Israel Bom Lebanon Tewaskan 182 Warga, Perdana Menteri Nawaf Salam Umumkan Hari Berkabung Nasional

Suara.com - Kondisi perang di wilayah Timur Tengah kembali memanas setelah militer Israel meluncurkan serangan udara secara masif.

Wilayah ibu kota Beirut menjadi salah satu titik yang mengalami kerusakan paling parah akibat hantaman proyektil tersebut.

Kementerian Kesehatan Lebanon merilis data terbaru mengenai jumlah korban yang jatuh dalam peristiwa mencekam pada Rabu kemarin.

Berdasarkan laporan resmi, setidaknya 182 orang dinyatakan meninggal dunia akibat rangkaian ledakan yang terjadi di berbagai lokasi.

Angka kematian ini diperkirakan masih bisa bertambah mengingat proses evakuasi dan pendataan di lapangan terus berjalan.

Selain korban jiwa, fasilitas kesehatan di Lebanon kini tengah berjuang menangani lonjakan pasien yang sangat signifikan.

Tercatat sebanyak 890 orang mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan yang beragam akibat serangan pada 8 April tersebut.

Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa statistik yang beredar saat ini masih bersifat sementara sesuai informasi yang masuk.

Pemerintah setempat menginstruksikan seluruh rumah sakit untuk memberikan penanganan prioritas bagi para korban sipil yang berjatuhan.

Baca Juga: Lakukan Evaluasi Imbas 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Pemerintah Bakal Tarik Pasukan Perdamaian?

Banyak warga yang kehilangan tempat tinggal dan terjebak di bawah reruntuhan bangunan setelah gempuran udara terjadi.

Merespons tragedi kemanusiaan ini, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam segera mengambil langkah tegas bagi negaranya.

Pemerintah secara resmi menetapkan hari Kamis, 9 April 2026, sebagai momentum untuk memperingati duka cita mendalam.

Keputusan ini diambil setelah melihat besarnya jumlah warga yang menjadi korban dalam aksi militer yang tidak terduga itu.

Nawaf Salam menegaskan bahwa negara harus memberikan penghormatan terakhir bagi mereka yang gugur dalam insiden tersebut.

Status hari berkabung ini juga menjadi simbol perlawanan terhadap kekerasan yang menargetkan warga sipil yang tidak bersalah.