- Pemerintah Iran membatasi akses internet hingga dua persen sejak serangan AS dan Israel pada 28 Februari lalu.
- Layanan Internet Pro hanya diberikan kepada kalangan profesional tertentu dengan verifikasi ketat melalui proses pendaftaran resmi.
- Pemadaman internet selama 1.200 jam telah melumpuhkan aktivitas ekonomi serta memicu kritik publik akibat kebijakan akses diskriminatif.
Suara.com - Pemerintah Iran mulai memperluas akses internet terbatas kepada kelompok tertentu di tengah konflik dengan Amerika Serikat dan Israel.
Namun, kebijakan ini justru memunculkan kritik karena mayoritas warga tetap tidak memiliki akses penuh ke jaringan.
Sejak serangan pertama AS-Israel pada 28 Februari, otoritas Iran memberlakukan pemadaman internet hampir total.
Dilansir dari Aljazeera, tingkat konektivitas disebut anjlok hingga hanya sekitar 2 persen dari kondisi normal sebelum perang.
Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah memperkenalkan layanan bernama Internet Pro.
Layanan ini menawarkan akses terbatas ke sejumlah situs dan aplikasi, tetapi tetap memblokir banyak platform global seperti media sosial dan layanan pesan.
Akses tersebut tidak diberikan secara merata. Hanya kelompok tertentu seperti pelaku bisnis, akademisi, dokter, dan profesional yang bisa mendaftar, dengan syarat verifikasi identitas dan rekomendasi institusi.
Di sisi lain, pemadaman internet yang telah berlangsung lebih dari 1.200 jam berdampak besar terhadap ekonomi.
Kerugian ditaksir mencapai miliaran dolar, sementara aktivitas bisnis dan pekerjaan digital lumpuh.
Baca Juga: China Kasih Paham Dampak Paling Buruk Konflik di Selat Hormuz Berkepanjangan
Pasar gelap layanan internet pun dilaporkan berkembang pesat.
Banyak warga mencari cara alternatif, termasuk menggunakan VPN atau metode teknis lain untuk menembus pembatasan.
Namun, upaya tersebut kerap diblokir dengan cepat oleh otoritas.
Pemerintah disebut tengah membangun sistem kontrol internet yang lebih terpusat untuk memperketat pengawasan dan membatasi akses pengguna.
“Akses internet bebas adalah hak dasar semua orang,” tulis seorang pengguna di platform lokal, mengkritik kebijakan yang dinilai diskriminatif.
Meski pemerintah menyebut langkah ini sebagai solusi sementara, tekanan publik terus meningkat.
Banyak pihak mendesak pemulihan penuh akses internet, yang dinilai krusial bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Iran.
Berita Terkait
-
China Kasih Paham Dampak Paling Buruk Konflik di Selat Hormuz Berkepanjangan
-
Trio Pemimpin Dunia Ini Dijuluki Predator dan Bikin Rusak Tatanan Global
-
Iran Sebut Negosiasi Damai Cuma Teater Politik Trump, Teheran Tinggalkan Meja Perundingan
-
Xi Jinping: Selat Hormuz Harus Dibuka!
-
Bocor! Trump Teriak-teriak selama 2 Jam hingga Diusir dari Ruangan saat 2 Pilot Jatuh di Iran
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
- 3 HP Murah Samsung Terlaris Global Q1 2026: Mulai Sejutaan, Kamera Sudah OIS
Pilihan
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
Terkini
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Bukan Lagi Desain Keren, Tampilan Bungkus Rokok dan Vape Bakal Dibuat Seragam Begini
-
KPK Buru Bukti Baru di Rumah Silmy Karim, Usut Aliran Rp145,5 Miliar Pemerasan Izin Tinggal WNA
-
JPO Senen Sentral Resmi Beroperasi Kembali Usai Direhabilitasi Total
-
MAKI Ungkap Setidaknya Ada 1 Lagi Tersangka Korupsi MBG: Dia Pejabat BGN Punya 20 SPPG
-
Geledah Rumah Mewah Silmy Karim, KPK Yakin Ada Bukti Tambahan yang Dibutuhkan Penyidik
-
Siasat Hilangkan Bukti? KPK Kuliti Aktivitas Silmy Karim Sebelum Menyerahkan Diri
-
Suarakan Perlindungan HAM LGBTIQ+ di Media Sosial, LBH Jakarta Tuai Pro-Kontra Netizen
-
Klaim Bukan Otak Korupsi MBG, Sony Sonjaya Siap Bongkar Nama-nama Besar
-
Dijaga Ketat Brimob! KPK Bawa Koper Usai Geledah Rumah Silmy Karim di Kebayoran Baru