Aktivis Pro Palestina Desak Malaysia Batasi Ekspor Rare Earth ke AS, Berpotensi Jadi Mesin Perang

Suara.com - Para Aktivis Lingkungan Pendukung Palestina mendesak pemerintah Malaysia untuk memberlakukan pembatasan ekspor logam tanah jarang, tanah liat ikonik, yang diproses oleh Lynas Rare Earths setelah perusahaan tersebut menandatangani perjanjian pasokan empat tahun dengan departemen pertahanan AS.

Boycott Divestment & Sanctions mengatakan kepada Malaysiakini, bahwa kesepakatan tersebut bertentangan dengan kebijakan luar negeri non-blok Malaysia dan bahwa mineral tersebut seharusnya tidak diekspor ke negara-negara yang menggunakannya untuk “tujuan militer ilegal”.

Hal ini menyusul perjanjian Maret 2026 bagi Lynas untuk memasok mineral penting untuk aplikasi keamanan AS.

Ada pun perjanjian yang dimaksud adalah Lynas mengamankan kesepakatan 4 tahun untuk memasok oksida logam rare earth ke Departemen Pertahanan AS, menyoroti perannya sebagai pemasok utama di luar China.

Logam tanah jarang (rare earth elements/REE) adalah kelompok 17 unsur kimia (15 lantanida, skandium, dan itrium) yang sangat krusial untuk teknologi modern.

Disebut "jarang" bukan karena jumlahnya sedikit di bumi, melainkan karena sulit ditemukan dalam konsentrasi tinggi, sehingga proses penambangan dan pemurniannya rumit dan mahal.

Lempung ionik REE digunakan dalam layar smartphone, magnet kuat (neomagnet) untuk motor mobil listrik (EV), turbin angin.

Namun, di dunia militer, berbagai alutsista seperti rudal, satelit, laser, dan berbagai peralatan militer lainnya memerlukan rare earth sebagai komponennya.

Peralatan militer yang berupa logam berat juga terkadang diberi campuran logam jenis ini agar semakin kuat.

Baca Juga: Ya Allah, Gaza Diserang Lagi saat Iran Masih Digempur Israel

Para aktivis advokasi Pro-Palestina berpendapat karena AS terlibat dalam operasi militer yang sedang berlangsung, rantai pasokan ini secara langsung berkontribusi pada mesin perang, mendesak pemerintah Malaysia untuk meninjau atau membatasi izin operasi Lynas.

Para pendukung mengklaim kesepakatan tersebut melanggar netralitas Malaysia dan berisiko menyeret negara tersebut ke dalam upaya militer AS.

Perkembangan ini menyusul pengawasan lingkungan, keselamatan, dan operasional yang intensif dan berkelanjutan terkait pabrik Lynas di Malaysia.