-
Mojtaba Khamenei belum muncul ke publik sejak menjabat sebagai Pemimpin Tertinggi Iran yang baru.
-
Absensi fisik Mojtaba digunakan sebagai taktik melindungi negosiator dari kritik kelompok garis keras.
-
Elit politik Iran kini mengendalikan diplomasi di tengah ketidakpastian kondisi fisik pemimpin mereka.
Hal ini krusial mengingat basis pendukung garis keras di Iran sangat anti terhadap konsesi apa pun dengan Amerika.
Pemerintahan Donald Trump mengklaim telah terjadi perubahan karakter kepemimpinan di Teheran yang kini dianggap lebih masuk akal.
"Kami berurusan dengan orang-orang yang berbeda dari yang pernah dihadapi siapa pun sebelumnya," kata Trump bulan lalu.
Namun di dalam negeri, para pejabat Iran harus berjalan di atas tali tipis demi menjaga dukungan basis massa.
Setiap langkah diplomasi seperti pembukaan Selat Hormuz langsung memicu kecaman pedas dari media yang berafiliasi dengan pemerintah.
Masyarakat Iran kini berada dalam kondisi kebingungan mengenai siapa sebenarnya pemegang komando tertinggi yang memberikan persetujuan akhir.
Dilema Kelangsungan Hidup Rezim Teheran
Ketidakpastian ini membuat posisi Presiden Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menjadi sangat rentan.
"Mengelola hal ini sangat sulit ... ini adalah tanda dilema yang nyata," ungkap Hamidreza Azizi, peneliti dari German Institute for International and Security Affairs.
Baca Juga: Iran Serang Kapal Kontainer Dekat Selat Hormuz
Mereka harus menyeimbangkan tekanan eksternal dari Washington dengan kemarahan kelompok ideologis di Teheran yang menolak menyerah.
Wakil Presiden AS JD Vance menyebut bahwa setiap kesepakatan masih membutuhkan validasi dari otoritas tertinggi di Iran.
Namun realitanya Iran mungkin telah memasuki fase baru di mana restu fisik pemimpin tertinggi bukan lagi syarat mutlak.
Krisis kepemimpinan di Iran bermula setelah serangan udara besar-besaran yang menewaskan Ayatollah Ali Khamenei dan jajaran komandan militer tertinggi.
Penunjukan Mojtaba Khamenei dilakukan secara mendadak di tengah eskalasi konflik dengan Israel dan tekanan ekonomi akibat sanksi Amerika Serikat.
Ketidakhadirannya di ruang publik selama lebih dari sebulan telah menciptakan kekosongan visual yang kini dimanfaatkan oleh para elit politik untuk melakukan negosiasi ulang tanpa tekanan langsung dari figur otoritas tertinggi yang tradisional.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 SD Swasta Terbaik di Palembang dan Estimasi Biayanya, Panduan Lengkap Orang Tua 2026
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- Aksi Kritik Gubernur Rudy Mas'ud 21 April, Massa Diminta Tak Tutup Jalan Umum
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
Pilihan
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
-
Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
Terkini
-
Seskab Teddy: Cuma 5 Km dari Kantor Saya Ternyata Banyak Anak-anak Tidak Pernah Sekolah
-
Bidik Status Sister City, Jakarta Bakal Contek Kecanggihan Teknologi Shenzhen
-
Dua Kapal Tanker Pertamina Masih di Selat Hormuz, Apa Hambatan dalam Proses Negosiasi?
-
IRGC Tangkap 2 Kapal di Sekitar Perairan Iran, Alasannya Bikin Kaget
-
Italia Desak Gencatan Senjata dan Pembukaan Selat Hormuz
-
Ungkap Alasan Polisikan Saiful Mujani, Relawan Prabowo: Narasi Makar Ganggu Kerja Presiden!
-
4 Bulan Tanpa Kejelasan, Korban Akademi Kripto Desak Polda Metro Segera Periksa Timothy Ronald
-
Tentara Israel Blokade Jalan Sekolah di Umm al-Khair Menghambat Hak Pendidikan Siswa Palestina
-
KPK Duga Sudewo Terima Fee Proyek DJKA Lewat Orang Kepercayaannya
-
Menlu Sugiono Tegas Tolak 'Pajak' di Selat Hormuz: Langgar Kebebasan Navigasi