-
Iran ajukan proposal sepuluh poin damai termasuk pengakuan uranium dan pencabutan sanksi ekonomi.
-
Donald Trump setuju menunda serangan militer selama dua pekan setelah mediasi darurat Pakistan.
-
Penyelesaian konflik bergantung pada resolusi PBB dan pengosongan pangkalan militer AS di kawasan.
Suara.com - Perang di kawasan Timur Tengah yang telah membara selama lebih dari satu bulan kini memasuki babak baru yang krusial.
Pemerintah Iran secara resmi melayangkan sepuluh poin persyaratan kepada Amerika Serikat demi mengakhiri rangkaian konflik bersenjata tersebut.
Dalam dokumen tersebut, Teheran menuntut pengakuan penuh atas program pengayaan uranium yang selama ini menjadi pusat perselisihan.
Selain masalah nuklir, Iran mendesak penghapusan seluruh sanksi ekonomi yang telah mencekik negara tersebut selama bertahun-tahun.
Langkah ini diambil Iran sebagai syarat mutlak agar stabilitas keamanan di wilayah tersebut dapat kembali normal seperti sedia kala.
"Kontrol Iran yang berkelanjutan di Selat Hormuz, menyetujui pengayaan uranium, serta mengangkat semua sanksi primer dan sekunder," kata Majelis Keamanan Nasional Tertinggi dikutip dari Reuters.
Tuntutan mengenai penguasaan jalur laut ini menjadi sangat sensitif mengingat peran strategisnya dalam distribusi energi global.
Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital yang melayani pengiriman setidaknya seperlima dari total konsumsi minyak bumi dunia.
Blokade yang dilakukan Iran di selat tersebut diketahui telah berlangsung selama lima pekan terakhir sejak konflik pecah.
Baca Juga: Dewan Keamanan Iran: Perang Belum Berakhir, Tangan Kami Tetap di Pelatuk
Klaim kemenangan diplomatik mulai digaungkan oleh pihak Teheran seiring dengan penyerahan dokumen proposal perdamaian ini.
Proses mediasi ini berlangsung secara tidak langsung melalui bantuan diplomatik dari pemerintah Pakistan sebagai perantara utama.
Iran menegaskan bahwa kehadiran militer Amerika Serikat di tanah Timur Tengah harus segera diakhiri tanpa syarat apa pun.
Mereka juga meminta agar Washington menghentikan segala bentuk agresi militer terhadap negara-negara yang menjadi sekutu Iran.
Poin lain yang tidak kalah penting adalah permintaan pembebasan aset-aset keuangan Iran yang selama ini dibekukan oleh pihak Barat.
Teheran menginginkan jaminan hukum yang kuat agar kesepakatan ini tidak dilanggar di masa depan oleh pihak mana pun.
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
Terkini
-
Kemasan Rokok Seragam Berisiko Tabrak UU Merek, Wamenkum: Jangan Over Regulation!
-
Sebut Polri Paling Korup, Burhanuddin Muhtadi Bongkar Kelemahan Survei IndexMundi
-
Jalan Cinta Amblas Nyaris 90 Derajat, DKI Bongkar Pemicunya: Tanggul Kali Sunter Retak!
-
Isi Amplop Menhut Raja Juli Masih Misteri, KPK Duga Suap Hutan Kuansing Pakai Dolar Singapura
-
Jokowi Mau Jadikan Jateng 'Kandang Gajah', Gerindra: Bagus, Kompetisi Politik Makin Sehat!
-
Bupati Kuansing Diduga Kumpulkan Duit dari 914 Anggota KUD untuk Suap Pelepasan Hutan
-
Aksi Bersih-bersih atau Cari Aman, Kenapa Menhut Raja Juli Baru Lapor Amplop Usai OTT KPK?
-
Eks Pimpinan KPK Sebut Menhut Raja Juli Akal-akali Balikin Amplop: Tetap Suap, Bisa Jadi Tersangka
-
Kader PSI Kalsel Desak Jokowi Segera Dilantik Jadi Ketua Dewan Pembina, Begini Respons Kaesang
-
Duet 'Indonesia Emas 2045' dan 'India Maju 2047', PM Narendra Modi: Kita Mitra Alami