Suara.com - Menjelang proses penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan sejumlah hal krusial kepada kepala sekolah, guru, dan wali asuh seluruh Sekolah Rakyat di Indonesia agar pelaksanaan berjalan tepat sasaran dan bebas pelanggaran.
Dalam arahan kepada seluruh Kepala Sekolah, guru, dan wali asuh Sekolah Rakyat secara daring, Selasa (14/4/2026), Gus Ipul menekankan bahwa proses seleksi siswa tidak dilakukan melalui pendaftaran, melainkan melalui penjangkauan berbasis data.
“Sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran. Tapi sekolah rakyat melakukan penjangkauan yang berbasis DTSEN,” tegas Gus Ipul.
Ia mengingatkan tidak boleh ada praktik titipan maupun intervensi dalam proses seleksi. “Tidak perlu titip-titip, tidak perlu menyodor-nyodorkan nama, tidak boleh di antara kita melakukan KKN. Menteri Sosial tidak bisa titip, juga Bupati tidak bisa titip, Camat, Lurah tidak bisa titip,” ujarnya.
Menurutnya, proses seleksi harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan berbasis data resmi agar tepat sasaran bagi masyarakat yang paling membutuhkan. “Prinsip utamanya adalah yang paling membutuhkan harus diprioritaskan,” katanya.
Gus Ipul juga mengingatkan bahwa rekrutmen merupakan titik paling krusial dalam keberhasilan Sekolah Rakyat. Ia mewanti-wanti potensi penyimpangan seperti manipulasi data hingga intervensi pihak luar.
“Saya mengulang lagi, waspadai titipan, intervensi pihak luar, dan manipulasi data. Tolong semua ikut menjaga ini,” tegasnya.
Selain aspek rekrutmen, Gus Ipul turut menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan. Ia menegaskan sanksi tegas akan diberikan bagi pelaku pelanggaran.
“Siapapun yang melakukan kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan sekolah rakyat, kita akan berikan tindakan keras. Bisa jadi tidak ada lagi peringatan-peringatan, kita akan langsung berhentikan,” ujarnya.
Baca Juga: Perkuat Pendidikan Papua, Komite Otonomi Khusus Nyatakan Siap Dukung Sekolah Rakyat
Ia juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan pendidikan yang damai dan inklusif. “Tidak boleh ada tindakan intoleransi. Peaceful adalah pilihan kita untuk menyelenggarakan pendidikan yang damai di tengah perbedaan,” kata Gus Ipul.
Dalam konteks pembinaan siswa, Gus Ipul meminta peran aktif wali asuh dan tenaga pendidik untuk melakukan pendampingan intensif, termasuk deteksi dini terhadap potensi masalah perilaku.
“Perlu adanya deteksi dini terhadap perilaku menyimpang calon siswa pada saat proses penjangkauan. Kalau memang ada hal-hal yang aneh, maka akan kita rehabilitasi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan aturan disiplin penggunaan perangkat belajar di lingkungan sekolah. “Tidak boleh laptop dibawa luar kelas. Dengan alasan apapun dilarang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul meminta seluruh tenaga pendidik aktif menyosialisasikan mekanisme Sekolah Rakyat kepada masyarakat dengan komunikasi yang baik.
“Mohon maaf kami tidak menerima pendaftaran, tapi insyaallah data Ibu ini akan kami teruskan kepada DTSEN. Kami tidak bisa menjanjikan apa-apa,” ujarnya mencontohkan cara menjawab pertanyaan masyarakat.
Berita Terkait
-
Perkuat Pendidikan Papua, Komite Otonomi Khusus Nyatakan Siap Dukung Sekolah Rakyat
-
Peringatan Hari Otonomi Daerah: Wamendagri Bima Dorong Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Efisien
-
Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30, Mendagri Anugerahkan Pemprov, Pemkab, Pemkot Terbaik
-
Kemensos Sisir Anak Jalanan untuk Calon Siswa Sekolah Rakyat
-
Kemensos Dukung Hamengku Buwono II Jadi Pahlawan Nasional, Ini Tahapannya
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya