- Bupati Pati, Sudewo, ditangkap KPK melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin, 19 Januari 2026.
- Sudewo pernah kontroversial karena menaikkan PBB 250% lalu membatalkannya setelah ada kecaman publik.
- Sebelum OTT, Sudewo pernah diperiksa KPK sebagai saksi terkait dugaan aliran dana korupsi proyek rel kereta api.
Di bawah tekanan publik yang masif, Sudewo akhirnya menyerah. Sehari setelah meminta maaf, ia secara resmi mengumumkan pembatalan kenaikan PBB sebesar 250 persen tersebut.
"Kami menyampaikan bahwa mencermati perkembangan situasi dari kondisi dan mengakomodir aspirasi yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB PP sebesar 250 persen saya batalkan," jelasnya, Jumat (8/8/2025).
3. Demo Ricuh dan Upaya Pemakzulan
Meski kebijakan telah dibatalkan, kemarahan warga tak langsung surut. Aksi unjuk rasa besar tetap digelar di depan kantor bupati pada 13 Agustus 2025 dan sempat diwarnai kericuhan. Sudewo pun terpaksa keluar menemui massa dan kembali menyampaikan permintaan maaf.
"Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat lebih baik," kata Sudewo di hadapan massa.
Buntut dari rentetan peristiwa ini, DPRD Pati membentuk panitia khusus (pansus) untuk memakzulkan Sudewo. Namun, upaya pemakzulan tersebut akhirnya gagal pada November 2025.
4. Pernah Diperiksa KPK Terkait Korupsi Rel Kereta Api
Jauh sebelum OTT ini, Sudewo ternyata sudah pernah berurusan dengan KPK. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api. Pemeriksaan itu terkait kapasitasnya sebagai mantan anggota Komisi V DPR RI saat proyek tersebut bergulir.
KPK bahkan sempat menyebut adanya dugaan aliran dana kepada Sudewo dalam kasus tersebut.
Baca Juga: Bupati Pati, Sudewo Kena OTT KPK: Pemimpin yang Pernah Tantang Warganya Sendiri
"Ya, benar. Saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta," ujar Budi Prasetyo pada Agustus 2025 lalu.
Kala itu, Sudewo dengan tegas membantah tudingan tersebut dan mengaku tidak menerima aliran dana apapun dari proyek korupsi itu.
"Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan," ujarnya saat itu.
Berita Terkait
-
LHKPN Bupati Pati, Sudewo yang Kena OTT KPK: Asetnya Tersebar dari Jabar Sampai Jatim
-
Bupati Pati, Sudewo Kena OTT KPK: Pemimpin yang Pernah Tantang Warganya Sendiri
-
KPK Pastikan Bupati Pati Sudewo Terjaring OTT!
-
5 Fakta OTT KPK di Madiun, Wali Kota Maidi Ditangkap Terkait Dugaan Suap Proyek
-
KPK OTT Ketiga Tahun Ini di Pati, Bupati Sudewo Ikut Diciduk
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
- 50 Kode Redeem FF Terbaru 17 Januari 2026, Klaim Hadiah Gojo Gratis
Pilihan
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Untuk Jadi Bos BI
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
Terkini
-
Stop 'Main Aman', Legislator Gerindra Desak Negara Akhiri Konflik Agraria Permanen
-
Detik-detik Mencekam Polisi Rebut Kaki Ibu dari Cengkeraman Buaya 3 Meter di Tarakan
-
Panas! Pengacara Nadiem Protes Muka Mengejek Jaksa: Kalau Bikin Kacau Sidang, Kita Hobinya
-
Bripda Rio dan Satria Kumbara Jadi Tentara Bayaran Rusia, Menkum: Status WNI Otomatis Hilang
-
Bupati Pati, Sudewo Kena OTT KPK: Pemimpin yang Pernah Tantang Warganya Sendiri
-
Nadiem Makarim Bantah Pernah Balas Surat dari Google Soal Chromebook
-
Istana Jawab Ancaman Mogok: Perpres Kenaikan Gaji Hakim Ad Hoc di Meja Presiden Prabowo
-
Menkes Sentil Kebiasaan Orang RI Ngerasa Sehat Padahal Gula Tinggi: Itu Mother of All Diseases
-
Menkes Budi: 28 Juta Orang Indonesia Berpotensi Alami Masalah Jiwa, Layanan Kini Dibawa ke Puskesmas
-
Komitmen Plt Gubri SF Hariyanto: 30 Blok Tambang Rakyat Kuansing Dilegalkan, Swasta Dilarang Masuk