Bahas RUU Perampasan Aset, Sahroni Wanti-wanti Jangan Jadi Ajang 'Abuse of Power' dan Hengky-Pengky

Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI yang menghadirkan para akademisi dan ahli hukum untuk memberikan masukan terkait draf regulasi tersebut di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Sahroni menegaskan, bahwa meski RUU ini sangat dinantikan untuk memperkuat pemberantasan korupsi, implementasinya jangan sampai membuka celah bagi aparat penegak hukum untuk menyalahgunakan kewenangan (abuse of power).

“Terima kasih sudah memberikan masukan ini dan kita berharap RDPU ini sampai masa nanti undang-undang perampasan aset. Yang kita maknai jangan sampai ini menjadi tempat abuse of power oleh aparat penegak hukum,” ujar Sahroni di ruang rapat Komisi III DPR RI.

"Kita nggak mau nih, kita nggak mau ini barang seolah-olah menyiasati atas perlakuan akan terjadi hengky-pengky. Hengky-pengky nih," katanya menambahkan.

Politisi Partai NasDem ini bahkan sempat berseloroh kepada anggota Komisi III lainnya, Hinca Panjaitan, mengenai istilah "hengky-pengky" atau praktik kongkalikong yang ia khawatirkan muncul jika aturan tidak disusun secara presisi.

Sahroni menjelaskan, bahwa secara prinsip, seluruh elemen masyarakat menginginkan Indonesia bersih dari korupsi melalui instrumen hukum yang tegas.

Namun, ia mengingatkan bahwa aspek pencegahan dan asas praduga tak bersalah tidak boleh diabaikan begitu saja dalam proses perampasan aset.

“Nah, ini kita nggak mau gitu. Kan kalau bapak-bapak tadi beri masukan, kita berharap republik ini memang tidak ada korupsi," kata dia.

Baca Juga: Buntut Kasus Amsal, Kajari Karo Terancam Pidana! Safaruddin DPR: Abaikan Perintah Hakim

"Kita berharap ada pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang kebanyakan, kan kita nggak mau asas praduga tak bersalah ini dimanfaatkan gitu,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Sahroni memahami aspirasi besar publik yang ingin melihat para koruptor ditindak tegas hingga ke akar hartanya.

Namun, ia menegaskan bahwa diskusi bersama para ahli hukum sangat krusial agar regulasi ini dapat dipahami dan diterima secara adil oleh semua pihak tanpa melanggar hak-hak hukum yang mendasar.

“Nah kita semua pasti masyarakat pengen undang-undang perampasan aset ini berkaitan dengan bagaimana caranya untuk menghajar para mereka yang korupsi. Nah, tapi ini adalah diskusi kepada bapak-bapak sekalian yang para ahli hukum yang kita memang di mitra hukum ini kita pengen juga dipahami oleh banyak pihak,” pungkas Sahroni.