DPR Minta Kompensasi Listrik untuk Orang Kaya dan Industri Dihentikan, Demi Jaga APBN

Suara.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah mengambil langkah tegas dalam menjaga ketahanan fiskal di tengah tekanan geopolitik global dan isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Salah satu poin krusial yang ia tekankan adalah penghentian total pemberian kompensasi listrik bagi kalangan orang kaya dan sektor industri.

Ia menilai, di tengah situasi sulit yang mengancam sektor riil, pemerintah harus memiliki sensitivitas tinggi dalam mengelola APBN agar tetap sehat, stabil, dan berkelanjutan.

"Saya menghimbau pemerintah, minta supaya kompensasi listrik terhadap orang kaya dan industri stop. Stop deh! Jangan diteruskan," tegas Said Abdullah saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Politisi senior PDI Perjuangan ini mengkritik adanya ketimpangan istilah dan perlakuan antara masyarakat miskin dan kelompok mampu dalam postur anggaran negara. 

Ia menyoroti beban kompensasi yang selama ini masih mengalir ke kelompok yang seharusnya tidak lagi dibantu oleh negara.

"Masih ada di kompensasi, padahal Banggar sudah teriak sejak 2017. Industri juga masih. Kalau orang kaya namanya kompensasi, giliran orang miskin namanya subsidi. Dari sejak awalnya sudah rasis. Itu yang tidak boleh kita lakukan," ujarnya.

Menurutnya, jika kompensasi untuk orang kaya dan industri tersebut dihentikan, ia optimis defisit APBN akan tetap terjaga di level yang aman. 

"Kalau itu dilakukan oleh pemerintah, saya yakin APBN kita itu masih akan di bawah 3% defisitnya dan pertumbuhan akan bisa dicapai," imbuhnya.

Baca Juga: IESR: Elektrifikasi Jadi Tameng APBN dari Kenaikan Harga Minyak

Selain menghentikan kompensasi bagi orang kaya, Said mengusulkan empat langkah strategis lainnya bagi pemerintah:

• Realokasi Belanja: Pemerintah harus berani melakukan realokasi terhadap belanja prioritas yang dinilai tidak mendesak.
• Bauran Kebijakan: Diperlukan kerja sama erat antara Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah (fiskal dan moneter) untuk menjaga inflasi dan depresiasi rupiah.
• Penggunaan SAL: Said mempersilakan pemerintah mempergunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara terukur. Saat ini, SAL Indonesia masih berada di angka Rp370 triliun.
• Optimalisasi BA BUN: Memanfaatkan anggaran di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), termasuk dana Badan Gizi Nasional sebesar Rp67 triliun jika diperlukan untuk menjaga stabilitas.

Meski meminta kompensasi bagi orang kaya dihentikan, Said memberikan pengecualian bagi kelompok menengah. Menurutnya, kelompok ini masih memerlukan insentif agar daya beli mereka tidak ambruk. 

"Tapi untuk (kalangan) menengah, kompensasi tetap dong... masa bagian menengah ini tidak kita kasih insentif, kan tidak mungkin," jelasnya.

Lebih lanjut, Said mengingatkan bahwa seluruh lembaga negara harus memiliki satu visi yang sama untuk menghadapi tantangan ekonomi internasional, termasuk tekanan dari lembaga pemeringkat internasional seperti Moody's dan Fitch Ratings.