News / Nasional
Rabu, 18 Februari 2026 | 15:36 WIB
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. (tangkap layar/ist)
Baca 10 detik
  • Wakil Ketua DPR RI menolak usulan Mentan agar bantuan diaspora Aceh berupa minyak dan gula di Malaysia diuangkan.
  • Mentan khawatir barang bantuan sensitif ganggu stabilitas pasar domestik karena Indonesia merupakan eksportir komoditas tersebut.
  • Rapat koordinasi di Senayan pada 18 Februari 2026 membahas percepatan distribusi bantuan kemanusiaan ini.

Politisi Partai Gerindra ini menilai usulan Mentan tidak praktis dan justru akan memperlambat penyaluran bantuan kepada warga Aceh yang tengah menderita akibat bencana.

Dasco menekankan, barang-barang tersebut saat ini sudah berada di Port Klang, Malaysia, dan siap dikirimkan ke Indonesia.

Mengubah bantuan barang menjadi uang dianggap akan menimbulkan kerumitan administratif baru yang tidak perlu.

"Pengiriman ini hanya sekali. Sumbangan warga Aceh yang ada di Malaysia. Saya kira, Mentan tak akan berkeberatan karena jumlahnya juga tak banyak. Begitu ya pak?" kata Dasco.

Dasco mengingatkan bahwa secara logistik, proses pengembalian barang yang sudah dibeli untuk kemudian diuangkan kembali adalah hal yang sangat merepotkan.

"Barangnya sudah keburu dibeli. Barangnya sudah tinggal mau dikirim. Kasih dispensasi saja. Kalau diuangkan lagi, ya repot," kata Dasco.

Isu Pengawasan dan Distribusi di Lapangan

Selain masalah bentuk bantuan, Mentan Amran Sulaiman juga menyoroti aspek pengawasan. Ia mengkhawatirkan jika bantuan fisik tersebut masuk tanpa kontrol yang ketat, ada potensi barang-barang sumbangan tersebut disalahgunakan atau bahkan diperjualbelikan oleh oknum tidak bertanggung jawab, alih-alih sampai ke tangan pengungsi.

Menurut Amran, jika memang bantuan fisik harus tetap masuk, maka pemerintah harus memastikan rantai distribusinya aman.

Baca Juga: Jembatan Darurat Penghubung Warga Terisolasi di Nagari Salareh Aia

"Namun, kalau harus masuk, pengasawan harus ketat," kata Amran.

Dasco pun mengamini perlunya pengawasan, namun tetap bersikukuh agar barang tersebut segera direalisasikan masuk ke Indonesia.

Mengingat waktu yang mendesak, Dasco meminta adanya koordinasi lintas kementerian untuk memberikan dispensasi khusus bagi bantuan kemanusiaan ini.

Mendorong Koordinasi Lintas Kementerian Menjelang Ramadan

Dalam arahannya, Dasco meminta bantuan tersebut segera diproses dengan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, hingga Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Baginya, urgensi bantuan ini bukan sekadar soal angka, melainkan soal kemanusiaan dan momentum menyambut bulan suci Ramadan serta Hari Raya Idul Fitri.

Load More