Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia

Baca 10 detik

KPK mencegah Fuad Hasan Masyhur, pemilik PT Maktour, bepergian untuk mendukung penyidikan dugaan korupsi haji.
Kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2023-2024 ini ditaksir merugikan negara lebih dari Rp 1 triliun.
Dugaan fokus pada pembagian kuota haji tambahan dari Arab Saudi yang tidak sesuai regulasi berlaku.

Kebijakan ini dinilai menabrak aturan yang ada. Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 64 UU Nomor 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar delapan persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler. Seharusnya, dari 20.000 kuota tambahan, hanya 1.600 yang dialokasikan untuk haji khusus, bukan 10.000.