- Peluncuran IKJ 2025 pada 9 Februari 2026 menyoroti penurunan keselamatan jurnalis serta isu impunitas aktor negara.
- Swasensor menjadi ancaman laten karena tekanan tidak langsung, meski pemerintah menampik adanya intervensi isi berita.
- Usulan penandaan digital pada liputan memicu perdebatan karena berpotensi meningkatkan risiko pengawasan jurnalis.
Meski demikian, ia menilai arus informasi saat ini semakin terbuka karena banyaknya kanal distribusi berita.
Perdebatan Soal Teknologi Perlindungan Jurnalis
Dalam sesi diskusi yang sama, Divisi Humas Polri Joseph Ananta Pinora mengusulkan penggunaan timestamp, location stamp, dan identitas jurnalis pada foto maupun video liputan agar memudahkan perlindungan jurnalis di lapangan.
“Kalau ada ancaman fisik dan itu liputan live, kepolisian bisa langsung tahu lokasinya di mana dan bisa segera datang membantu,” ujarnya.
Namun, usulan tersebut menuai kritik dari Dosen dan Peneliti Universitas Multimedia Nusantara, Ignatius Haryanto, yang menilai penandaan lokasi justru berpotensi meningkatkan pengawasan terhadap jurnalis.
“Pak Yosep saya kira kalau time stamp semacam itu dilekatkan pada produk-produk jurnalistik bukankah itu menambah mudah untuk melakukan surveillance terhadap jurnalis dan justru menurut saya itu mungkin malah lebih membahayakan,” tegasnya.
Swasensor Dinilai Ancaman Paling Mengkhawatirkan
Ignatius menekankan bahwa ancaman utama terhadap kebebasan pers saat ini adalah meningkatnya kepatuhan media untuk membatasi dirinya sendiri.
“Swasensor itu buat saya itu bentuk yang paling hebat dari sebuah pemerintahan karena itu mengandaikan adanya kepatuhan dari para media untuk melakukan menutup diri sendirinya untuk kemudian membuat informasinya tidak sampai kepada kepada publik gitu ya,” ujarnya.
Baca Juga: Kebebasan Pers Memburuk, Skor IKJ 2025 Terendah Sepanjang Sejarah
Menurutnya, swasensor mencerminkan kepatuhan media untuk membatasi diri tanpa tekanan terbuka, sehingga informasi tidak lagi sampai kepada publik.
Kondisi tersebut, kata Ignatius, menciptakan situasi yang mengkhawatirkan karena “pikiran yang kemudian akhirnya langsung beku” dalam meliput isu-isu sensitif pemerintahan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Pantangan Feng Shui Rumah yang Sebaiknya Dihindari, dari Pintu hingga Kamar Mandi
- 3 HP Xiaomi RAM 8 GB Murah di Bawah Rp1 Juta, Ini Pilihannya
- 4 Rekomendasi Merk Rice Cooker yang Awet dan Bagus untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
- Feng Shui Rumah Menghadap Utara, Lakukan 4 Tips Ini agar Energi Seimbang dan Bawa Hoki
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Membongkar Dosa Besar Para Anak Rantau Lewat Lagu Sesi Potret
-
1.400 Pekerja Sumsel Kena PHK, Mayoritas Tanpa Perselisihan, Ada Apa?
-
Bareng Baba Lili Tata, Kenalkan Gaya Hidup Aktif pada Anak Sambil Eksplorasi Jakarta
-
Period Poverty dalam Ketimpangan Kelas: Menggugat Hak Dasar Tubuh Perempuan
-
Derita Pekerja asal Jambi, Cacat Permanen Akibat Kecelakaan Kerja di Kampar
-
Gus Alex Didakwa Terima USD 5,2 Juta di Korupsi Kuota Haji
-
17 Caption 17 Agustus Singkat Aesthetic untuk Instagram
-
Pemulihan Ekosistem Palsu Mengintai di Balik Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
-
Viral Karena TikTok, Menkes Ungkap Manfaat Luar Biasa Umbi Kimpul untuk Kesehatan
-
Pemerintah Tantang Pembiayaan UMKM Tembus Rp2.000 Triliun