RUU PPRT Belum Tuntas usai 22 Tahun, Koalisi Minta Presiden Segera Ambil Sikap

“Terlalu banyak UU disahkan untuk memperlemah posisi rakyat. Dua UU itu harus disahkan agar membuktikan DPR pro rakyat,” kata Zainal, merujuk pada RUU PPRT dan RUU Masyarakat Hukum Adat.

Sebagai penutup, koalisi menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan DPR, antara lain transparansi status RUU, penerbitan Surpres, penetapan jadwal pembahasan dan pengesahan yang jelas, serta pembukaan partisipasi publik dalam penyusunan DIM.

Di tengah tekanan ekonomi dan tantangan sosial, koalisi menilai pengesahan RUU PPRT menjadi ujian nyata bagi komitmen politik negara dalam melindungi kelompok rentan.

Reporter: Dinda Pramesti K