Longsor Intai Jakarta, BPBD DKI Petakan 9 Kecamatan Rawan

Suara.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta tengah memetakan sejumlah wilayah yang rawan longsor di kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

“Kami sudah sering melakukan susur sungai, terutama di Ciliwung, untuk memetakan dan mengamati titik-titik yang berpotensi longsor,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan, Kamis (23/4/2026).

Berdasarkan hasil analisis data prakiraan potensi gerakan tanah pada April 2026, sejumlah kecamatan di ibu kota kini masuk dalam kategori zona menengah yang wajib diwaspadai.

Di wilayah Jakarta Selatan, ancaman pergerakan tanah membayangi tujuh kecamatan mulai dari Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, hingga Pesanggrahan.

Sementara untuk area Jakarta Timur, titik rawan longsor difokuskan pada Kecamatan Kramatjati dan Kecamatan Pasar Rebo yang memiliki kerentanan serupa.

Potensi pergerakan tanah pada zona menengah ini diprediksi mencuat apabila intensitas curah hujan berada di atas ambang normal, khususnya pada area tebing atau lembah sungai yang mengalami gangguan.

BPBD DKI Jakarta memegang peranan krusial sebagai koordinator penanganan bencana, dengan mempererat kolaborasi lintas instansi hingga ke level kelurahan.

Berdasarkan peraturan gubernur, para lurah kini memiliki mandat sebagai manajer bencana di wilayah masing-masing untuk memangkas birokrasi yang berbelit saat terjadi kondisi darurat.

“Hal ini penting karena dalam kondisi bencana, dibutuhkan respons cepat. Lurah memiliki otorisasi untuk langsung berkoordinasi dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) maupun UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah) dalam penanganan di lapangan,” jelas Yohan.

Baca Juga: Pelatih Jakarta Garuda Jaya Ungkap Kunci Kemenangan atas Samator

Upaya teknis juga terus digenjot melalui sinergi bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA), untuk memasang penahan tanah sementara dari kayu dolken di berbagai titik kritis yang rawan amblas.

Langkah pembangunan turap permanen rencananya akan diusulkan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) karena melibatkan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.

BPBD DKI Jakarta pun tak lupa memberikan imbauan kepada lurah, camat, hingga masyarakat untuk meningkatkan eskalasi kewaspadaan terhadap ancaman longsor saat hujan lebat mengguyur.