Rangkuman Lengkap Pidato Prabowo di Rapat Paripurna DPR RI 20 Mei 2026

Suara.com - Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait RAPBN 2027 pada Rabu (20/5/2026) nyatanya jauh dari sekadar pembacaan deretan angka yang kaku.

Dari atas mimbar Senayan, Prabowo justru menelanjangi ironi ekonomi nasional, mempertanyakan mengapa pertumbuhan ekonomi tak sejalan dengan kesejahteraan rakyat.

Tidak berhenti di situ, ia melontarkan teguran keras berujung ancaman pencopotan pimpinan instansi bermasalah seperti Bea Cukai, mewajibkan monopoli BUMN untuk ekspor SDA, hingga memberi instruksi tegas agar pemerintah tak anti terhadap pemenang tender dari kubu oposisi seperti PDIP.

Berikut adalah rangkuman kebijakan dan arahan strategis Presiden Prabowo Subianto, diurutkan dari isu struktural dan gebrakan paling krusial hingga target makroekonomi RAPBN 2027.

I. Otokritik, Penegakan Hukum, dan Gebrakan Kebijakan

1. Sorotan Tajam pada Anomali Ekonomi Nasional

Presiden secara terbuka mengkritik ironi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tujuh tahun terakhir yang stabil di angka 5 persen, namun justru diiringi penurunan kelas menengah dan kenaikan angka kemiskinan.

"Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat?" ujar Prabowo.

"Tujuh tahun kali 5 persen, 35 persen ekonomi kita tumbuh. Harusnya kita tambah kaya 35 persen. Tapi apa yang terjadi? Rakyat kita yang miskin tambah. Dari 46,1 persen naik jadi 4,9 persen. Delapan persen naiknya," tegas Presiden.

2. Ultimatum Keras untuk Bea Cukai

Baca Juga: PDIP Balas Pujian Prabowo: Kami Memang Seharusnya di Luar Pemerintah

Merespons maraknya pungutan liar yang menghambat ekonomi, Presiden memberi peringatan tegas kepada Menteri Keuangan untuk mengevaluasi jajaran Bea Cukai.

"Saya ingatkan kembali untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti," tegas Prabowo.

3. Instruksi Lawan Aparat "Beking" Koruptor

Prabowo menyoroti oknum penegak hukum yang melindungi pejabat korup dan meminta masyarakat berani mengambil tindakan.

"Rakyat tidak bodoh lagi. Kalau aparat enggak beres, langsung videokan. Jangan dilawan, videokan saja dan lapor ke saya," tegas Prabowo.

4. Pembentukan Badan Pengelola Ekspor SDA (BUMN Eksekutor Tunggal)