DPR Minta Perbaikan Infrastruktur Pascabencana Jangan Sampai Sia-sia Akibat Lingkungan Tak Terurus

Suara.com - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengingatkan Pemerintah agar penanganan infrastruktur pasca-bencana yang melanda sejumlah wilayah, khususnya di Sumatra dan Aceh, tidak dilakukan secara parsial.

Ia menegaskan bahwa perbaikan jalan dan jembatan harus menyentuh perbaikan lingkungan di sekitarnya agar kerusakan serupa tidak terulang.

Hal tersebut disampaikan Lasarus dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian terkait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

"Saya ingin sedikit memberi tanggapan. Pak Menteri, kalau jalannya rusak kita perbaiki jalannya, perbaiki jembatannya, tapi lingkungan jalan dan lingkungan jembatan itu berada, itu kapan pun bisa merusak jalan itu kembali kalau tidak ditangani," kata Lasarus dalam rapat.

Lasarus yang telah meninjau langsung lokasi bencana menyoroti kondisi sungai-sungai di wilayah terdampak yang kini telah rata dengan tanah akibat sedimentasi dan material longsor.

Menurutnya, memperbaiki jembatan tanpa menata kembali alur sungai adalah langkah yang sia-sia.

"Kalau hanya diperbaiki jembatannya saja, terus aluran sungainya bagaimana? Alur sungai ini harus diarahkan, Pak. Kalau alur air ini tidak diarahkan, dia akan merusak ke mana-mana tempat," kata dia.

"Tentu penanganan ini harus secara komprehensif, terencana, dan tentunya juga kami dari Komisi V ini memastikan segalanya terukur. Kalau segalanya terukur, kita bisa ukur dari sisi waktu, kita bisa ukur dari sisi kebutuhan pembiayaan yang diperlukan," lanjutnya.

Lebih lanjut, legislator PDI Perjuangan ini mengingatkan pemerintah agar tidak hanya terpaku pada penanganan bencana di Sumatra dan Aceh saja.

Baca Juga: Peran BUMN Tangani Bencana Diapresiasi

Ia menekankan pentingnya menjaga kondisi infrastruktur yang sudah ada di seluruh pelosok Indonesia untuk mencegah munculnya "bencana baru" akibat pembiaran perawatan.

"Pertama, kondisi infrastruktur harus terjaga dari Sabang sampai Merauke, dari Talaud sampai Pulau Rote. Yang kedua, untuk mendorong pertumbuhan tentu kita harus meningkatkan pembangunan infrastruktur kita menyentuh tempat-tempat baru, pusat-pusat produksi yang kondisi infrastrukturnya hari ini tidak memadai. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan produksi biaya tinggi di masyarakat," jelasnya.

Lasarus juga mengaitkan masalah infrastruktur ini dengan ketahanan pangan dan harga kebutuhan pokok.

Ia mencontohkan bagaimana biaya logistik yang tinggi akibat infrastruktur yang buruk membuat harga beras domestik sulit bersaing dengan beras impor.

"Timbullah beras lebih mahal beras kita di dalam negeri daripada beras yang kita impor dari luar. Karena di luar biaya produksinya lebih murah, kita mahal. Akhirnya harga beras di Bulog tidak bisa menandingi harga beras premium dari luar. Itu kondisi hari ini dan ini harus segera kita perbaiki," lanjutnya.

Lebih lanjut, Lasarus mendesak pemerintah untuk tetap disiplin dalam memelihara aset infrastruktur nasional di tengah masifnya alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana saat ini.

"Jadi walaupun kita menangani bencana yang begitu masif hari ini, kita tidak boleh larut juga di sana. Kalau kita larut di sana nanti menimbulkan bencana baru karena kita lupa menangani, memelihara infrastruktur yang ada di seluruh Indonesia," pungkasnya.