- Pemerintah Iran membatasi akses internet hingga dua persen sejak serangan AS dan Israel pada 28 Februari lalu.
- Layanan Internet Pro hanya diberikan kepada kalangan profesional tertentu dengan verifikasi ketat melalui proses pendaftaran resmi.
- Pemadaman internet selama 1.200 jam telah melumpuhkan aktivitas ekonomi serta memicu kritik publik akibat kebijakan akses diskriminatif.
Suara.com - Pemerintah Iran mulai memperluas akses internet terbatas kepada kelompok tertentu di tengah konflik dengan Amerika Serikat dan Israel.
Namun, kebijakan ini justru memunculkan kritik karena mayoritas warga tetap tidak memiliki akses penuh ke jaringan.
Sejak serangan pertama AS-Israel pada 28 Februari, otoritas Iran memberlakukan pemadaman internet hampir total.
Dilansir dari Aljazeera, tingkat konektivitas disebut anjlok hingga hanya sekitar 2 persen dari kondisi normal sebelum perang.
Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah memperkenalkan layanan bernama Internet Pro.
Layanan ini menawarkan akses terbatas ke sejumlah situs dan aplikasi, tetapi tetap memblokir banyak platform global seperti media sosial dan layanan pesan.
Akses tersebut tidak diberikan secara merata. Hanya kelompok tertentu seperti pelaku bisnis, akademisi, dokter, dan profesional yang bisa mendaftar, dengan syarat verifikasi identitas dan rekomendasi institusi.
Di sisi lain, pemadaman internet yang telah berlangsung lebih dari 1.200 jam berdampak besar terhadap ekonomi.
Kerugian ditaksir mencapai miliaran dolar, sementara aktivitas bisnis dan pekerjaan digital lumpuh.
Baca Juga: China Kasih Paham Dampak Paling Buruk Konflik di Selat Hormuz Berkepanjangan
Pasar gelap layanan internet pun dilaporkan berkembang pesat.
Banyak warga mencari cara alternatif, termasuk menggunakan VPN atau metode teknis lain untuk menembus pembatasan.
Namun, upaya tersebut kerap diblokir dengan cepat oleh otoritas.
Pemerintah disebut tengah membangun sistem kontrol internet yang lebih terpusat untuk memperketat pengawasan dan membatasi akses pengguna.
“Akses internet bebas adalah hak dasar semua orang,” tulis seorang pengguna di platform lokal, mengkritik kebijakan yang dinilai diskriminatif.
Meski pemerintah menyebut langkah ini sebagai solusi sementara, tekanan publik terus meningkat.
Berita Terkait
-
China Kasih Paham Dampak Paling Buruk Konflik di Selat Hormuz Berkepanjangan
-
Trio Pemimpin Dunia Ini Dijuluki Predator dan Bikin Rusak Tatanan Global
-
Iran Sebut Negosiasi Damai Cuma Teater Politik Trump, Teheran Tinggalkan Meja Perundingan
-
Xi Jinping: Selat Hormuz Harus Dibuka!
-
Bocor! Trump Teriak-teriak selama 2 Jam hingga Diusir dari Ruangan saat 2 Pilot Jatuh di Iran
Terpopuler
- Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 5 Tinted Sunscreen yang Bagus untuk Flek Hitam dan Melasma
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
Pilihan
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
Terkini
-
SK DPP Bocor! PKS Bakal Copot Khoirudin, Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI
-
Operasi Epic Fury Lawan Iran Telan Ratusan Korban Prajurit Amerika Serikat yang Terluka dan Tewas
-
Parkir Valet di Mal Jakarta Tembus Rp 250 Ribu, DPRD DKI Minta Aturan Baru Segera!
-
China Kasih Paham Dampak Paling Buruk Konflik di Selat Hormuz Berkepanjangan
-
Kado Hari Kartini: Setelah 22 Tahun, DPR Akan Sahkan RUU PPRT Jadi Undang-Undang Hari Ini!
-
Kritik Dibalas Represif Aparat, Amnesty Ungkap Wajah Suram Kebebasan Sipil RI
-
Tudingan Intimidasi Memanas di Sidang! Istri Eks Wamenaker Noel Ancam Polisikan Irvian Bobby
-
Rusia Kritik Penguatan Nuklir Inggris dan Prancis, Dinilai Picu Perlombaan Senjata
-
Trio Pemimpin Dunia Ini Dijuluki Predator dan Bikin Rusak Tatanan Global
-
Skandal Pemerintahan Trump! Punya Hubungan Gelap dengan Bodyguard, Menaker AS Mundur