- Polda Kalimantan Timur mengerahkan 1.700 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Samarinda pada Selasa, 21 April 2026.
- Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim menuntut evaluasi kebijakan anggaran Gubernur Rudy Mas'ud terkait pengadaan kendaraan dan renovasi rumah dinas.
- Pengamanan ketat difokuskan di Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Kaltim guna mengantisipasi unjuk rasa dari 56 organisasi masyarakat.
Suara.com - Polda Kalimantan Timur mengerahkan 1.700 personel gabungan TNI-Polri untuk mengamankan aksi unjuk rasa besar-besaran yang dijadwalkan berlangsung di Kota Samarinda, pada Selasa (21/4/2026) hari ini.
Pengamanan akan difokuskan secara ketat di dua titik vital, yakni Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.
Kapolda Kaltim Irjen Endar Priantoro, menjelaskan bahwa ribuan personel tersebut akan mulai berjaga sejak pagi hari untuk mengawal jalannya aksi yang dimotori oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim.
“Rencananya pukul 10.00 Wita dimulai di DPRD, kemudian dilanjutkan ke kantor gubernur,” ujar Endar kepada wartawan di Polresta Samarinda, Jumat (17/4/2026).
Endar merinci, personel pengamanan tersebut terdiri dari unsur kepolisian, TNI, Satpol PP, hingga petugas kesehatan. Ia mengimbau agar massa yang diperkirakan berjumlah 2.000 orang tersebut tetap menjaga ketertiban umum selama menyampaikan aspirasi.
Aksi unjuk rasa yng rencananya diikuti 56 organisasi masyarakat ini merupakan respons atas sejumlah kebijakan anggaran Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, yang dinilai kontroversial dan tidak efisien.
Aliansi menyoroti pengadaan kendaraan dinas senilai Rp8,5 miliar serta renovasi rumah dinas yang menelan dana hingga Rp25 miliar.
Terdapat tiga tuntutan utama yang akan dibawa massa aksi:
- Melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Kaltim di era Rudy Mas'ud
- Mendesak penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemprov Kaltim
- Mendesak DPRD Kaltim untuk menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan maksimal.
Tuntutan poin ketiga muncul akibat kekhawatiran publik atas potensi penyalahgunaan wewenang terkait hubungan kekerabatan antara eksekutif dan legislatif.
Baca Juga: Berlangsung Masif dan Meluas, Komnas HAM Belum Temukan Dalang Kerusuhan Demo Agustus 2025
Saat ini, posisi Ketua DPRD Kaltim dijabat oleh Hasanuddin Masud, yang merupakan kakak kandung dari Gubernur Rudy Masud.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian terus melakukan pendekatan persuasif kepada korlap aksi guna memastikan unjuk rasa berjalan kondusif tanpa mengganggu aktivitas masyarakat di pusat kota Samarinda.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 5 Tinted Sunscreen yang Bagus untuk Flek Hitam dan Melasma
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
Pilihan
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
Terkini
-
Jejak Berdarah Maluku Tenggara: Mengurai Benang Kusut Kematian Nus Kei di Tengah Rivalitas Politik
-
Menangkap Matahari Mengubahnya Jadi Listrik, Kisah Masjid Mujahidin Menuju Energi Bersih
-
Gus Ipul Apresiasi Komitmen Pemprov Sulteng dalam Pengembangan Sekolah Rakyat
-
Daur Ulang Air Wudhu hingga Panel Surya, Jejak Kampus Muhammadiyah Menuju Transisi Energi
-
Rudal Iran Hancurkan 1.000 Rumah Tel Aviv Hingga Tak Layak Huni
-
Baleg DPR Sepakat RUU PPRT Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan
-
Irvian Bobby Sultan Kemnaker Sebut Noel Minta Rp3 Miliar Pakai Kode '3 Meter'
-
Gempa M 7,4 dan Tsunami Landa Jepang Utara, Kemlu RI Pastikan Kondisi WNI Aman
-
Bakal Diambil Keputusan Tingkat I Malam Ini, Berikut 12 Poin Substansi RUU PPRT
-
Komnas Perempuan: Candaan di Grup WA Bisa Masuk Kekerasan Seksual