Pernyataan Bahlil Picu Panic Buying, Legislator PKB Desak Pertamina Jelaskan Soal Cadangan BBM

Suara.com - Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional yang disebut hanya cukup untuk 21 hari memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

Dampaknya, antrean panjang kendaraan dilaporkan mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di berbagai daerah akibat kekhawatiran kelangkaan.

Merespons situasi tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mendesak PT Pertamina (Persero) segera turun tangan memberikan klarifikasi resmi guna meredam kepanikan masyarakat (panic buying).

Menurut politisi yang akrab disapa Gus Rivqy ini, pernyataan Menteri ESDM di tengah situasi geopolitik global—termasuk konflik Iran-Israel dan gangguan di Selat Hormuz—telah ditangkap secara berbeda oleh publik.

“Imbas dari pernyataan ini, di beberapa daerah justru menimbulkan kepanikan berlebih di masyarakat. Banyak SPBU mengalami antrean panjang dan masyarakat saling berebut BBM,” ujar Gus Rivqy kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa angka "20 hari" yang disampaikan pemerintah memiliki konteks teknis terkait kemampuan operasional dan fasilitas penyimpanan, sehingga tidak seharusnya diartikan bahwa stok akan benar-benar habis dalam waktu dekat.

“Sepemahaman saya, kapasitas pencadangan kita memang sangat bergantung pada kemampuan dana dan fasilitas untuk menyimpan. Jadi pernyataan tersebut tidak bisa dimaknai secara sederhana seolah cadangan BBM kita akan habis dalam waktu tertentu,” jelasnya.

Sebagai mitra kerja Pertamina, Komisi VI DPR RI menilai sangat krusial bagi perusahaan pelat merah tersebut untuk melakukan komunikasi publik yang efektif.

Ia menekankan bahwa Pertamina sebagai operator distribusi harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa pasokan tetap terjaga meski tantangan global meningkat.

Baca Juga: Bahlil Punya Tugas Baru, Pimpin Satgas Transisi Energi: Kejar Target 120 Juta Motor Listrik

Selain ituRivqy memperingatkan bahwa komunikasi yang buruk dapat memicu dampak sosial yang lebih luas jika tidak segera ditangani.

“Saya berharap Pertamina juga ikut memberi penjelasan kepada masyarakat agar kepanikan ini tidak berkembang dan tidak menimbulkan konflik horizontal yang justru merugikan masyarakat luas,” pungkasnya.