- Saiful Mujani menilai Presiden Prabowo melakukan nepotisme dengan menunjuk kerabat dekat ke dalam posisi publik yang strategis.
- Thomas Djiwandono ditunjuk sebagai Wakil Gubernur Bank Indonesia meski dianggap tidak memiliki rekam jejak di sektor keuangan.
- Hasyim Djojohadikusumo memegang berbagai jabatan penting, yang memicu kekhawatiran adanya bias serta konflik kepentingan dalam pemerintahan saat ini.
Suara.com - Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta, Saiful Mujani, menilai Presiden Prabowo Subianto menjalankan praktik nepotisme melalui penunjukan sejumlah kerabat dekatnya ke posisi publik strategis.
Salah satu contoh yang disorot ialah penunjukan keponakan Presiden, Thomas Djiwandono, sebagai Wakil Gubernur Bank Indonesia. Menurut Saiful, latar belakang Thomas tidak menunjukkan rekam jejak di bidang yang relevan dengan posisi tersebut.
“Thomas tidak punya karir di BI, juga di sektor keuangan. Dia kuliah HI. Siapa yang berani menolak usulan presiden?” Saiful dalam diskusi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UIN Jakarta, Rabu (23/4/2026).
Ia menilai, posisi strategis seperti Bank Indonesia seharusnya diisi oleh figur yang memiliki pengalaman dan kompetensi teknis yang memadai.
Selain itu, Saiful juga menyoroti penunjukan adik kandung Presiden, Hasyim Djojohadikusumo, yang disebut memegang sejumlah posisi sekaligus.
Hasyim disebut menjabat sebagai utusan Presiden untuk Energi dan Iklim, Ketua Satgas Perumahan, serta Ketua Satgas Taman Nasional. Saiful menilai penunjukan tersebut dirasa bias dan sarat kepentingan.
“Karena selama ini, banyak bisnis Hasyim di bidang energi,” imbuhnya.
Saiful menegaskan, dua contoh tersebut cukup untuk menunjukkan adanya praktik nepotisme dalam pemerintahan saat ini. Tindakan Prabowo, katanya, bertentangan dengan Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Jelas pengangkatan Thomas Djiwandono dan Hasyim adalah tindakan nepotisme,” pungkasnya.
Baca Juga: Seskab Teddy: Sekolah Rakyat Bentuk Keprihatinan Prabowo
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
- Tak Terima Dideportasi, WNA Cina di Sumsel Bongkar Dugaan Kejanggalan Proses Imigrasi
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- 5 Rekomendasi HP All Rounder 2026, Spek Canggih, Harga Mulai 2 Jutaan
Pilihan
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
Terkini
-
KPK Cegah 2 Tersangka Baru dalam Korupsi Kuota Haji Bepergian ke Luar Negeri
-
Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
-
Paksitan Lagi, Kenapa Indonesia Bukan Pilihan Iran untuk Perundingan Kedua dengan AS?
-
Sempat di Arab Saudi, Tersangka Korupsi Haji Asrul Azis Taba Kini Masuk Radar Cekal KPK
-
Sosok Majikan PRT Lompat di Benhil: Diduga Pengacara, Ponsel Korban Disebut Disita
-
Viral Keributan di KRL Jakarta - Bogor, Diduga Pelecehan: Ternyata Salah Paham karena Sesak
-
Batch I Magang Nasional Berakhir, Kemnaker Genjot Sertifikasi dan Penempatan Kerja
-
5 Fakta Wacana Indonesia Pajaki Kapal yang Melintas di Selat Malaka, Negara Tetangga Gusar
-
Ekspresi Trump Lihat Bocah Nyeker dan Tidur Santai di Ruang Oval, Anak Siapa Tuh?
-
Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Krusial Perbaiki Demokrasi