News / Internasional
Selasa, 21 April 2026 | 09:56 WIB
Internet Iran Lumpuh 23 Hari, Pemadaman Terpanjang dalam Sejarah, Ekonomi Terancam Rugi Besar [NetBlocks]
Baca 10 detik
  • Pemerintah Iran membatasi akses internet hingga dua persen sejak serangan AS dan Israel pada 28 Februari lalu.
  • Layanan Internet Pro hanya diberikan kepada kalangan profesional tertentu dengan verifikasi ketat melalui proses pendaftaran resmi.
  • Pemadaman internet selama 1.200 jam telah melumpuhkan aktivitas ekonomi serta memicu kritik publik akibat kebijakan akses diskriminatif.

Suara.com - Pemerintah Iran mulai memperluas akses internet terbatas kepada kelompok tertentu di tengah konflik dengan Amerika Serikat dan Israel.

Namun, kebijakan ini justru memunculkan kritik karena mayoritas warga tetap tidak memiliki akses penuh ke jaringan.

Sejak serangan pertama AS-Israel pada 28 Februari, otoritas Iran memberlakukan pemadaman internet hampir total.

Dilansir dari Aljazeera, tingkat konektivitas disebut anjlok hingga hanya sekitar 2 persen dari kondisi normal sebelum perang.

Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah memperkenalkan layanan bernama Internet Pro.

Layanan ini menawarkan akses terbatas ke sejumlah situs dan aplikasi, tetapi tetap memblokir banyak platform global seperti media sosial dan layanan pesan.

Akses tersebut tidak diberikan secara merata. Hanya kelompok tertentu seperti pelaku bisnis, akademisi, dokter, dan profesional yang bisa mendaftar, dengan syarat verifikasi identitas dan rekomendasi institusi.

Ilustrasi jaringan internet. [Freepik]

Di sisi lain, pemadaman internet yang telah berlangsung lebih dari 1.200 jam berdampak besar terhadap ekonomi.

Kerugian ditaksir mencapai miliaran dolar, sementara aktivitas bisnis dan pekerjaan digital lumpuh.

Baca Juga: China Kasih Paham Dampak Paling Buruk Konflik di Selat Hormuz Berkepanjangan

Pasar gelap layanan internet pun dilaporkan berkembang pesat.

Banyak warga mencari cara alternatif, termasuk menggunakan VPN atau metode teknis lain untuk menembus pembatasan.

Namun, upaya tersebut kerap diblokir dengan cepat oleh otoritas.

Pemerintah disebut tengah membangun sistem kontrol internet yang lebih terpusat untuk memperketat pengawasan dan membatasi akses pengguna.

“Akses internet bebas adalah hak dasar semua orang,” tulis seorang pengguna di platform lokal, mengkritik kebijakan yang dinilai diskriminatif.

Meski pemerintah menyebut langkah ini sebagai solusi sementara, tekanan publik terus meningkat.

Load More