- Menteri HAM Natalius Pigai di Jakarta (20/2/2026) menyatakan kritik penghentian program prioritas adalah penentangan terhadap HAM.
- Program Makan Bergizi Gratis dinilai esensial sebagai instrumen negara memenuhi hak dasar warga negara dan rakyat kecil.
- Pigai membolehkan kritik kebijakan, namun menegaskan kritik tidak boleh bertujuan menghilangkan program kerakyatan yang fundamental.
“Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang HAM,” katanya.
Lebih lanjut, Natalius Pigai membawa pesan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai filosofi kekuasaan dalam pemerintahan saat ini.
Ia menjelaskan bahwa orientasi kekuasaan saat ini telah bergeser untuk sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat kecil, yang diwujudkan melalui berbagai program prioritas nasional.
“Selama ini sudah 80 tahun, sering kali takhta dikaitkan dengan orang berkuasa, orang-orang elite. Harta dikaitkan dengan orang-orang elite. Hari ini, Prabowo menentukan takhta untuk rakyat dan harta untuk rakyat,” ucapnya.
Terkait dengan dinamika demokrasi dan kebebasan berpendapat, Menteri HAM menyatakan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah hal yang wajar dan diperbolehkan.
Ia memandang kritik sebagai bagian dari upaya perbaikan kinerja pemerintah dalam melayani publik. Meski demikian, ia memberikan batasan tegas bahwa kritik tidak seharusnya bertujuan untuk menghapus program yang dirancang untuk kepentingan rakyat banyak.
“Saya memberi kesempatan kepada orang boleh memberi kritikan, tetapi tidak boleh mau meniadakan, menghilangkan program yang baik ini,” ujarnya.
Pigai menekankan bahwa kementeriannya akan terus mengawal agar hak-hak masyarakat melalui program-program sosial ini tetap berjalan tanpa hambatan dari pihak-pihak yang tidak setuju.
Baginya, pemenuhan gizi dan kesehatan adalah bagian fundamental dari hak asasi yang tidak boleh ditawar-tawar lagi dalam agenda pembangunan nasional.
Baca Juga: Guru Honorer Gugat MK, DPR: Sampai Hari Ini Belum Terbukti MBG Pakai Anggaran Pendidikan
Berita Terkait
-
Guru Honorer Gugat MK, DPR: Sampai Hari Ini Belum Terbukti MBG Pakai Anggaran Pendidikan
-
Klarifikasi Kemenag: Tidak Ada Kebijakan Zakat untuk Makan Bergizi Gratis
-
Takut Bernasib Sama dengan Sri Mulyani, Purbaya Langsung Buru-buru Klarifikasi soal Guru Honorer
-
Kemenkeu Klarifikasi Pernyataan Purbaya soal Gugatan Guru Honorer untuk Anggaran MBG UU APBN 2026
-
Mendikdasmen Pastikan Anggaran Pendidikan Naik, Bantah MBG Pangkas Dana Sekolah
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
Pilihan
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
-
Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan
-
Kebakaran di Gedung Satreskrim Polres Jakarta Barat, 13 Mobil Damkar Dikerahkan
-
90 Menit yang Menentukan! Trump Tak Jadi Pakai Senjata Nuklir ke Iran karena Ditekan?
-
Donald Trump Umumkan Gencatan Senjata Perang Iran Selama Dua Pekan
Terkini
-
Wamen PPPA Soroti Lingkaran Setan Kemiskinan Akibat 'Banyak Anak Banyak Rezeki'
-
Indonesia Sambut Baik Gencatan Senjata Iran dan AS
-
Isu Perombakan Kabinet, Sekjen Partai Golkar Berharap Tidak Ada Kadernya yang Terkena Reshuffle
-
Prabowo Targetkan 3 Tahun Lagi Indonesia Bebas Sampah: Kita Punya Teknologi Buatan Sendiri
-
Lakukan Evaluasi Imbas 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Pemerintah Bakal Tarik Pasukan Perdamaian?
-
Mahasiswa Desak MK Kabulkan Uji Materi UU TNI Terkait Tragedi Andrie Yunus
-
Polemik Kasus Chromebook dan Ancaman Trial by The Press di Era Digital
-
Buronan Interpol dan Bos Mafia Asal Inggris Akhirnya Dideportasi Imigrasi Ngurah Rai
-
Istana Belum Terima Hasil Investigasi PBB Penyebab 3 TNI Gugur di Lebanon
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Klaim Tak Tahu Soal Pembakaran Rumah Saksi dalam Kasus Suap Ijon Proyek