Aset PT MASI Rp 14,5 Triliun Dibekukan, Korban Ilegal Akses Desak Kepastian Uang Kembali

Suara.com - Para korban dugaan ilegal akses akun PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia mendesak kepastian pengembalian dana setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan aset perusahaan senilai Rp 14,5 triliun.

Mereka berharap langkah hukum regulator menjadi pintu masuk pemulihan kerugian yang selama ini belum terselesaikan.

Pengacara korban, Krisna Murti, menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang kini berjalan.

“Kami menghormati proses hukum yang berjalan. Kami dukung penyidik bekerja, kita menyakini mereka bekerja secara profesional,” kata Krisna kepada wartawan, Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, yang paling dibutuhkan para korban saat ini adalah kepastian hukum sekaligus kejelasan nasib dana mereka. Ia menyebut kerugian salah satu kliennya mencapai Rp 71 miliar, belum termasuk korban lain.

“Korban ini butuh kepastian. Mereka mengalami kerugian besar sampai 71 miliar belum korban-korban yang lain. Harus ada kepastian bagaimana uang mereka bisa kembali,” ujarnya.

Krisna menegaskan proses hukum yang berjalan tidak boleh mengabaikan pemulihan kerugian nasabah.

“Harus ada solusi dari Mirae untuk pemulihan kerugian para nasabahnya. Jangan sampai korban sudah kehilangan uangnya sekarang harus merugi hal lainnya,” tegasnya.

Langkah pembekuan aset dan penggeledahan kantor Mirae Asset Sekuritas di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, dilakukan OJK bersama Bareskrim Polri pada Rabu (4/3/2026) dalam rangka penyidikan dugaan pelanggaran pasar modal.

Baca Juga: Kantornya Digeledah, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Hormati Proses Hukum

Pantauan Suara.com di lokasi, belasan penyidik OJK terlihat membawa sejumlah boks berisi barang bukti dari dalam kantor sekuritas tersebut.

"Sebagian besar dokumen dan USB," ungkap Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona usai penggeledahan.

Daniel mengatakan, upaya penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan manipulasi penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO).

Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan transaksi semu saham yang melibatkan kantor sekuritas tersebut.

Dugaan tindak pidana ini terjadi dalam kurun waktu 2020 hingga 2022. Penyidikan mencakup dugaan manipulasi informasi atau fakta material yang melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

“Terkait melakukan perdagangan semu dan perdagangan orang. Ini dalam pasar modal tidak boleh,” jelas Daniel.