Tegas! Iran Tolak Negosiasi di Bawah Ancaman Donald Trump Meski Ekonominya Hancur

Suara.com - Pemerintah Iran secara resmi menyatakan penolakan mutlak untuk melakukan perundingan dengan Amerika Serikat selama intimidasi dan ancaman militer masih berlangsung.

Sikap keras ini muncul sebagai respon terhadap upaya Washington yang dinilai memaksakan kehendak melalui instrumen ekonomi dan militer di kawasan Timur Tengah.

Dikutip dari DW, Teheran menegaskan bahwa kedaulatan nasional tidak dapat ditukar dengan pelonggaran sanksi yang bersifat diskriminatif dan sepihak.

Langkah ini menandai babak baru kebuntuan diplomasi antara kedua negara yang telah berlangsung selama beberapa dekade terakhir.

Eskalasi ini diprediksi akan mengubah peta kekuatan politik di kawasan seiring dengan persiapan militer Iran yang kian intensif.

Ketua Parlemen Iran sekaligus negosiator tingkat tinggi, Mohammad Bagher Qalibaf, memberikan peringatan serius mengenai posisi tawar negaranya saat ini.

Ia menekankan bahwa Teheran tidak akan membiarkan martabat bangsanya diinjak-injak melalui mekanisme meja perundingan yang tidak adil.

"Donald Trump berusaha mengubah meja perundingan menjadi 'meja penyerahan'," tegas Qalibaf melalui pernyataan resminya di media sosial X.

Qalibaf mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu dua minggu terakhir, militer Iran telah menyusun skema kekuatan baru yang siap ditunjukkan.

Baca Juga: Panas di Selat Hormuz, Iran Temui Rusia, Apa Hasilnya?

"Dalam dua minggu terakhir Iran telah bersiap untuk menunjukkan kartu-kartu baru di medan tempur," tambah Qalibaf memperingatkan pihak lawan.

Diplomasi yang Terhambat Pelanggaran

Kementerian Luar Negeri Iran melalui juru bicaranya mengonfirmasi bahwa saat ini tidak ada agenda untuk melakukan dialog lanjutan dengan pihak Amerika.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, telah melakukan koordinasi intensif dengan mitra internasionalnya untuk membahas situasi keamanan terkini.

Dalam pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, Araqchi menyoroti hambatan utama yang merusak proses perdamaian global.

"Pelanggaran [AS] yang terus berlanjut terhadap gencatan senjata antara kedua negara adalah hambatan utama untuk melanjutkan proses diplomatik guna menyelesaikan konflik saat ini," ujar Araqchi kepada Dar.