- Dosen UI dan Guru Besar Hukum UI mengkritik keterlibatan Indonesia di Board of Peace (BOP) sebagai pengabaian politik bebas aktif bangsa.
- Argumen bahwa BOP adalah satu-satunya jalan damai Palestina dianggap keliru karena AS memveto upaya gencatan senjata PBB.
- Heru Susetyo menyoroti pertemuan BOP di Washington D.C. mengindikasikan subordinasi diplomasi Indonesia terhadap kepentingan Amerika Serikat.
Suara.com - Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) dinilai sebagai langkah yang tidak hanya mengabaikan prinsip politik luar negeri bebas aktif, tetapi juga merupakan sebuah pengkhianatan terhadap cita-cita para pendiri bangsa, termasuk Bung Karno dan Bung Hatta.
Pandangan tajam ini disampaikan oleh Dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) Shofwan Al Banna Choiruzzad dan Guru Besar Fakultas Hukum UI Heru Susetyo Nuswanto dalam diskusi bertajuk "Board of Peace dan Keikutsertaan Indonesia: Antara Norma, Kekuasaan, dan Alternatif Tata Kelola Perdamaian" yang digelar gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS), Sabtu (21/2/2026).
Shofwan Al Banna Choiruzzad, yang akrab disapa Sofan, secara tegas menyatakan bahwa argumen "tidak ada alternatif lain" atau there is no alternative untuk bergabung dengan BOP adalah sebuah kekeliruan besar.
Menurutnya, klaim bahwa BOP adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian Palestina adalah narasi yang sengaja diciptakan untuk menutupi peran Amerika Serikat sebagai biang kegagalan berbagai upaya damai sebelumnya.
"Sejak 2023, berbagai upaya gencatan senjata di Dewan Keamanan PBB selalu gagal. Kenapa? Hampir semuanya diveto oleh Amerika Serikat," ujar Sofan.
"Jadi, yang membuat sistem PBB gagal itu siapa? Amerika Serikat. Mereka memberikan perlindungan diplomatik dan dukungan militer terhadap genosida yang dilakukan Israel."
Ia menganggap tidak logis jika Indonesia berharap perdamaian datang dari pihak yang selama ini justru menjadi pelindung dan pemodal genosida.
"Kita berharap pintunya dibuka oleh orang yang menutup pintu-pintu yang lain. Ini terlalu lugu," sindirnya.
Sofan juga menyoroti bahwa BOP adalah institusi yang dibangun dengan sentralisasi kekuasaan pada Donald Trump, menjadikannya sebuah anomali dalam tatanan internasional. Negara-negara yang bergabung, menurutnya, adalah mereka yang memiliki ketergantungan pada AS, yang ia sebut dengan istilah favorit Presiden Prabowo Subianto, "antek-antek asing."
Baca Juga: Momen Donald Trump Berkali-kali Puji Prabowo di Pertemuan Board of Peace
Lebih jauh, Sofan membandingkan keikutsertaan di BOP dengan perjanjian tarif antara Indonesia dan AS yang dinilainya sangat merugikan.
Dalam perjanjian tersebut, Indonesia dipaksa membeli berbagai produk AS dan menyerahkan kedaulatannya dalam menentukan kebijakan ekonomi. Ironisnya, sehari setelah perjanjian itu, Mahkamah Agung AS menyatakan tarif yang diumumkan Trump ilegal.
"Kita sudah menyerahkan leher, terjebak dalam perjanjian yang merugikan, sementara negara lain yang tidak tunduk malah bisa mendapat tarif lebih rendah," jelasnya.
"Jangan sampai di BOP kejadiannya sama. Jangan sampai kita melompat ke kapal yang tenggelam."
Menurutnya, bergabung dengan BOP sama saja dengan kembali ke era kolonialisme, di mana nasib sebuah bangsa ditentukan oleh kekuatan besar tanpa mendengarkan suara rakyatnya.
"Ini pengkhianatan terhadap Bung Karno, Bung Hatta, dan semua founding leaders. Fotonya saja kelihatan seperti Soekarno, tapi perilakunya Danurejo," sindirnya.
Berita Terkait
-
Vatikan Tolak Board of Peace Trump, Paus Pertama AS Soroti Konflik Moral
-
Dino Patti Djalal Ingatkan Pemerintah Realistis di BoP, Soroti Risiko Stagnan
-
Momen Donald Trump Berkali-kali Puji Prabowo di Pertemuan Board of Peace
-
Usai Hadiri Board of Pearce, Prabowo Bicara Kehidupan Rakyat Gaza dan Kewaspadaan
Terpopuler
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- 3 Sampo yang Mengandung Niacinamide untuk Atasi Rambut Rontok dan Ketombe
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 4 Bedak Padat Wardah yang Tahan 12 Jam, Coverage Tinggi dan Nyaman Dipakai Seharian
Pilihan
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
Terkini
-
Jemaat Dibubarkan Saat Ibadah, Bantul Telusuri Legalitas Gedung Sewa Gereja Misi Sejahtera
-
Cuma Jeda 24 Menit! Dua KRL Rangkasbitung Diteror Pelemparan Batu, Pelaku Masih Misterius
-
Guru dan Kaposyandu Kini Jadi 'Mata-mata' BGN, Pantau Langsung Kualitas MBG
-
Daftar Tersangka Kasus Bea Cukai: Dari Pejabat Elite hingga Bos Korporasi
-
Respons Janji Prabowo, DPR Minta Hapus Klasterisasi Guru dan Jadikan Semua PNS!
-
Pleidoi Menohok Noel: Bela Buruh Diperas, Malah Dituduh Memeras
-
Riset: 80 Persen Warga Pesisir Alami Penurunan Pendapatan Akibat Krisis Iklim
-
Muncul di Mabes Polri, Waka BGN Sony Sanjaya Jawab Isu Panas Kena OTT
-
Menyesal Pernah Jadi Wamenaker, Noel Ebenezer: Pedih Sekali Saya Dapat Jabatan Ini
-
Penasihat Hukum Klaim Noel Ebenezer Ada di Waktu dan Tempat yang Salah dalam Kasus K3