- Peluncuran IKJ 2025 pada 9 Februari 2026 menyoroti penurunan keselamatan jurnalis serta isu impunitas aktor negara.
- Swasensor menjadi ancaman laten karena tekanan tidak langsung, meski pemerintah menampik adanya intervensi isi berita.
- Usulan penandaan digital pada liputan memicu perdebatan karena berpotensi meningkatkan risiko pengawasan jurnalis.
Meski demikian, ia menilai arus informasi saat ini semakin terbuka karena banyaknya kanal distribusi berita.
Perdebatan Soal Teknologi Perlindungan Jurnalis
Dalam sesi diskusi yang sama, Divisi Humas Polri Joseph Ananta Pinora mengusulkan penggunaan timestamp, location stamp, dan identitas jurnalis pada foto maupun video liputan agar memudahkan perlindungan jurnalis di lapangan.
“Kalau ada ancaman fisik dan itu liputan live, kepolisian bisa langsung tahu lokasinya di mana dan bisa segera datang membantu,” ujarnya.
Namun, usulan tersebut menuai kritik dari Dosen dan Peneliti Universitas Multimedia Nusantara, Ignatius Haryanto, yang menilai penandaan lokasi justru berpotensi meningkatkan pengawasan terhadap jurnalis.
“Pak Yosep saya kira kalau time stamp semacam itu dilekatkan pada produk-produk jurnalistik bukankah itu menambah mudah untuk melakukan surveillance terhadap jurnalis dan justru menurut saya itu mungkin malah lebih membahayakan,” tegasnya.
Swasensor Dinilai Ancaman Paling Mengkhawatirkan
Ignatius menekankan bahwa ancaman utama terhadap kebebasan pers saat ini adalah meningkatnya kepatuhan media untuk membatasi dirinya sendiri.
“Swasensor itu buat saya itu bentuk yang paling hebat dari sebuah pemerintahan karena itu mengandaikan adanya kepatuhan dari para media untuk melakukan menutup diri sendirinya untuk kemudian membuat informasinya tidak sampai kepada kepada publik gitu ya,” ujarnya.
Baca Juga: Kebebasan Pers Memburuk, Skor IKJ 2025 Terendah Sepanjang Sejarah
Menurutnya, swasensor mencerminkan kepatuhan media untuk membatasi diri tanpa tekanan terbuka, sehingga informasi tidak lagi sampai kepada publik.
Kondisi tersebut, kata Ignatius, menciptakan situasi yang mengkhawatirkan karena “pikiran yang kemudian akhirnya langsung beku” dalam meliput isu-isu sensitif pemerintahan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
Terkini
-
270 Ribu Warga Jakarta Dicoret dari PBI JKN, Ini Respons Gubernur Pramono
-
7 Fakta Pemerkosaan di Mesuji: Korban Selamat Usai Pura-Pura Pingsan
-
Jaksa Tuntut Mahasiswa UNY Terdakwa Pembakar Tenda Polda DIY saat Demo Agustus 2025 1 Tahun Penjara
-
Pramono Meradang Pelajar Siram Air Keras Acak di Cempaka Putih: Tindak Tegas, Tak Ada Kompromi!
-
Bareskrim Tahan Dirut dan Komisaris PT DSI Terkait Kasus Fraud Rp2,4 Triliun
-
Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa, KPK Panggil Eks Direktur PT Sigma Cipta Caraka
-
Klarifikasi Mekanisme Dana Hibah, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Khofifah 12 Februari
-
Geger SMA di Jaktim, Guru Diduga Lecehkan Banyak Siswi, Korban Lain Buka Suara
-
Bocah SD Tewas Tertabrak Kereta di Parung Panjang, Terlempar hingga 30 Meter Saat Pulang Sekolah
-
Diperikaa Kamis Lusa, Kubu Roy Suryo Cs Siapkan Mantan Wakapolri Oegroseno Jadi Ahli Meringankan