Dasco Pimpin Rapat di Aceh: Minta Pendataan Rumah Rusak Dikebut Sepekan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Pemerintah, Tito Karnavian, yang hadir dalam rapat tersebut, memberikan dukungan penuh terhadap langkah percepatan ini.

Tito memberikan arahan spesifik kepada BPS agar memberikan prioritas atau super priority pada pendataan rumah dengan kategori kerusakan ringan dan sedang.

Strategi ini bukan tanpa alasan. Tito menjelaskan bahwa kompensasi untuk rumah rusak ringan dan sedang jauh lebih mudah dieksekusi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Jika dana stimulan ini segera cair, warga bisa segera memperbaiki rumah mereka secara mandiri dan meninggalkan tenda pengungsian.

“Super prioritas itu rumah ringan dan sedang,” kata Tito.

Eks Kapolri tersebut juga menguraikan rantai birokrasi yang akan dipangkas jika data BPS bisa selesai dalam hitungan hari.

Setelah data BPS rampung, tahap selanjutnya adalah validasi melalui Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh pejabat daerah, Kapolres, dan pihak Kejaksaan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

“Kalau bisa dikerjakan dalam beberapa hari. Begitu sudah tertangani SK validasi, ada Kapolres sama Kejaksaan tanda tangan, diserahkan ke BNPB, dan bisa langsung eksekusi. Jadi 70 persen pengungsi di tenda bisa dikeluarkan."

Kesiapan BPS

Baca Juga: Bukan Hanya Soal Huntara, Ternyata Ini 4 Masalah Mendesak di Aceh Menurut Satgas Galapana DPR

Menanggapi tantangan dari pimpinan DPR dan Mendagri, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan kesiapannya untuk melakukan akselerasi lapangan.

BPS akan menerapkan sistem dua tahap, yakni melakukan verifikasi terhadap data awal yang sudah dikumpulkan oleh BNPB, sembari menjalankan pendataan lapangan secara paralel.

“Kami usahakan data yang telah dikumpulkan BNPB, langsung kami verifikasi serta validasi. Ada dua tahapannya, paralel dengan pendataan lapangan."

Percepatan ini diharapkan menjadi titik balik dalam penanganan bencana di Sumatera, di mana birokrasi seringkali menjadi penghambat distribusi bantuan.

Dengan adanya kolaborasi antara DPR, BPS, Kemendagri, dan BNPB, target pemulihan infrastruktur sebelum Lebaran 2026 menjadi lebih realistis.

Dasco pun menutup sesi tersebut dengan memberikan apresiasi atas komitmen BPS. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pendataan ini adalah kunci bagi BNPB untuk mulai menggelontorkan anggaran rehabilitasi.