- Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan keputusan reshuffle adalah hak prerogatif penuh Presiden RI.
- Bahlil menanggapi isu pergeseran posisinya menjadi Menko dengan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada kepala negara.
- Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum berencana melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat.
Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, angkat bicara menanggapi santernya isu perombakan kabinet (reshuffle).
Bahlil menegaskan bahwa keputusan mengenai pengangkatan maupun pemberhentian menteri merupakan otoritas penuh Presiden.
Hal ini disampaikan Bahlil menanggapi rumor bahwa sejumlah menteri dari Partai Golkar akan terkena dampak reshuffle.
Bahkan, nama Bahlil sendiri disebut-sebut akan bergeser posisi dari Menteri ESDM menjadi Menteri Koordinator (Menko), baik itu Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) maupun Menko Bidang Perekonomian.
Menanggapi kabar burung tersebut, Bahlil memilih untuk bersikap normatif dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada kepala negara.
"Kita sebagai menteri itu kan pembantu presiden. Yang namanya pembantu presiden, mengangkat, memberhentikan menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Ya," ujar Bahlil saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026) kemarin.
Bahlil tidak memberikan jawaban eksplisit mengenai kebenaran perpindahan posisinya ke kursi Menko.
Ia hanya menekankan bahwa jabatan menteri adalah amanah yang bergantung pada kepercayaan Presiden sebagai pemegang mandat kekuasaan.
Sebagai pimpinan partai dengan kursi menteri yang cukup banyak di kabinet, posisi Partai Golkar memang kerap menjadi pusat perhatian setiap kali isu reshuffle mencuat.
Baca Juga: Bahlil Jamin Sumur Rakyat Mulai Bisa Beroperasi Secara Legal
Meski demikian, Bahlil memastikan bahwa saat ini jajaran menteri masih tetap fokus menjalankan tugas sebagai pembantu presiden di kementerian masing-masing.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesneg, Prasetyo Hadi menegaskan, bahwa dalam waktu dekat Presiden RI Prabowo Subianto belum akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.
"Reshuffle? Reshuffle apa? Belum, belum ada," kata Prasetyo ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto diprediksi akan kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle pada tahun ini. Jika benar, reshuffle ke depan akan menjadi yang perdana pada tahun 2026.
Prediksi akan adanya bongkar pasang menteri terlihat dari pelaksanaan retret di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa (6/1/2026).
Pelaksanaan retret itu, diakui Prabowo sendiri, salah satunya untuk mengevaluasi kinerja kabinet selama satu tahun ke belakang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Toyota Vios Bekas Tahun Muda Pajaknya Berapa? Simak Juga Harga dan Spesifikasi Umumnya
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
Pilihan
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Gaji Guru Dinilai Tak Layak, Komisi X DPR Dorong Upah Minimal Rp 5 Juta
-
Ikut Jokowi ke Arab, Keterangan Dito Ariotedjo Disebut Kuatkan Bukti Soal Pembagian Kuota Haji
-
Melodi My Way di Bawah Rintik Hujan Batu Tulis Warnai Perayaan Sederhana HUT ke-79 Megawati
-
Geledah Rumah Bupati Pati Sudewo Dkk, KPK Amankan Dokumen Hingga Uang Ratusan Juta Rupiah
-
Trah HB II: Kerja Sama Rp 90 Triliun dengan Inggris Tak Sebanding dengan Harta Jarahan Geger Sepehi
-
KPK Cecar Eks Menpora Dito: Asal Usul Kuota Haji Tambahan Dipertanyakan
-
Haris Rusly Moti: Kebijakan Presiden Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Gebuk 'Oligarki Serakahnomic'
-
Soal Kemungkinan Periksa Jokowi dalam Kasus Kuota Haji, KPK: Tergantung Kebutuhan Penyidik
-
Bareskrim Bongkar Borok Dana Syariah Indonesia: Proyek Fiktif Jerat 15.000 Investor
-
Pengamat Soal Kasus Nadiem: Narasi Sakit dan Laporan Balik Bisa Jadi Strategi Corruptor Fights Back