Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka

Di tengah bergulirnya kasus ini, terungkap fakta bahwa Aiptu YS telah berupaya meninggalkan institusi Polri.

Budi membenarkan bahwa YS telah mengajukan surat pengunduran diri secara resmi pada pertengahan Maret lalu. Saat ini, permohonan tersebut sedang dalam tahap peninjauan oleh bagian Sumber Daya Manusia (SDM).

Dirinya juga membenarkan YS telah mengajukan pengunduran diri pada 18 Maret lalu. Saat ini permohonan tersebut masih berproses di Biro SDM Polda Metro Jaya.

Langkah pengunduran diri Aiptu YS ini kemudian mendapat reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Indonesia Police Watch (IPW).

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, menilai bahwa pengunduran diri tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk meloloskan oknum polisi tersebut dari jeratan hukum pidana maupun sanksi etik yang berat.

Sugeng berpendapat bahwa tindakan YS yang menjadi broker proyek terjadi saat ia masih menyandang status sebagai abdi negara.

Oleh karena itu, segala bentuk keuntungan yang diterima harus dipandang sebagai pelanggaran hukum serius yang masuk dalam kategori korupsi.

"Harus diingat tindakan sebagai broker proyek dan mendapatkan 'fee' (komisi) itu dilakukan saat dia masih aktif sebagai polisi. Oleh karena itu dia harus diproses tindak pidana korupsi, karena menerima gratifikasi ataupun menerima suap dan harus didalami aliran dananya," katanya.

Lebih lanjut, IPW mendesak agar KPK tidak ragu untuk segera meningkatkan status hukum Aiptu YS. Mengingat besarnya jumlah dana yang terlibat dan pengakuan langsung di persidangan, Sugeng menilai sudah cukup bukti bagi lembaga antirasuah tersebut untuk bertindak lebih jauh.

Baca Juga: Drama 13 Hari Siswi SMK Bekasi Hilang Usai Diusir Ibu, Berhasil Dilacak Lewat Sinyal HP

"KPK harus segera memeriksa dan menetapkan saudara YS ini sebagai tersangka," ujarnya.

Persoalan status keanggotaan YS di Polri juga menjadi perhatian serius IPW. Sugeng mengkhawatirkan jika pengunduran diri YS dikabulkan begitu saja, maka proses sidang kode etik yang seharusnya dijalani oleh seorang anggota Polri yang melanggar aturan akan terhenti.

"Kalau dikabulkan, dia bukan anggota Polri lagi," katanya.

IPW secara tegas meminta agar pimpinan Polri menolak permohonan pengunduran diri tersebut.

Menurutnya, institusi Polri harus menunjukkan ketegasan dalam membersihkan oknum-oknum yang mencoreng nama baik kepolisian dengan memberikan sanksi yang paling berat, yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

"Menurut saya permintaan pengunduran dirinya jangan dikabulkan, tetapi dia diberhentikan dengan putusan Komisi Kode Etik Kepolisian, PTDH (pemberhentian dengan tidak hormat) apabila terbukti melakukan pelanggaran berat," kata dia.