- Gubernur Gusnar Ismail meminta maaf atas penundaan gaji ASN Provinsi dan Kota Gorontalo pada Senin, 12 Januari 2026.
- Keterlambatan gaji ini diyakini disebabkan oleh proses penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berdampak sejak 2025.
- Penyelesaian gaji dijanjikan segera setelah pelantikan Eselon II selesai, diharapkan dapat diselesaikan minggu itu juga.
Suara.com - Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan permohonan maaf mengenai tertundanya pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kota Gorontalo pada Senin (12/1/2026).
Hal ini memicu keresahan di kalangan pegawai yang bergantung pada penghasilan bulanan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan cicilan.
Penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diduga sebagai penyebab tertundanya pembayaran gaji ASN yang telah berlangsung sejak 2025.
“Oleh sebab itu, atas nama Gubernur saya menyampaikan permohonan maaf kepada semua pegawai karena belum menerima gaji. Hari ini kita Lantik eselon II insyaallah kita upayakan Minggu ini eselon. III dan IV juga selesai,” pungkasnya.
Berdasarkan penelusuran dan keterangan resmi dari pihak terkait, berikut adalah rangkuman fakta-fakta di balik tertundanya gaji ASN di Gorontalo:
1. Masalah Klasik Transisi Tahun Anggaran
Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, mengakui adanya keterlambatan dalam pencairan gaji pegawai untuk bulan Januari 2026. Secara ksatria, pimpinan daerah menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan para ASN, mengingat gaji adalah tumpuan utama untuk kebutuhan rumah tangga dan kewajiban lainnya.
2. Permohonan Maaf Resmi Gubernur Gusnar Ismail
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Beliau mengakui adanya keterlambatan pembayaran gaji untuk periode awal tahun 2026 dan memohon pengertian dari para pegawai atas situasi tersebut.
Baca Juga: Gaji ASN Pemprov Gorontalo Macet, Gubernur Gusnar Ismail Sampaikan Permohonan Maaf
3. Penyebab Utama: Penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Macetnya pembayaran gaji ini dipicu oleh adanya proses penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo. Penataan kembali struktur organisasi tersebut mengakibatkan proses administrasi keuangan harus disesuaikan terlebih dahulu sebelum gaji bisa dicairkan.
4. Terjadi di Awal Tahun Anggaran 2026
Masalah ini muncul tepat di awal tahun anggaran 2026. Keterlambatan tersebut merupakan dampak dari kendala administrasi yang terjadi selama masa transisi penyesuaian organisasi di lingkungan pemerintah provinsi pada awal tahun ini.
5. Memahami Dampak pada Kebutuhan Rumah Tangga dan Utang
Gubernur Gusnar Ismail menyatakan bahwa dirinya sangat memahami kondisi para ASN akibat keterlambatan ini. Beliau menyadari bahwa gaji tersebut sangat dibutuhkan oleh para pegawai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta membayar utang atau cicilan yang menjadi kewajiban mereka.
Berita Terkait
-
Gaji ASN Pemprov Gorontalo Macet, Gubernur Gusnar Ismail Sampaikan Permohonan Maaf
-
Solusi Login MyASN Digital Bermasalah Usai Ganti Hp
-
TPG 100 Persen dalam Komponen THR dan Gaji ke-13 Cair, Cek Tanggalnya
-
Banjir Rendam 120 Rumah dan 40 Hektare Sawah di Gorontalo
-
Gagal Login Akun ASN Digital gara-gara Lupa Password? Begini Cara Mengatasinya
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi