-
Iran mengancam akan menghancurkan fasilitas desalinasi Amerika Serikat dan Israel sebagai bentuk balasan.
-
Timur Tengah terancam krisis air parah karena sangat bergantung pada teknologi pengolahan air.
-
Kerusakan pabrik desalinasi berisiko memicu eksodus massal penduduk dan kelumpuhan ekonomi total.
Suara.com - Perang yang melibatkan kekuatan besar di Timur Tengah kini memasuki fase baru yang mengancam keberlangsungan hidup warga sipil. Salah satunya soal ketersediaan air tawar di kawasan itu.
Ketegangan meningkat drastis setelah pihak Teheran Iran mengeluarkan peringatan keras terkait keamanan infrastruktur vital di wilayah tersebut.
Militer Iran menyatakan kesiapannya untuk melakukan serangan balasan yang masif jika aset energi nasional mereka terus diganggu.
Langkah ini diambil menyusul klaim kerusakan pada instalasi air dan energi Iran akibat serangan dari lawan mereka.
Ancaman ini menjadi sinyal bahaya bagi stabilitas pasokan air bersih bagi jutaan penduduk di semenanjung Arab.
Khatam Al-Anbiya selaku komando operasional militer Iran telah mempertegas posisi mereka dalam menghadapi tekanan dari blok Barat.
"Menindaklanjuti peringatan sebelumnya, jika infrastruktur bahan bakar dan energi Iran dilanggar oleh musuh, semua infrastruktur energi, teknologi informasi, dan desalinasi milik AS dan rezim (Israel) di kawasan itu akan menjadi sasaran," kata komando operasional militer Iran, Khatam Al-Anbiya, dikutip dari The Daily Star.
Pernyataan militer tersebut merupakan respons langsung terhadap gertakan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Trump sebelumnya telah bersumpah akan meratakan pembangkit listrik di wilayah Iran jika akses Selat Hormuz tetap ditutup.
Baca Juga: Iran Ajak Negara Arab Bersatu Bentuk Pakta Pertahanan Berbasis Al Quran
Eskalasi ini bermula dari tenggat waktu 48 jam yang diberikan Trump agar jalur pelayaran vital di Teluk segera dibuka.
Riwayat serangan terhadap fasilitas umum sebenarnya sudah mulai tercatat dalam beberapa pekan terakhir di wilayah konflik.
Pihak Kementerian Dalam Negeri Bahrain sempat melaporkan adanya aktivitas pesawat tak berawak yang menyasar pabrik pengolahan air.
Kejadian pada 8 Maret tersebut memicu tuduhan bahwa Teheran mulai menyasar infrastruktur sipil tanpa mempertimbangkan dampak kemanusiaan.
Meski demikian, otoritas komunikasi Bahrain mengonfirmasi bahwa operasional distribusi air tetap berjalan normal tanpa gangguan signifikan.
Tuduhan ini berkembang menjadi saling lempar tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat dalam peperangan di kawasan tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
Pilihan
-
Kronologi Kecelakaan Bus vs Minibus di Pekanbaru, Tewaskan Bocah Perempuan
-
Diduga Kurang Berhati-hati, Minibus Nyemplung di Bundaran HI Usai Tabrak Pembatas Jalan
-
Usai Lebaran, Para Bos Anak Usaha Astra Kompak Mundur
-
Kronologi Pemudik Terjebak di Jalan Sawah Sleman Akibat Google Maps, Antrean Panjang Tak Terhindar
-
Puncak Arus Balik dari Jogja Pertama Terlewati, Gelombang Kedua Diprediksi Akhir Pekan
Terkini
-
Jelang Masuk Sekolah Usai Lebaran, KPAI Soroti Risiko Kelelahan hingga Tekanan Mental Anak
-
Analisis: Waktunya Pakai Energi Terbarukan saat Krisis BBM karena Perang Iran
-
Diperiksa Penyidik Usai Kembali ke Rutan KPK, Yaqut: Mohon Maaf Lahir Batin
-
Diduga Kurang Berhati-hati, Minibus Nyemplung di Bundaran HI Usai Tabrak Pembatas Jalan
-
Gubernur DKI Tunggu Keputusan Pusat soal WFH ASN untuk Efisiensi BBM
-
Australia Lumpuh, SPBU Kehabisan BBM Imbas Perang Iran
-
KPK Panggil Ulang Gus Yaqut Hari Ini, Ada Apa Setelah Status Penahanan Kembali ke Rutan?
-
Iran Ajak Negara Arab Bersatu Bentuk Pakta Pertahanan Berbasis Al Quran
-
Noel Mau Ikutan Yaqut untuk Ajukan Pengalihan Penahanan, KPK: Kewenangan Hakim
-
Pramono Anung Tegaskan Kebijakan WFA bagi ASN DKI Berlaku hingga 27 Maret