prioritas pendataan rumah rusak ringan dan sedang untuk eksekusi bantuan.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, secara tegas mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mempercepat proses pendataan hunian dan infrastruktur yang terdampak bencana banjir Aceh.
Tidak tanggung-tanggung, Dasco mematok target agar seluruh data valid tersebut rampung hanya dalam waktu satu minggu ke depan.
Instruksi ini disampaikan langsung oleh Dasco dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah yang berlangsung di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Langkah cepat ini diambil demi menjamin hak-hak masyarakat terdampak segera terpenuhi tanpa hambatan birokrasi yang berlarut-larut.
Kecepatan Data Sebagai Kunci Penyaluran Bantuan
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan skema pendataan yang tengah dijalankan.
BPS berencana melakukan asesmen mendalam terhadap kondisi fisik bangunan, mulai dari kondisi atap, struktur bangunan, hingga kerusakan infrastruktur pendukung lainnya.
Data ini nantinya akan dilengkapi dengan teknologi geotagging untuk memastikan akurasi lokasi setiap objek yang didata.
Namun, titik krusial muncul saat pembahasan mengenai durasi pengerjaan lapangan. Awalnya, BPS memproyeksikan waktu dua minggu untuk menyelesaikan seluruh pendataan.
Baca Juga: Bukan Hanya Soal Huntara, Ternyata Ini 4 Masalah Mendesak di Aceh Menurut Satgas Galapana DPR
Mendengar hal tersebut, Dasco langsung memberikan respons tajam mengenai urgensi waktu bagi para pengungsi.
“Pendataannya kira-kira berapa lama Bu? Kalau semakin cepat, kan artinya semua fasilitas, hak, bisa diberikan kepada masyarakat terdampaknya juga semakin cepat," kata Dasco.
Dasco kemudian memberikan tantangan kepada pihak BPS agar memangkas waktu kerja mereka menjadi hanya tujuh hari kerja.
Menurutnya, percepatan ini berkaitan langsung dengan target pemerintah agar proses mitigasi dan rehabilitasi selesai sebelum hari raya Idul Fitri (Lebaran).
“Boleh minta seminggu selesai tidak? Kalau kata pemerintah, dua minggu itu kelamaan. Kami ingin menargetkan seluruh daerah tersentuh secara bertahap. Semua hunian bisa dipakai masyarakat sebelum lebaran," kata Dasco lagi.
Prioritas Rumah Rusak Ringan dan Sedang
Berita Terkait
-
Bukan Hanya Soal Huntara, Ternyata Ini 4 Masalah Mendesak di Aceh Menurut Satgas Galapana DPR
-
Gelar Rapat Lagi di Aceh, Satgas Pemulihan Pascabencana DPR Serahkan Laporan Kordinasi ke Pemerintah
-
Mensos Pastikan Dapur Umum di Aceh, Sumut, dan Sumbar Tetap Beroperasi Selama Tanggap Darurat
-
Aceh Masih 'Lumpuh', Status Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang Hingga 22 Januari
-
Mengais Harapan dengan Kursi Roda: Logistik di Dapur Darurat Pasca-Banjir Aceh
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
Cuaca Senin Pagi: Jakarta Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang, Cek Daftar Wilayah Terdampak!
-
Laporan PRISM 2025 Sebut Jakarta Jadi Kota Paling Diminati Sepanjang 2025
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik