Haris Rusly Moti: Gaya Inklusif Prabowo dan Dasco Berhasil Jaga Stabilitas Nasional

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto, dibantu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dinilai berhasil membawa Indonesia tetap tenang dan bersatu di tengah situasi internasional yang tak menentu.

Haris Rusly Moti, pemrakarsa 98 Resolution Network, mengatakan perang terbuka antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran berdampak luas terhadap krisis energi global serta instabilitas ekonomi-politik di berbagai negeri.

"Tapi di Indonesia stabil di tengah guncangan dan ketidakpastian geopolitik. Kita bersyukur Presiden Prabowo bisa memimpin terciptanya situasi kondusif. Situasi nasional yang bersatu, damai dan stabil, baik ekonomi dan politik adalah harga tidak ternilai yang patut kita syukuri," ujar Haris Rusly Moti, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, kepemimpinan Prabowo yang inklusif menjadi kunci utama mengapa Indonesia tidak terseret dalam polarisasi yang merusak, baik secara politik maupun ekonomi.

Kepemimpinan Inklusif dan Anti-Divide et Impera

Haris menyoroti bagaimana Prabowo dan Dasco secara aktif membangun komunikasi dengan berbagai kelompok, termasuk mereka yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah.

Langkah ini dianggap mematahkan stigma bahwa pemerintah saat ini menutup diri dari masukan publik.

Haris menjelaskan, gerilya diplomasi domestik yang dilakukan Dasco di berbagai forum merupakan bukti nyata komitmen pemerintah terhadap demokrasi.

“Prof Dasco bahkan sering menghadiri forum-forum diskusi formal maupun informal dan mendengar langsung pandangan kritis dari berbagai kelompok yang berbeda spektrum. Sangat tidak beralasan jika ada pihak yang mengatakan pemerintah anti kritik dan anti dialog,” kata Haris.

Baca Juga: Kabar Terbaru Biaya Haji 2026, Presiden Prabowo Akan Beri Pengumuman Penting Sore Ini!

Lebih jauh, Haris menegaskan gaya kepemimpinan saat ini menjauhi praktik adu domba demi kekuasaan.

“Presiden Prabowo maupun Dasco, keduanya tidak menganut aliran politik devide et impera, yang membenturkan secara horisontal masyarakat untuk tujuan memperkuat kekuasaan. Bahkan segala bentuk warisan konflik horisontal yang direkayasa di masa lampau, secara senyap telah diupayakan Presiden Prabowo untuk dihentikan,” tambahnya.

Evaluasi Ketat Program MBG

Sebagai pendukung pemerintah, Haris mengakui adanya kritik terhadap beberapa program prioritas, terutama program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah sangat responsif terhadap masukan tersebut. Salah satu bukti nyatanya adalah penindakan tegas terhadap penyimpangan dalam tata kelola dapur MBG.

“Selaku pendukung pemerintah, kami mencermati dan mencoba memahami kritik yang ditujukan kepada Presiden Prabowo. Beberapa di antaranya masih bisa dimaklumi karena terkait koreksi terhadap tata kelola program prioritas pemerintah, seperti tata kelola program MBG dan sejumlah program lainnya yang dinilai berpotensi menjadi sumber kebocoran baru yang sedang diberantas oleh Presiden Prabowo,” jelasnya.

Menurut Haris, Presiden telah mengambil langkah konkret untuk memastikan program ini tepat sasaran.

“Ini adalah bukti Presiden Prabowo tidak menutup mata dan telinga terhadap kritik dan koreksi terhadap tata kelola program pemerataan gizi nasional melalui MBG,” tegas Haris.

Ia menambahkan bahwa ribuan dapur yang melakukan penyimpangan telah ditutup setelah adanya investigasi dari Badan Gizi Nasional.

Haris membandingkan program baru yang baru berjalan satu tahun lebih tentu memerlukan penyempurnaan, sama halnya dengan program yang sudah lama ada seperti BLT atau subsidi pupuk yang hingga kini masih terus diperbaiki tata kelolanya.

“Apalagi program yang baru dirintis oleh Presiden Prabowo, dan baru berjalan satu tahun lebih, tentu kita akui belum sempurna dalam pelaksanaannya, masih membutuhkan perbaikan pada level tata kelola,” imbuhnya.

Ketahanan Pangan dan Energi di Tengah Perang Global

Salah satu pencapaian yang paling dirasakan masyarakat urban di kota-kota besar Indonesia adalah stabilitas harga dan pasokan energi.

Haris menggambarkan kontrasnya situasi Indonesia dengan negara lain yang terdampak perang Iran-Israel, di mana rakyat harus mengantre panjang untuk mendapatkan BBM.

“Namun, di dalam negeri, kita bersyukur kepada Tuhan, berkat kerja keras Presiden Prabowo berhasil memastikan pasokan energi yang stabil dan terjangkau. Memang terjadi beberapa titik kelangkaan gas elpiji, namun telah berhasil diatasi. Pemerintah melalui Menteri Keuangan bahkan memastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi hingga akhir tahun,” tutur Haris.

Haris memperingatkan bahwa krisis energi bisa berdampak sistemik pada kelaparan jika distribusi pangan terhambat.

Beruntung, Presiden Prabowo telah mengantisipasi hal ini dengan mempercepat program swasembada pangan bahkan sebelum ketegangan di Timur Tengah meledak sepenuhnya.

“Bahkan sebelum meledak perang Iran versus Israel-Amerika, Presiden Prabowo telah menginstruksikan mempercepat program swasembada pangan. Kita saat ini bisa berdiri tegak tanpa kekuatiran kelangkaan beras, itu juga karena keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program swasembada pangan. Kita tidak lagi bergantung pada impor pangan, ketika banyak negara di dunia berebut sumber pangan,” tegas Haris.

Persatuan untuk Menghadapi Ancaman Perang Dunia

Menutup pandangannya, Haris Rusly Moti mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk ASN, TNI, dan Polri, untuk tidak menyalahgunakan kebijakan pemerintah demi keuntungan pribadi atau rente.

Baginya, stabilitas nasional bukan sekadar alat pelindung kekuasaan, melainkan benteng pertahanan bagi keselamatan seluruh rakyat Indonesia dari malapetaka ekonomi global.

“Stabilitas jangan dipersepsikan semata soal politik dan keamanan semata. Kita bisa bayangkan, jika situasi ekonomi tidak stabil, harga-harga kebutuhan tidak terkendali, maka banyak pabrik bisa tutup dan terjadi PHK yang merugikan buruh. Pelaku UMKM juga tidak bisa berdagang karena harga bahan bakunya tidak terjangkau,” paparnya.

Haris menekankan bahwa tantangan ke depan akan semakin berat seiring dengan dinamika geopolitik yang "kejam".

Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat, termasuk para kritikus, sangat diperlukan agar Indonesia selamat secara kolektif.

“Kita membutuhkan persatuan dan kerjasama bukan untuk melindungi kekuasaan yang telah dibatasi periodesasinya (5 - 10 tahun) di era reformasi. Tapi untuk menjaga bangsa dan negara kita dari musibah dan malapetaka ekonomi dan politik yang dapat mengancam keselamatan rakyat, keselamatan anak anak kita, keselamatan kita bersama sebagai sebuah bangsa dalam menghadapi situasi geopolitik yang sangat kejam,” pungkasnya.