- Peluncuran IKJ 2025 pada 9 Februari 2026 menyoroti penurunan keselamatan jurnalis serta isu impunitas aktor negara.
- Swasensor menjadi ancaman laten karena tekanan tidak langsung, meski pemerintah menampik adanya intervensi isi berita.
- Usulan penandaan digital pada liputan memicu perdebatan karena berpotensi meningkatkan risiko pengawasan jurnalis.
Meski demikian, ia menilai arus informasi saat ini semakin terbuka karena banyaknya kanal distribusi berita.
Perdebatan Soal Teknologi Perlindungan Jurnalis
Dalam sesi diskusi yang sama, Divisi Humas Polri Joseph Ananta Pinora mengusulkan penggunaan timestamp, location stamp, dan identitas jurnalis pada foto maupun video liputan agar memudahkan perlindungan jurnalis di lapangan.
“Kalau ada ancaman fisik dan itu liputan live, kepolisian bisa langsung tahu lokasinya di mana dan bisa segera datang membantu,” ujarnya.
Namun, usulan tersebut menuai kritik dari Dosen dan Peneliti Universitas Multimedia Nusantara, Ignatius Haryanto, yang menilai penandaan lokasi justru berpotensi meningkatkan pengawasan terhadap jurnalis.
“Pak Yosep saya kira kalau time stamp semacam itu dilekatkan pada produk-produk jurnalistik bukankah itu menambah mudah untuk melakukan surveillance terhadap jurnalis dan justru menurut saya itu mungkin malah lebih membahayakan,” tegasnya.
Swasensor Dinilai Ancaman Paling Mengkhawatirkan
Ignatius menekankan bahwa ancaman utama terhadap kebebasan pers saat ini adalah meningkatnya kepatuhan media untuk membatasi dirinya sendiri.
“Swasensor itu buat saya itu bentuk yang paling hebat dari sebuah pemerintahan karena itu mengandaikan adanya kepatuhan dari para media untuk melakukan menutup diri sendirinya untuk kemudian membuat informasinya tidak sampai kepada kepada publik gitu ya,” ujarnya.
Baca Juga: Kebebasan Pers Memburuk, Skor IKJ 2025 Terendah Sepanjang Sejarah
Menurutnya, swasensor mencerminkan kepatuhan media untuk membatasi diri tanpa tekanan terbuka, sehingga informasi tidak lagi sampai kepada publik.
Kondisi tersebut, kata Ignatius, menciptakan situasi yang mengkhawatirkan karena “pikiran yang kemudian akhirnya langsung beku” dalam meliput isu-isu sensitif pemerintahan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- 6 Rekomendasi Sepeda 1 Jutaan Terbaru yang Cocok untuk Bapak-Bapak
- 5 Bedak Tabur Translucent Lokal yang Bikin Makeup Tampak Halus dan Tahan Lama
Pilihan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
Terkini
-
Sisi Lain Perlintasan Liar: Ladang Ekonomi Warga Bantaran, Ada yang Raup Rp500 Ribu Sehari
-
Donald Trump Ingin Venezuela Jadi Negara Bagian AS, Preisden Delcy Rodriguez Buka Suara
-
7 Fakta Penemuan 11 Bayi di Sleman, Berawal dari Kecurigaan Warga hingga Biaya Penitipan Rp 50 Ribu
-
Donald Trump Pertimbangkan Kembali Operasi Militer di Timur Tengah
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Dilaporkan ke Polisi Atas Dugaan Pemalsuan Gelar Akademis
-
6 Fakta Video Dua WNI Ngaku Dijadikan 'Budak' dan Layani 450 Pria di Arab Saudi
-
Petugas Damkar Masih Lakukan Pendinginan di Lokasi Kebakaran Pergudangan Miami Kalideres
-
Progres MRT Fase 2A Sudah Separuh Jalan, Pramono Targetkan Tersambung hingga Kota Tua pada 2029
-
Rupiah Anjlok ke Rp17.500, Puan Maharani Ingatkan Pemerintah: Jangan Sampai Indonesia Terpuruk!
-
Waktu Makin Mepet, Puan Buka Suara Soal Arah Pembahasan RUU Pemilu