Sebut Ada Hambatan Politis, Kuasa Hukum Andrie Yunus Desak Pembentukan Tim Pencari Fakta Independen

Suara.com - Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) selaku kuasa hukum Andrie Yunus mendesak kepolisian untuk mengubah pasal penyidikan dalam kasus penyiraman air keras yang menimpa klien mereka.

Mereka secara resmi telah bersurat kepada penyidik agar menerapkan Pasal 459 juncto Pasal 17 juncto Pasal 20 KUHP terkait percobaan pembunuhan berencana dengan penyertaan, guna menyasar aktor intelektual di balik serangan tersebut.

Penggunaan pasal ini dinilai sangat krusial agar spektrum investigasi kepolisian menjadi lebih luas dan komprehensif.

"Jadi tidak hanya menyasar pelaku-pelaku lapangan, tapi menyasar pelaku pada level aktor intelektual," ujar salah satu kuasa hukum Andrie, Fadhil Alfathan Nazwar, di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026).

Namun, tim kuasa hukum menyayangkan hingga saat ini aparat penegak hukum belum juga menambahkan pasal yang mereka usulkan dalam proses penyidikan.

Fadhil menduga kuat terdapat hambatan nonyuridis yang bersifat politis sehingga menghambat proses penegakan hukum secara terang ke publik.

"Ini tidak sekadar spekulatif. Kami berkaca pada apa yang terjadi di kasus-kasus sebelumnya, dengan pola maupun dimensi yang serupa," klaimnya.

Selain persoalan pasal, lambatnya progres penanganan perkara juga mendapat sorotan tajam dari tim kuasa hukum Andrie.

"Kami baru menerima ada perkembangan penyidikan itu pada tanggal 25 Maret. Kami menerima surat bahwa telah terjadi dimulainya penyidikan atau disebut sebagai SPDP. Ini memakan waktu yang begitu lama ya," keluh Airlangga Julio, pengacara lain yang tergabung dalam TAUD.

Baca Juga: Teror Air Keras Andrie Yunus Diduga Libatkan 16 Orang, Tim Advokasi: Ada Perwira dan Sipil

Padahal, kepolisian disebut telah mengantongi rekaman dari 86 titik CCTV dan berhasil mengidentifikasi wajah para pelaku.

"Ada juga informasi petunjuk yang resmi maupun tidak resmi yang sudah mulai berkembang di masyarakat, namun sampai dua minggu lebih tidak ada perkembangan signifikan," lanjut Airlangga.

Munculnya rencana Puspom TNI untuk membuka penyelidikan sendiri juga dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi antarinstansi dalam pengungkapan perkara.

"Ketiadaan pengungkapan yang komprehensif sama dengan membuka peluang bagi keberulangan," tutur Fadhil.

Guna menembus kebuntuan penyidikan, tim kuasa hukum turut mendorong pembentukan tim independen gabungan pencari fakta agar fakta kasus ini terungkap secara transparan.

"Itu untuk menembus hambatan-hambatan politis atau nonyuridis tadi, yang kemudian bisa mengganggu proses penegakan hukum atau bahkan merintangi proses secara lebih lanjut," pungkas Fadhil.