"Instrumen ini memperkuat fungsi pengendalian dan pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy), sekaligus meningkatkan akuntabilitas vertikal kepada pimpinan daerah," terangnya.
Penyederhanaan layanan melalui platform "Kantorku" dan "WargaKu" juga menjadi bagian dari transformasi birokrasi. Platform tersebut dirancang untuk meningkatkan efektivitas layanan internal pemerintahan maupun layanan kepada masyarakat. "Transformasi ini mempercepat respons birokrasi, mengurangi fragmentasi prosedur, serta memperkuat orientasi pelayanan publik," ujarnya.
Wali Kota Eri menekankan bahwa tujuan akhir dari SAKIP adalah kesejahteraan rakyat. Melalui sistem evaluasi berbasis data by name by address, Pemkot Surabaya memastikan intervensi sosial dilakukan secara akurat.
"Dengan pendekatan ini, kebijakan tidak lagi bersifat agregatif semata, tetapi mampu mengidentifikasi individu dan keluarga yang benar-benar membutuhkan intervensi. Akibatnya, bantuan sosial dan program pemberdayaan menjadi semakin terarah, presisi, dan berdampak langsung," paparnya.
Ke depan, ia menekankan tantangan utama adalah menjaga budaya monitoring serta memperkuat manajemen pengetahuan (knowledge management). Untuk itu, ia mendorong setiap inovasi di perangkat daerah (PD) untuk didokumentasikan secara sistematis agar dapat direplikasi oleh PD lainnya.
"Pendokumentasian inovasi perangkat daerah harus dilakukan secara tertib dan sistematis agar praktik baik tidak berhenti pada unit tertentu, melainkan dapat direplikasi dan dikembangkan oleh seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Surabaya," katanya.
Wali Kota Eri menegaskan bahwa visi Surabaya adalah menjadi kota dunia dengan standar internasional. Baginya, capaian SAKIP "AA" menjadi pijakan untuk mengadopsi tata kelola global demi mewujudkan Surabaya yang berdaya saing dan berorientasi pada kesejahteraan warga.
"Dengan demikian, akuntabilitas kinerja tidak hanya memenuhi standar administratif nasional, tetapi juga bergerak menuju standar tata kelola kota berkelas dunia," pungkasnya. (ADV)
Baca Juga: Tito Karnavian Tinjau MPP Denpasar, Pastikan Pembebasan BPHTB dan PBG Berjalan Efektif
Berita Terkait
-
KPK Dalami Kaitan Rangkap Jabatan Mulyono dengan Modus Korupsi Restitusi Pajak
-
Unik dan Edukatif, Relawan Berkostum Warokan Bagikan MBG di Sekolah
-
Negara Nyaris Tekor Rp60 Miliar, KPK Bongkar Skandal 'Main Mata' Petugas Pajak Jakut
-
Mewah, SPPG Nganjuk Hadirkan MBG dengan Menu Kuliner Nusantara
-
Dirut BSI Komitmen Terus Tingkatkan Pelayanan Nasabah di Tahun 2026
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
Terkini
-
KPK Doakan Gus Yaqut Cepat Sembuh agar Proses Hukum Kasus Korupsi Haji Segera Rampung
-
Momen Akrab Gibran, Puan, Muzani, dan Sultan di Parlemen, Ternyata Bahas Soal Ini
-
Kemasan Rokok Seragam Berisiko Tabrak UU Merek, Wamenkum: Jangan Over Regulation!
-
Sebut Polri Paling Korup, Burhanuddin Muhtadi Bongkar Kelemahan Survei IndexMundi
-
Jalan Cinta Amblas Nyaris 90 Derajat, DKI Bongkar Pemicunya: Tanggul Kali Sunter Retak!
-
Isi Amplop Menhut Raja Juli Masih Misteri, KPK Duga Suap Hutan Kuansing Pakai Dolar Singapura
-
Jokowi Mau Jadikan Jateng 'Kandang Gajah', Gerindra: Bagus, Kompetisi Politik Makin Sehat!
-
Bupati Kuansing Diduga Kumpulkan Duit dari 914 Anggota KUD untuk Suap Pelepasan Hutan
-
Aksi Bersih-bersih atau Cari Aman, Kenapa Menhut Raja Juli Baru Lapor Amplop Usai OTT KPK?
-
Eks Pimpinan KPK Sebut Menhut Raja Juli Akal-akali Balikin Amplop: Tetap Suap, Bisa Jadi Tersangka