Harga BBM Filipina Melambung Tinggi Akibat Perang Iran, Sopir Jeepney Terancam Kelaparan

Suara.com - Ibu kota Filipina kini tengah menghadapi gelombang protes besar dari ratusan pekerja sektor transportasi.

Aksi mogok massal ini pecah di Manila pada Kamis (26/3/2026) sebagai bentuk kemarahan atas harga minyak.

Kondisi ekonomi di negara tetangga tersebut kian terhimpit sejak pecahnya konflik di wilayah Iran.

Tercatat bahwa harga bensin dan solar melonjak hingga lebih dari dua kali lipat sejak akhir Februari.

Seorang sopir senior di Manila mengungkapkan betapa sulitnya bertahan hidup di tengah situasi yang kian mencekam.

Ia mengaku kesulitan memberi makan lima anaknya karena bantuan dari pemerintah belum juga ia terima.

Di tengah aksi protes yang memanas, sebuah kapal pengangkut minyak mentah dari Rusia justru baru tiba.

Kapal tersebut membawa muatan sebanyak 700.000 barel minyak guna mencoba menstabilkan pasokan energi di dalam negeri.

Presiden Ferdinand Marcos terus berupaya mencari alternatif sumber energi baru demi mengurangi ketergantungan impor luar negeri.

Baca Juga: Ekonom Ungkap Harga BBM Pertalite dan Solar Setelah Minyak Dunia Melonjak

Selama ini, sebanyak 98 persen kebutuhan energi Filipina sangat bergantung pada jalur Selat Hormuz yang rawan.

Koalisi transportasi yang menggerakkan aksi ini membawa sejumlah poin tuntutan yang sangat krusial bagi mereka.

Mereka meminta pemerintah segera menghapus pajak bahan bakar dan melakukan intervensi terhadap harga minyak di pasar.

Selain itu, para pengunjuk rasa menuntut penghentian deregulasi serta pemberlakuan kontrol ketat dari pihak negara.

Kenaikan tarif transportasi serta upah yang lebih layak juga menjadi agenda utama dalam demonstrasi tersebut.

Massa yang berkumpul sejak Kamis pagi terlihat membawa berbagai poster protes di beberapa titik ibu kota.

Sebagian besar peserta aksi adalah pengemudi jeepney, kendaraan ikonik Filipina yang dikenal dengan tarif yang sangat terjangkau.

Tak hanya itu, pengemudi ojek konvensional dan ojek online pun turut menyatakan dukungannya dalam aksi mogok ini.

Keluhan utama para pengemudi adalah janji bantuan sebesar 5.000 peso atau setara Rp 1,4 juta yang tak kunjung cair.

Dana yang dijanjikan Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan itu belum menyentuh tangan para pekerja yang membutuhkan.

"Kemarin saya mengantre lebih dari lima jam untuk mendapatkan bantuan tunai dari pemerintah, tetapi nama saya tidak ada di sana," kata Guillermo Japole (62).

Guillermo menambahkan kekecewaannya karena keluarganya kini tidak memiliki penghasilan sama sekali untuk makan sehari-hari.

"Tidak menerima bantuan tunai, tidak ada penghasilan, tidak ada makanan untuk keluarganya," tambahnya.

Bahkan ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa keluarganya akan segera diusir dari rumah sewaan mereka dalam waktu dekat.

Beberapa rekannya sesama sopir jeepney bahkan mulai mempertimbangkan untuk pulang ke desa dan mencari profesi lain.

Kondisi ekonomi yang sulit membuat mereka merasa tidak memiliki masa depan lagi di sektor transportasi kota.

"Rasanya seperti kami dicekik. Ini benar-benar sulit. Kami tidak tahu dari mana kami bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami," kata Ronnie Rillosa (58) yang telah menjadi pengemudi jeepney selama 30 tahun.

Ronnie menegaskan bahwa penurunan harga kebutuhan pokok jauh lebih penting daripada sekadar pemberian bantuan tunai sesaat.

"Kami tidak membutuhkan bantuan tunai jika pemerintah mau menurunkan harga bahan bakar, makanan, listrik, dan air," lanjutnya.

Sebelum aksi ini meluas, pemerintah sebenarnya telah menetapkan status darurat energi nasional secara resmi pada Selasa kemarin.

Keputusan ini diambil setelah kementerian terkait berencana meningkatkan produksi listrik berbasis batu bara untuk menahan tarif listrik.

"Keadaan darurat energi nasional dengan ini diumumkan mengingat konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, serta bahaya yang ditimbulkannya terhadap ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara," demikian bunyi perintah eksekutif yang dirilis Selasa malam.

Pemerintah Filipina kini berada dalam tekanan besar untuk menyeimbangkan stabilitas energi dan kesejahteraan rakyat kecil.

Kebijakan darurat ini diharapkan mampu meredam gejolak harga yang terus menghimpit ekonomi warga di lapisan bawah.

Namun bagi para sopir di jalanan Manila, solusi nyata dan penurunan harga adalah hal yang paling mereka nantikan.

Kini publik menanti langkah konkret selanjutnya dari Presiden Marcos dalam mengatasi krisis energi yang kian meluas ini.