News / Nasional
Selasa, 21 April 2026 | 08:11 WIB
Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro saat memberikan keterangan kepada wartawan di Polresta Samarinda pada Jumat (17/4/2026). [Ist]
Baca 10 detik
  • Polda Kalimantan Timur mengerahkan 1.700 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Samarinda pada Selasa, 21 April 2026.
  • Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim menuntut evaluasi kebijakan anggaran Gubernur Rudy Mas'ud terkait pengadaan kendaraan dan renovasi rumah dinas.
  • Pengamanan ketat difokuskan di Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Kaltim guna mengantisipasi unjuk rasa dari 56 organisasi masyarakat.

Suara.com - Polda Kalimantan Timur mengerahkan 1.700 personel gabungan TNI-Polri untuk mengamankan aksi unjuk rasa besar-besaran yang dijadwalkan berlangsung di Kota Samarinda, pada Selasa (21/4/2026) hari ini.

Pengamanan akan difokuskan secara ketat di dua titik vital, yakni Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.

Kapolda Kaltim Irjen Endar Priantoro, menjelaskan bahwa ribuan personel tersebut akan mulai berjaga sejak pagi hari untuk mengawal jalannya aksi yang dimotori oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim.

“Rencananya pukul 10.00 Wita dimulai di DPRD, kemudian dilanjutkan ke kantor gubernur,” ujar Endar kepada wartawan di Polresta Samarinda, Jumat (17/4/2026).

Endar merinci, personel pengamanan tersebut terdiri dari unsur kepolisian, TNI, Satpol PP, hingga petugas kesehatan. Ia mengimbau agar massa yang diperkirakan berjumlah 2.000 orang tersebut tetap menjaga ketertiban umum selama menyampaikan aspirasi.

Aksi unjuk rasa yng rencananya diikuti 56 organisasi masyarakat ini merupakan respons atas sejumlah kebijakan anggaran Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, yang dinilai kontroversial dan tidak efisien.

Aliansi menyoroti pengadaan kendaraan dinas senilai Rp8,5 miliar serta renovasi rumah dinas yang menelan dana hingga Rp25 miliar.

Kondisi pagar sekitar Kantor Gubernur Kaltim dipasang kawat berduri, Senin (20/4/2026) malam. [SuaraKaltim.id/Giovanni]

Terdapat tiga tuntutan utama yang akan dibawa massa aksi:

  1. Melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Kaltim di era Rudy Mas'ud
  2. Mendesak penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemprov Kaltim
  3. Mendesak DPRD Kaltim untuk menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan maksimal.

Tuntutan poin ketiga muncul akibat kekhawatiran publik atas potensi penyalahgunaan wewenang terkait hubungan kekerabatan antara eksekutif dan legislatif.

Baca Juga: Berlangsung Masif dan Meluas, Komnas HAM Belum Temukan Dalang Kerusuhan Demo Agustus 2025

Saat ini, posisi Ketua DPRD Kaltim dijabat oleh Hasanuddin Masud, yang merupakan kakak kandung dari Gubernur Rudy Masud.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian terus melakukan pendekatan persuasif kepada korlap aksi guna memastikan unjuk rasa berjalan kondusif tanpa mengganggu aktivitas masyarakat di pusat kota Samarinda.

Load More