-
Mojtaba Khamenei belum muncul ke publik sejak menjabat sebagai Pemimpin Tertinggi Iran yang baru.
-
Absensi fisik Mojtaba digunakan sebagai taktik melindungi negosiator dari kritik kelompok garis keras.
-
Elit politik Iran kini mengendalikan diplomasi di tengah ketidakpastian kondisi fisik pemimpin mereka.
Hal ini krusial mengingat basis pendukung garis keras di Iran sangat anti terhadap konsesi apa pun dengan Amerika.
Pemerintahan Donald Trump mengklaim telah terjadi perubahan karakter kepemimpinan di Teheran yang kini dianggap lebih masuk akal.
"Kami berurusan dengan orang-orang yang berbeda dari yang pernah dihadapi siapa pun sebelumnya," kata Trump bulan lalu.
Namun di dalam negeri, para pejabat Iran harus berjalan di atas tali tipis demi menjaga dukungan basis massa.
Setiap langkah diplomasi seperti pembukaan Selat Hormuz langsung memicu kecaman pedas dari media yang berafiliasi dengan pemerintah.
Masyarakat Iran kini berada dalam kondisi kebingungan mengenai siapa sebenarnya pemegang komando tertinggi yang memberikan persetujuan akhir.
Dilema Kelangsungan Hidup Rezim Teheran
Ketidakpastian ini membuat posisi Presiden Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menjadi sangat rentan.
"Mengelola hal ini sangat sulit ... ini adalah tanda dilema yang nyata," ungkap Hamidreza Azizi, peneliti dari German Institute for International and Security Affairs.
Baca Juga: Iran Serang Kapal Kontainer Dekat Selat Hormuz
Mereka harus menyeimbangkan tekanan eksternal dari Washington dengan kemarahan kelompok ideologis di Teheran yang menolak menyerah.
Wakil Presiden AS JD Vance menyebut bahwa setiap kesepakatan masih membutuhkan validasi dari otoritas tertinggi di Iran.
Namun realitanya Iran mungkin telah memasuki fase baru di mana restu fisik pemimpin tertinggi bukan lagi syarat mutlak.
Krisis kepemimpinan di Iran bermula setelah serangan udara besar-besaran yang menewaskan Ayatollah Ali Khamenei dan jajaran komandan militer tertinggi.
Penunjukan Mojtaba Khamenei dilakukan secara mendadak di tengah eskalasi konflik dengan Israel dan tekanan ekonomi akibat sanksi Amerika Serikat.
Ketidakhadirannya di ruang publik selama lebih dari sebulan telah menciptakan kekosongan visual yang kini dimanfaatkan oleh para elit politik untuk melakukan negosiasi ulang tanpa tekanan langsung dari figur otoritas tertinggi yang tradisional.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- 7 Sepeda Terbaik untuk Pemula Mulai Rp1 Jutaan: dari Hybrid, Lipat hingga City Bike
Pilihan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
-
Sudaryono, Mantan Ajudan Prabowo Akan Gantikan Nanik Jadi Kepala BGN
-
Nanik Mundur dari Kepala BGN, Ini Alasannya
-
Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN, Prabowo Minta Tetap Awasi MBG
Terkini
-
Surya Paloh Titip Masa Depan Indonesia ke Anak Muda: Tak Bisa Lagi Berharap pada Generasi Tua
-
Sempat Kabur ke Depok, Begal Driver Lalamove di Gunung Masigit Akhirnya Diringkus Polisi
-
Polresta Solo Amankan Dua Pemuda Bawa Clurit di Jebres, Ini Kronologinya
-
Pofesi HR Kini Tak Hanya Urus Administrasi, Tapi Juga Menuju Mitra Strategis Bisnis
-
Waketum PSSI Ratu Tisha Kenalkan Liga Universitas Coca-Cola di Forum PBB
-
Liburan ke Bali Sambil Nonton Festival Musik, Ini Deretan Destinasi Seru di Bali Selatan
-
Prananda Paloh Resmi Pimpin Garda Pemuda NasDem, Surya Paloh Beri Pesan Menyentuh
-
Mengapa Banyak Proyek AI di Perusahaan Indonesia Mandek? Ternyata Bukan Salah Teknologinya
-
Keluar dari 'Zona Tidak Aman', Sarwendah Pilih Tinggalkan Rumah Gono-gini Ruben Onsu
-
Sambut Minat Besar Investor, PLN Siapkan Kontrak Jangka Panjang untuk Akselerasi Proyek PSEL