Liga Arab Siap Amankan Jalur Minyak Selat Hormuz di Dewan Keamanan PBB Besok

Suara.com - Langkah diplomatik besar kini tengah diambil oleh Liga Arab dalam menanggapi situasi darurat di kawasan Teluk.

Ahmed Aboul Gheit selaku Sekretaris Jenderal Liga Arab menyatakan dukungan penuh terhadap draf resolusi yang diajukan Bahrain.

Pernyataan resmi ini disampaikan langsung dalam forum Dewan Keamanan PBB pada Kamis, 2 April 2026.

Liga Arab memandang bahwa stabilitas di kawasan Selat Hormuz merupakan prioritas yang tidak bisa ditunda lagi.

Dukungan ini menjadi sinyal kuat persatuan negara-negara Arab dalam menghadapi ketidakpastian keamanan maritim saat ini.

"Dalam hal ini, kami mendukung inisiatif Bahrain untuk mengamankan pengesahan resolusi Dewan Keamanan mengenai masalah ini," kata Aboul Gheit di Dewan Keamanan PBB.

Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, memberikan estimasi waktu terkait langkah hukum internasional tersebut.

Al Zayani menyebutkan bahwa pemungutan suara terhadap rancangan resolusi ini kemungkinan besar terjadi pada Jumat, 3 April.

Langkah cepat ini diambil untuk merespons eskalasi yang semakin tidak terkendali di wilayah perairan strategis tersebut.

Baca Juga: Selat Hormuz Dibuka Gratis untuk Kapal Malaysia

Dunia internasional kini menanti keputusan besar yang akan lahir dari meja hijau PBB di New York.

"Usulan resolusi ini akan memberi wewenang kepada negara-negara anggota untuk menggunakan "semua cara pertahanan yang diperlukan dan sesuai dengan keadaan, di Selat Hormuz dan perairan sekitarnya, termasuk di dalam perairan teritorial negara-negara pesisir di dalam atau yang berbatasan dengan Selat Hormuz," sebut Al Zayani.

Tujuan utama dari pemberian mandat ini adalah untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas kapal internasional.

Otoritas terkait ingin memastikan tidak ada lagi pihak yang mencoba menutup atau menghalangi jalur transit global.

Gangguan terhadap navigasi di wilayah ini dianggap sebagai ancaman serius bagi ketahanan ekonomi antarnegara.

Keamanan di Selat Hormuz menjadi kunci utama agar perdagangan gas dan minyak bumi tetap berjalan normal.

Resolusi tersebut memuat poin krusial yang secara langsung menyasar kebijakan keamanan dari pihak Teheran.

Dokumen hukum itu menuntut agar Iran secepatnya menyudahi segala bentuk serangan terhadap armada kapal dagang.

Kapal-kapal komersial yang melintas di selat tersebut harus mendapatkan jaminan keamanan dari ancaman fisik apa pun.

Situasi di lapangan menunjukkan bahwa risiko terhadap pelayaran komersial telah mencapai level yang mengkhawatirkan.

Hal ini memicu kekhawatiran meluas di kalangan pelaku industri energi dan logistik internasional di seluruh dunia.

Ketegangan ini bermula dari aksi militer yang melibatkan beberapa kekuatan besar di Timur Tengah pada akhir Februari.

Amerika Serikat dan Israel sebelumnya telah melancarkan operasi militer ke sejumlah titik strategis di wilayah Iran.

Serangan tertanggal 28 Februari tersebut menyasar beberapa lokasi, termasuk ibu kota Teheran, yang memakan korban jiwa.

Iran tidak tinggal diam dan memberikan balasan militer sebagai bentuk upaya perlindungan kedaulatan negara mereka.

Fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah serta wilayah Israel menjadi target utama dalam serangan balasan tersebut.

Dampak dari saling serang ini memicu terciptanya blokade de facto di sepanjang perairan Selat Hormuz.

Jalur ini merupakan nadi utama bagi pengiriman komoditas minyak mentah dan gas alam cair (LNG).

Pasokan energi dari negara-negara di pesisir Teluk Persia kini terhambat untuk mencapai pasar global.

Ketidakpastian akses logistik ini secara otomatis memicu lonjakan harga energi di berbagai bursa komoditas internasional.

Tanpa adanya resolusi keamanan yang jelas, krisis energi global diprediksi akan semakin membebani ekonomi banyak negara.

Pengesahan resolusi ini diharapkan mampu mendinginkan suhu politik yang membara di kawasan Timur Tengah tersebut.

Negara-negara pesisir kini menunggu payung hukum yang kuat untuk menjaga integritas wilayah perairan mereka sendiri.

Keberhasilan diplomasi di PBB akan menjadi penentu apakah jalur perdagangan dunia tetap terbuka atau tertutup.

Liga Arab berharap semua pihak dapat menahan diri demi kepentingan kemanusiaan dan stabilitas ekonomi jangka panjang.

Dukungan kolektif terhadap Bahrain menjadi bukti bahwa keamanan energi adalah kepentingan bersama yang harus dijaga ketat.