-
Jepang pertimbangkan kirim pasukan penyapu ranjau ke Selat Hormuz pasca gencatan senjata tercapai.
-
Menlu Motegi menegaskan teknologi militer Jepang sangat mumpuni untuk membantu pembersihan wilayah perairan.
-
Satu warga Jepang di Iran telah dibebaskan dan pemerintah upayakan pembebasan jurnalis NHK.
Suara.com - Pemerintah Jepang mulai membuka suara mengenai kemungkinan keterlibatan militer mereka di wilayah Timur Tengah.
Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi memberikan pernyataan penting mengenai situasi di Selat Hormuz.
Langkah ini diambil menyusul ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan juga pihak Iran.
Jepang melihat adanya peluang pengiriman Pasukan Bela Diri atau SDF ke area konflik tersebut.
Namun pengiriman personel militer ini hanya akan dilakukan jika kesepakatan damai sudah resmi disepakati.
"Teknologi penyapuan ranjau Jepang berada di tingkat teratas di dunia," kata Motegi dalam sebuah program televisi.
Pernyataan ini menegaskan bahwa Tokyo memiliki kapabilitas teknis yang sangat mumpuni untuk membantu dunia.
Jepang merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan jalur pelayaran internasional tetap aman digunakan.
Ranjau laut yang tersebar akibat perang menjadi fokus utama yang ingin diatasi oleh pemerintah.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Bisa Tembus 120 Dolar AS per Barel Sepanjang 2026, Naik 2 Kali Lipat
Keberadaan benda berbahaya tersebut sangat mengganggu arus logistik di perairan strategis yang sangat vital.
"Katakanlah (pihak-pihak telah mencapai) gencatan senjata, dan jika ranjau menjadi penghalang, kita mungkin perlu mempertimbangkannya," tambahnya.
Konteks pembicaraan ini merujuk langsung pada potensi operasional SDF di wilayah perairan internasional tersebut.
Motegi sebelumnya mendampingi Perdana Menteri Sanae Takaichi saat melakukan pertemuan tingkat tinggi di Washington.
Pertemuan dengan pihak Amerika Serikat tersebut membahas banyak hal mengenai batasan hukum militer Jepang.
Presiden Donald Trump dikabarkan memahami posisi Jepang yang terikat oleh aturan konstitusi yang cukup ketat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Jangan Bikin Iran Ngamuk, Teluk Persia Terancam Jadi Neraka Baru
-
Perubahan Iklim Gerus Ruang Hidup Ternak, Bisakah Pola Makan Vegan Jadi Jawaban?
-
Teror di London! 4 Ambulans Yahudi Dibakar di Depan Sinagoga, Diduga Aksi Anti Semit
-
Hindari Macet JogjaSolo, Ratusan Pemudik Pilih Jalur Sawah di Purwomartani Menuju Tol
-
DPR Soroti Rencana WFH ASN: Desain Kebijakan Harus Matang, Jangan Ganggu Layanan Publik
-
Kata-kata Terakhir Menara Pengawas Sebelum Pesawat Air Canada Tabrak Truk: 2 Pilot Tewas
-
Status Tahanan Rumah Gus Yaqut Terungkap dari Istri Noel, Transparansi KPK Disorot
-
Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah, Ahmad Sahroni Ingatkan KPK: Jangan Sampai Kabur dan Cederai Institusi
-
Kebakaran Rumah Kontrakan di Sunter Agung Jakarta Utara, Satu Keluarga Diselamatkan
-
Kronologis Pesawat Air Canada Tabrak Kendaraan saat Mendarat di Bandara LaGuardia