Skandal Kemenaker, Bos Perusahaan Ngaku Setor Rp100 Juta Per Tahun Demi Sertifikat K3

Suara.com - Sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Dalam persidangan tersebut, terungkap fakta mengenai adanya aliran dana rutin yang harus dikeluarkan oleh pihak swasta demi kelancaran pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Saksi Rony Sugiarto, yang menjabat sebagai Direktur PT Barito Sarana Karya (BSK), memberikan keterangan gamblang mengenai praktik lancung tersebut.

Di hadapan majelis hakim, Rony mengaku bahwa perusahaannya harus merogoh kocek hingga ratusan juta rupiah setiap tahunnya hanya untuk memastikan dokumen legalitas ketenagakerjaan mereka terbit tanpa hambatan.

"Ini saya alami sendiri dan meneruskan dari pimpinan sebelumnya," kata Rony dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin.

Rony menjelaskan bahwa uang tersebut dikategorikan sebagai dana nonteknis. Dana ini wajib diserahkan apabila perusahaan ingin mengambil Surat Izin Operator (SIO) yang menjadi bagian krusial dalam operasional teknis di lapangan.

Praktik ini menurutnya sudah menjadi semacam "prosedur tidak resmi" yang diwariskan secara turun-temurun di lingkungan birokrasi tersebut.

Berdasarkan kalkulasi yang dilakukan oleh perusahaannya, nilai uang yang diserahkan mencapai angka yang fantastis jika diakumulasikan.

Rony membeberkan bahwa setiap satu dokumen SIO dikenakan biaya tertentu yang harus dibayarkan di luar ketentuan resmi negara.

Baca Juga: Kemnaker: Perusahaan Aktif Sertifikasi Magang, Dapat Reward dan Prioritas Program

"Jadi totalnya setiap tahun sekitar Rp100 juta. Di 2023, 2024, dan 2025 kalkulasinya kurang lebih hampir sama," ucap dia sebagaimana dilansir Antara.

Menariknya, Rony mengungkapkan bahwa angka tersebut sebenarnya sudah melalui proses tawar-menawar. Awalnya, besaran uang yang diminta oleh oknum di Kemenaker mencapai Rp500 ribu per SIO.

Namun, karena merasa keberatan dengan tingginya biaya tambahan tersebut, pihak PT BSK melakukan negosiasi hingga akhirnya disepakati angka Rp250 ribu per SIO.

Rony bersaksi untuk mendalami keterlibatan para terdakwa dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 dan gratifikasi periode 2024–2025.

Dalam perkara ini, nama besar yang terseret adalah mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) periode 2024–2025, Immanuel "Noel" Ebenezer Gerungan.

Noel Ebenezer didakwa telah melakukan pemerasan terhadap para pemohon sertifikasi atau lisensi K3 dengan total nilai mencapai Rp6,52 miliar.