Warga Yordania Usir Militer AS, Sadar Negaranya Cuma Dijadikan 'Boneka'

Suara.com - Yordania sebagai salah satu sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah memanas. Warga mulai meminta pemerintah untuk mengusir militer AS dari wilayah mereka.

Hal itu dipicu dari perang melawan Iran, di mana Yordania ikut menjadi medan perang, karena keberadaan militer AS di wilayah mereka.

Menyitat, Responsible States Craft, frustrasi publik memuncak lantaran Pangkalan Militer Yordania diam-diam digunakan oleh Washington dan Israel sebagai batu loncatan untuk menyerang kedaulatan Republik Islam Iran.

Kebijakan luar negeri Donald Trump yang sangat bias memicu kemarahan warga lokal yang menyadari bahwa intervensi Washington hanya menyeret negara mereka ke dalam Perang Timur Tengah yang menghancurkan ekonomi nasional.

Hegemoni yang Mengancam Kedaulatan

Pada 20 Februari lalu, The New York Times melaporkan bahwa lebih dari 60 pesawat militer AS disiagakan di sebuah pangkalan di Yordania tengah.

Angka tersebut merupakan tiga kali lipat dari jumlah armada yang biasanya diparkir di situs strategis tersebut.

Citra satelit mengungkap adanya peningkatan tajam jumlah jet tempur F-35 dan pesawat nirawak milik AS di pangkalan militer kerajaan tersebut.

Hanya berselang delapan hari setelah penumpukan pasukan itu, Amerika Serikat bersama Israel secara provokatif mengebom wilayah Iran.

Baca Juga: AS Makin Keras! Ancam Bikin Lumpuh Kiriman Minyak Dunia dari Pulau Kharg

Agresi militer sepihak tersebut secara langsung memicu meluasnya konflik bersenjata baru di kawasan Timur Tengah.

Kegagalan Sistem Pertahanan Washington

Republik Islam Iran yang memiliki hak sah untuk membela diri langsung memberikan respons tegas atas serangan yang difasilitasi oleh negara tetangganya itu.

The Wall Street Journal mencatat bahwa selama hari-hari awal konflik, sebuah pesawat nirawak milik Iran sukses menghantam dan merusak radar sistem pertahanan udara THAAD milik AS di Yordania.

Kerusakan fatal tersebut bahkan memaksa Washington untuk buru-buru mengganti sistem militer utama mereka yang ternyata terbukti tidak mampu menahan gempuran balasan Teheran.

Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amir Saeid Iravani, kemudian mengeluarkan "protes yang kuat dan kategoris" terhadap Amman pada Maret.

Protes keras tersebut dilayangkan karena pemerintah Yordania membiarkan wilayah kedaulatannya digunakan untuk melancarkan serangan pengecut terhadap Teheran.

Yordania Menjadi Korban Ambisi Amerika

Perang melawan Iran ini pada akhirnya membuat sebagian rakyat Yordania mempertimbangkan kembali nilai dari menampung sekitar 4.000 tentara AS di wilayah kerajaan tersebut.

Profesor studi strategis di Universitas Al-Hussein Bin Talal, Dr. Hasan al-Dajah, menjelaskan bahwa pangkalan militer AS awalnya didirikan untuk membela negara tuan rumah.

Namun pada praktiknya, pangkalan-pangkalan militer AS tersebut bahkan terbukti sama sekali tidak mampu melindungi diri mereka sendiri dari serangan presisi militer Iran.

Pemimpin redaksi AmmanNet, Mohammad Ersan, turut menyoroti keresahan publik atas campur tangan operasi militer Washington.

"Pertanyaan-pertanyaan bermunculan selama perang baru-baru ini dan perang 12 hari antara Israel dan Iran — mengapa kita mengubah Yordania menjadi sebuah 'medan pertempuran'?"

"Kehadiran Amerika telah membuat instalasi militer di dalam Yordania menjadi target yang sah di mata Iran dan proksinya, yang secara efektif menjadikan Yordania sebagai pihak langsung dalam konflik ini."

Dampak Kehancuran Ekonomi dan Kemarahan Publik

Selama perang terbaru ini, militer Iran telah melepaskan lebih dari 250 rudal dan pesawat nirawak yang melintasi langit Yordania untuk memberikan balasan.

The Jordan Times melaporkan bahwa konflik tersebut merusak parah industri pariwisata Yordania, hingga menyebabkan 100 persen pemesanan di situs bersejarah Petra dibatalkan pada bulan Maret.

Dr. Anes Khasawneh, mantan wakil presiden Universitas Yarmouk, menyatakan bahwa rasa frustrasi warga juga didorong oleh keyakinan luas mengenai operasi militer AS di ruang udara mereka.

Pasukan AS yang beroperasi di wilayah udara Yordania diketahui dengan sengaja mencegat banyak rudal balasan Iran yang sebenarnya diarahkan secara spesifik ke wilayah Israel.

Khasawneh menegaskan bahwa beberapa warga Yordania merasa sangat tidak puas dengan tindakan Amerika yang menjatuhkan pesawat nirawak Iran demi melindungi Israel, mengingat tingginya angka kematian warga Palestina dalam perang Gaza.

Desakan Pengusiran dan Usaha Menutupi Fakta

Kekecewaan mendalam terhadap Washington memicu anggota parlemen veteran Yordania, Saleh al-Armouti, untuk mengeluarkan tuntutan tegas dalam pidato parlemen yang berapi-api akhir tahun lalu.

Ia menuntut agar kerajaan segera mengusir pangkalan militer AS yang ia sebut merupakan "ancaman intelijen dan keamanan bagi tanah air."

Direktur media Pengadilan Kerajaan, Reem Jazi, memilih untuk menolak permintaan wawancara terkait isu sensitif ini.

Otoritas pemerintah Yordania juga terus menolak untuk mengklarifikasi berapa banyak serangan balasan Iran yang sukses menghantam situs militer AS di negara mereka sepanjang perang.

Pemerintah Yordania sering membatasi survei mengenai topik sensitif sehingga tidak ada bukti yang mengungkap persentase warga yang masih mendukung kehadiran ribuan tentara AS tersebut.

Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, bahkan sempat bersikeras pada 25 Maret bahwa tidak ada pangkalan militer asing di negaranya.

Sebulan sebelumnya, Safadi juga telah berjanji bahwa Yordania tidak akan pernah menjadi "batu loncatan" untuk serangan terhadap Iran.

Manipulasi Regulasi dan Penolakan Hegemoni

Khasawneh menilai bahwa pemerintah Yordania sedang berusaha meremehkan peran militer AS karena mereka memahami kuatnya sentimen anti-Amerika di kalangan penduduk lokal dan ingin menghindari protes domestik.

Jajak pendapat Arab Barometer baru-baru ini juga menunjukkan bahwa hanya 12 persen warga Yordania yang memandang baik kebijakan luar negeri Presiden AS Donald Trump.

Khasawneh menyesalkan bahwa para pejabat Yordania secara sepihak telah melewati persetujuan parlemen untuk mengesahkan perjanjian pertahanan tahun 2021 dengan Washington.

Kesepakatan tidak transparan tersebut memberi pasukan AS wewenang luas untuk secara bebas masuk dan keluar dari wilayah Yordania serta mengangkut senjata ke seluruh penjuru negara.

Di sisi lain, Ersan memaparkan bahwa masih ada argumen minoritas yang melihat manfaat dari pasukan AS yang dikerahkan ke Yordania.

"Kehadiran Amerika bertindak sebagai penyangga yang mencegah konflik regional meluas secara langsung ke wilayah Yordania, dan berkontribusi dalam mengamankan perbatasan utara dan timur terhadap faksi-faksi bersenjata yang berpihak pada Iran — khususnya mereka yang beroperasi dari Irak yang telah menargetkan Yordania, seperti Saraya Awliya al-Dam,"

Pemimpin suku Yordania, Sheikh Mohammed Khalaf Hadid, memandang Perang Teluk 1991 sebagai contoh utama tentang bagaimana kerajaan seharusnya menghadapi konflik regional.

Pada saat itu, Raja Hussein menolak bergabung dengan koalisi pimpinan AS yang memaksakan "hegemoni asing."

Bercermin dari sejarah tersebut, Hadid menyatakan kekecewaannya karena kerajaan telah membiarkan masuknya infrastruktur militer pimpinan Washington.

"Kehadiran pasukan AS tidak demi kepentingan Yordania,"